TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, butuh banyak prasyarat dan waktu yang panjang. Hal itu bertolak belakang dengan pemerintah yang menargetkan kemiskinan ekstrem 0 persen pada tahun 2024.
“Tidak cukup (pengentasan kemiskinan ekstrem) hanya dengan dukungan anggaran,” ujar dia saat dihubungi pada Rabu, 7 Juni 2023.
Menurut Yusuf, ketersediaan anggaran semata tidak lantas menjamin penanggulangan kemiskinan akan berjalan cepat. Kualitas institusi dan kualitas pembuatan kebijakan, kata dia, akan lebih menentukan efektivitas penanggulangan kemiskinan.
Kebijakan yang paling penting untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah pemenuhan hak-hak dasar warga negara, terutama hak atas tanah dan hak atas pekerjaan yang layak. Kemudian jaring pengaman sosial yang efektif, pembangunan infrastruktur yang prorakyat dan pembangunan daerah yang inklusif, terutama pembangunan pertanian dan pedesaan.
“Itu semua membutuhkan dukungan kualitas institusi di semua lini dan waktu yang tidak pendek,” ucap Yusuf.
Dia menjelaskan bahwa penduduk yang masuk dalam kategori miskin ekstrem secara umum memiliki beban ketergantungan yang tinggi dengan jumlah anggota keluarga tidak produktif yang besar. Secara geografis, kata Yusuf, penduduk miskin ekstrem sebagian besar tinggal di daerah pedesaan dengan akses kebutuhan dasar yang terbatas, seperti listrik, peralatan memasak dan air bersih.
Selanjutnya: Dengan ketiadaan keahlian dan modal....
