TEMPO.CO, Solo - Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Tengah, Muhdi, menyatakan pilar perekonomian Indonesia saat ini ada pada UMKM. Hal itu ditunjukkan oleh dominannya kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional.

"Sektor UMKM ini mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar dan memegang peranan penting dalam pengembangan ekonomi lokal," ujar Muhdi, Kamis, 8 Juni 2023.

Meski begitu, kata Muhdi, data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) menunjukkan, dari 64,3 juta pelaku UMKM saat ini, yang telah berhasil menembus pasar ekspor sebanyak 14,5 persen di antaranya. Angka tersebut setara dengan 9,3 juta pelaku UMKM. Sedangkan 85,5 persen atau 54,9 juta pelaku UMKM lainnya belum Go Ekspor.

Dari sejumlah pelaku UMKM yang belum Go Ekspor ini, sebanyak 13 persen atau 18,1 juta pelaku UMKM belum mendapatkan pendampingan tentang tata cara ekspor produk yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM.

Di samping itu, tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM juga sangat kompleks, tidak hanya suplai atau permodalan, namun juga dalam hal pembentukan atau dukungan terkait permintaan atau turunannya, seperti pasar, dan lain-lain, juga sangat dibutuhkan.

"Para pelaku UMKM menghadapi sejumlah tantangan di antaranya kesulitan dalam mengakses beberapa hal seperti permodalan, transaksi, teknologi, informasi, dan pasar," ungkapnya.

Ia menuturkan berdasarkan data Kemenkop UKM tahun 2021 tercatat bahwa jumlah pelaku UMKM mendominasi jumlah pelaku usaha di Indonesia, dengan jumlah pelaku UMKM mencapai 64,3 juta atau 99,99 persen dari jumlah pelaku usaha.

Di samping itu, UMKM juga memiliki kemampuan daya serap tenaga kerja yang cukup tinggi, yaitu mencapai 117 juta pekerja atau 96,9 persen dari daya serap tenaga kerja dunia usaha.

Kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 60,5 persen. Jumlah itu lebih banyak daripada yang disumbangkan oleh pelaku usaha besar 39,5 persen yang jumlahnya hanya 5.550 atau 0,01 dari jumlah pelaku usaha.

"Kondisi ini merupakan critical engine untuk perekonomian kita supaya maju dengan bertopang pada UMKM," katanya.

Lebih lanjut Ia mengatakan selama masa pandemik, UMKM yang terdampak Keberlangsungan usahanya mencapai 84,8 persen UMKM yang saat ini sudah kembali beroperasi normal. Hal itu menurutnya tak terlepas dari kebijakan pemerintah selama pandemik yang terbukti cukup efektif dalam menanggulangi dampak pandemi yang semakin parah.

Selanjutnya: Berdasarkan survei dari UNDP dan LPEM UI ...

<!--more-->

Berdasarkan survei dari UNDP dan LPEM UI yang melibatkan 1.180 responden para pelaku UMKM diperoleh hasil bahwa pada masa pandemik lebih dari 48 persen UMKM mengalami masalah bahan baku, 77 persen pendapatannya menurun, 88 persen UMKM mengalami penurunan permintaan produk, dan bahkan 97 persen UMKM mengalami penurunan nilai aset.

Kebijakan strategis yang diterapkan pemerintah dalam menanggulangi pandemi waktu itu di antaranya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program itu mencakup program dukungan UMKM, di antaranya di bidang pembiayaan KUR pada masa pandemi, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan Subsidi Bunga/Margin Non-KUR, Penempatan Dana/Penempatan Uang Negara.

Selain itu ada Penjaminan Kredit UMKM, Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM, Pajak Penghasilan Final (PPh) UMKM Ditanggung Pemerintah, serta Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BTPKLWN).

"Pascapandemi merupakan momentum yang tepat untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional, dan sebagai pilarnya adalah melalui pemberdayaan UMKM," ucap dia.

Muhdi menyebut dengan semangat gotong royong dan kebersamaan sesuai dengan tema peringatan hari lahir Pancasila Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global, maka melalui agenda itu merupakan wujud komitmen Kemenkeu Satu Jawa Tengah dalam memberikan dukungan yang optimal agar para pelaku UMKM dapat bertumbuh dan naik kelas.

Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jateng II Slamet Sutantyo menambahkan untuk menuju go ekspor UMKM perlu fokus dalam ekspansi bisnisnya. "Kami mengedukasi tentang ketentuan perpajakan juga," katanya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) turut mendukung para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dapat terus bertumbuh dan naik kelas. Kementerian di bawah kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati itu juga mendorong agar lebih banyak UMKM yang mampu menembus pasar ekspor secara mandiri.

Sebagai salah satu bentuk dukungan kepada para pelaku UMKM itu, Kemenkeu Satu Jawa Tengah (Jateng) mengadakan Road to Bussiness Matching UMKM Siap Ekspor Kemenkeu Satu Jateng di Aula Lantai 4 Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Jateng II di Solo, Jawa Tengah, Kamis, 8 Juni 2023.

Melalui kegiatan itu, Kemenkeu Satu Jateng yang merupakan kolaborasi kelompok kerja (Pokja) yang terdiri antara lain DJP Jateng I, Jateng II, dan Direktorat Jenderal Keuangan Negara (DJKN), memberikan pembinaan kepada para pelaku UMKM binaan.

Pilihan Editor: Ekspor Indonesia Terhalang UU Anti Deforestasi, Zulhas: Tidak Adil, Petani Mustahil Bisa Ngurus Sertifikat

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini