TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau dikenal Satgas BLBI diusulkan untuk diperpanjang. Menkopolhukam sekaligus Ketua Pengarah Satgas BLBI Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ikut berkomentar.

Usulan perpanjangan masa jabatan Satgas BLBI dikemukakan oleh Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban. Sebab, masa tugas Satgas BLBI berdasarkan Kepres Nomor 6 Tahun 2021 akan berakhir pada 31 Desember 2023.

"Saya ingin menyampaikan bahwa kami berpendapat, kiranya masa Satgas (BLBI) ini boleh diperpanjang," ujar Rio, sapaan dia, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa, 6 Juni 2023.

Rio menilai, kerja sama Satgas BLBI sudah berjalan dengan baik. Namun, kata dia, pihaknya menyerahkan keputusan tersebut kepada Pengarah Satgas BLBI.

Pada kesempatan yang sama, Mahfud menyampaikan akan mempertimbangkan perpanjangan masa kerja BLBI. Namun, perpanjangan paling lama hanya bisa sampai Agustus 2024.

"Kami akan mempertimbangkan apakah diperpanjang atau tidak. Kalau diperpanjang paling lama sampai Agustus, karena September, Oktober, sudah proses pergantian pemerintahan baru," ujar Mahfud.

Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan menyerahkan keputusan terkait perpanjangan masa kerja Satgas BLBI ke Mahfud MD. "Tadi secara implisit dari tim merasakan momentumnya sedang naik, jadi kalau bisa diperpanjang, Bapak (Mahfud) yang memutuskan, saya ikut saja," ujar dia dalam kesempatan yang sama.

Sri Mulyani menilai, kerja sama yang bagus salah satu bentuk agar negara melindungi haknya dalam rangka mengembalikan hak tagihnya lewat Satgas BLBI. Dia menegaskan, hal tersebut salah satu bentuk untuk menjaga kepentingan negara Republik Indonesia.

Dalam acara tersebut, Satgas BLBI juga menyerahkan aset properti eks BLBI kepada 14 kementerian atau lembaga dan 3 pemerintah daerah senilai Rp 1,85 triliun. Sedangkan total realisasi nilai aset yang dikumpulkan Satgas BLBI mencapai Rp 30,6 triliun dari obligor atau debitur.

Pilihan Editor: Profil PT INKA, Perusahaan BUMN yang Bakal Disuntik PMN Rp 3 Triliun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini