TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati menganggarkan Rp 8 triliun untuk mendukung soft diplomacy dengan negara lain melalui program-program Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI).

Salah satu program tersebut adalah penyaluran bantuan 1,5 juta dosis Vaksin Pentavalen yang diproduksi oleh PT Bio Farma untuk Nigeria.

"Pengiriman vaksin ke Nigeria ini merupakan langkah awal dari berbagai program melalui LDKPI dari hasil kelolaan endowment fund yang telah dialokasikan sebesar Rp 8 triliun untuk mendukung diplomasi, khususnya soft diplomacy," kata Menkeu dalam Pelepasan Bantuan Vaksin Pentavalen Indonesia untuk Nigeria di Tangerang, Minggu, 28 Mei 2023.

Sri Mulyani mengatakan setiap tahun ia membuat anggaran khusus untuk dana abadi LDKPI yang akan diwujudkan menjadi program diplomasi oleh Dewan Pengawas LDPKI, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Sekarang ini negara-negara di dunia semakin fragmanted. Jadi kita tidak hanya melakukan diplomasi, Bu Menlu (Retno Marsudi) sudah banyak melakukan mediasi dan berbagai macam peran kepemimpinan," imbuhnya.

Selanjutnya: Saat ini anggaran melalui LDKPI difokuskan....

<!--more-->

Saat ini anggaran melalui LDKPI difokuskan tidak hanya kepada Nigeria tapi juga Afganistan dan Pakistan yang kerap dilanda banjir.

"Negara Pasifik ini banyak sekali masalah dan program LDKPI menjadi tools diplomasi yang kita harap semakin efektif, termasuk untuk membangun bukan hanya charity dan grant, tapi juga economic relation," ucap Sri Mulyani.

Selain untuk Nigeria, selanjutmya melalui LDKPI, Indonesia juga akan menyalurkan vaksin kepada Zimbabwe.

Dengan produksi vaksin PT Bio Farma saat ini, Menkeu Sri Mulyani optimistis Indonesia mampu memberikan bantuan sejumlah 10 juta dosis Vaksin Polio kepada negara lain untuk memperkuat diplomasi.

Pilihan Editor: Proyek Revitalisasi Manggarai Jadi Stasiun Sentral Terhambat Pembebasan Lahan, Ini Respons Kemenhub

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini