TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Usaha (Menteri BUMN) Erick Thohir bakal merger BUMN Karya yang berada di bawah Danareksa. "Karena yang Danareksa itu kan ada yang kecil-kecil. Tapi BUMN yang besar, contohnya Hutama Karya, akan bersinergi dengan Waskita," ujar Erick Thohir ketika ditemui di kantornya pada Kamis, 25 Mei 2023.

Erick Thohir berujar, ada tiga konteks yang dipelajari. Pertama, ketika pembiayaan jangka pendek harus membiayai proyek jangka panjang.

"Kedua, kami memfokuskan BUMN Karya harus dengan keahliannya. Jangan palugada. Artinya, gara-gara rebutan proyek mereka membanting harga untuk mendapatkan proyek. Padahal cahsflow-nya tidak ketemu," ungkap Erick Thohir.

Poin ketiga, yang menurut Erick Thohir lebih parah, yakni ketika BUMN-BUMN Karya melebarkan bisnis ke hal yang tidak menjadi keahlian mereka. Misalnya, bisnis properti. "Nah, itu yang kami koordinasi dan kami perbaiki," tutur Erick Thohir.

Soal wacana merger BUMN Karya, Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute Achmad Yunus menilai rencana tersebut sudah tepat. Bahkan menurut dia, BUMN Karya yang kecil-kecil dimerger atau dilikuidasi sekalipun tidak menjadi masalah.

Selanjutnya: "Karena memang bisnisnya bukan termasuk...."

<!--more-->

"Karena memang bisnisnya bukan termasuk cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sementara, kinerja finansial dari BUMN-BUMN tersebut kurang bagus,” kata Yunus kepada Tempo, Jumat, 5 Mei 2023.

Menurut Yunus, bisnis konstruksi bukan bisnis yang wajib dikuasai negara karena tidak menyangkut hajat hidup orang banyak. Toh, kata dia, selama ini negara memiliki treatment yang sama dengan perusahaan konstruksi swasta. “Kecuali ada penugasan-penugasan atau privilege yang biayanya dapat dikompensasikan.”

Yunus juga mengatakan, kerugian BUMN Karya terjadi ketika ada pergeseran dari BUMN konstruksi menjadi BUMN investasi. Di mana BUMN Karya tidak sekadar mengerjakan konstruksi infrastruktur nasional, tapi juga melakukan investasi dalam pembiayaanya. “Itu yang membuat mereka rugi sekarang.”

Oleh karena itu, jika pemerintah memutuskan untuk melakukan merger, pemerintah harus mengembalikan BUMN Karya sebagai BUMN konstruksi. “Jangan dibebani dengan investasi pembiayaan infrastruktur,” kata dia.

Selain itu, jika memutuskan untuk memerger, Yunus mengingatkan Erick Thohir menata concern bisnis masing-masing. “Karena saat ini di antara mereka saling berebut proyek, bersaing satu sama lain,” ujar Yunus.

Pilihan Editor: KPK Beberkan 2 Modus Korupsi Terbanyak di Proyek Infrastruktur yang Digarap Kementerian PUPR

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini