TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah menilai laporan terbaru yang di sampaikan pemerintah atas perkembangan pengelolaan keuangan negara sangat baik. Hal itu tergambar dalam kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) per April 2023 menunjukkan perkembangan surplus Rp 234,7 triliun atau 1,12 persen Produk Domestik Bruto atau PDB.

Realisasi pendapatan negara telah mencapai Rp 1.000,5 triliun atau 40,6 persen dari target APBN 2023. “Di tengah berita miring terkait berbagai kasus pajak oleh oknum pegawai pajak, kita patut apresiasi para pegawai pajak tetap setia dan bekerja keras,” ujar dia lewat keterangan tertulis pada Rabu, 24 Mei 2023.

Selain itu, menurut Said, kepatuhan wajib pajak di tengah kasus pajak yang mencuat tidak menggoyahkan mereka untuk tetap membayar pajak. “Kita wajib bangga terhadap kepatuhan para wajib pajak. Total SPT tahun 2023 ini meningkat dari tahun lalu 13,11 juta menjadi 13,49 juta,” ucap dia.

Said menjelaskan, karena kepatuhan itu, ditambah tumbuhnya perekonomian nasional, penerimaan pajak hingga April 2023 mencapai Rp 688,15 triliun atau 40,05 persen dari target. Pajak Penghasikan (PPh) non-minyak dan gas (migas) telah mencapai Rp 410,92 triliun atau 47,04 persen dari target, dan PPh migas mencapai Rp 32,33 triliun atau 52,62 persen dari target.

Sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan ajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp 239,98 triliun atau 32,2 persen dari target. Di sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya, kata Said, harus dipacu lebih baik, sebab realisasinya per April 2023 baru 12,3 persen dari target atau setara Rp 4,92 triliun.

Selanjutnya: “Kinerja pemerintah daerah lebih aktif untuk...."

<!--more-->

“Kinerja pemerintah daerah lebih aktif untuk mendorong realisasi penerimaan PBB lebih baik,” tutur dia.

Said juga menjelaskan ekonomi yang tumbuh baik juga ikut mendongkrak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tercapai Rp 217,8 triliun atau 49,3 persen. Sebaliknya, menurut Said, sektor kepabeanan dan cukai masih perlu effort lebih keras sebab terjadi pelambatan, baru terealisasi Rp 94,5 triliun atau baru 31,17 persen dari target.

Dari sisi belanja negara, Said menilai terkelola cukup sehat, meskipun kementerian dan lembaga serta pemda harus lebih progresif lagi, agar memiliki daya ungkit perekonomian lebih besar. “Realisasi belanja negara mencapai Rp 765,8 triliun, masih cukup rendah, karena masih 25 persen dari pagu,” kata Said.

Sedangkan realisasi pendapatan negara yang tumbuh 17 persen dibandingkan tahun lalu. “Ini patut kita syukuri, mengingat berbagai harga komoditas ekspor andalan tidak setinggi tahun lalu,” ujar dia.

Dia menuturkan, batu bara, CPO, jagung, dan minyak bumi semuanya menunjukkan tren penurunan harga. “Pada tahun lalu pemerintah menerima windfall effect akibat melambungnya harga batu bara, minyak bumi, dan CPO,” kata Said Abdullah.

Pilihan Editor: Investasi Swasta di IKN Mulai Jalan Agustus, Bahlil: Pemerintah Berfokus Selesaikan Infrastruktur Dasar

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini