TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD menanggapi desas desus aliran dana dugaan dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo ke partai politik menjadi berita yang banyak menarik perhatian pembaca. Kasus korupsi proyek pembangunan BTS Kominfo ini menyeret mantan Menteri Komunikasi sekaligus kader Partai Nasdem Johnny Plate. Duit rasuah juga diduga mengalir ke sejumlah partai politik.

Berita lainnya adalah tentang maraknya penipuan penjualan tiket konser Coldplay. Teranyar adalah penipuan yang dilakukan pasangan suami istri. Bagaimana modusnya?

Berikutnya adalah tentang tanggapan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengenai kritik terhadap kebijakan ambil alih perbaikan jalan rusak di Lampung dan sejumlah daerah lain oleh pemerintah pusat.

Selanjutnya adalah berita tentang musibah yang menimpa kapal Cina, Lu Peng Yuan Yu 028, tenggelam di Samudera Hindia. Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada awak yang selamat, termasuk 17 awak kapal yang berasal dari Indonesia.

Berita kelima adalah tentang Perry Warjiyo yang kembali dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia atau Gubernur BI. Berapa harta kekayaannya?

Berikut rangkuman lima berita terkini Tempo.co.

1. Mahfud MD Tanggapi Kasus Johnny Plate dan Dugaan Aliran Dana Korupsi BTS Kominfo Ke Partai: Gosip Politik

Pelaksana Tugas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD menganggap desas desus aliran dana dugaan dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo ke partai sebagai gosip politik.

Meski mendapat informasi mengenai hal tersebut, ia menegaskan tidak akan menangani hal tersebut secara administratif. Sebab, perkara dugaan rasuah ini sudah masuk ke ranah hukum.

"Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden, saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni, hukum nanti yang menentukan itu," ujar Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Kemkominfo TV pada Selasa, 23 Mei 2023.

Kepada Presiden Jokowi, Mahfud mengatakan pihaknya tidak akan masuk ke persoalan politik tersebut karena pembuktiannya akan rumit. Bahkan, menurut dia, bisa menimbulkan kemelut kerumitan politik.

Oleh sebab itu, Mahfud lebih memilih mempersilakan aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menyelidiki kasus ini.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Modus Penipuan Tiket Konser Coldplay ...

<!--more-->

2. 5 Modus Pasutri Tipu Korban Jastip Tiket Coldplay, Untung Rp 257 Juta

Konser Coldplay, grup musik asal Inggris sangat dinantikan para penggemarnya di Indonesia. Saat masa penjualan awal (presale) tiket yang diselenggarakan oleh salah satu bank swasta nasional, ribuan tiket ludes hanya dalam waktu beberapa menit. Karena tidak ingin kehilangan kesempatan untuk bertemu sang idola, banyak orang yang memilih bantuan calo atau jasa titip (jastip) supaya mendapatkan tiket konser dengan mudah.

Sayangnya, antusias yang begitu tinggi dimanfaatkan oleh sejumlah orang untuk melancarkan aksi kejahatan. Salah satu penipuan yang berhasil diungkap oleh Polda Metro Jaya baru-baru ini menyeret sepasang suami istri (pasutri). Lantas, bagaimana modus pasutri tipu korban jastip tiket Coldplay yang meraup untung hingga Rp 257 juta?

Kuasa hukum salah satu korban, Muhammad Zainul Arifin menyatakan bahwa pihaknya terus menerima permintaan advokasi setelah laporan dibuat ke Bareskrim Polri pada 19 Mei 2023 lalu. Dari awalnya 14 orang, kini bertambah menjadi 60 orang korban, terhitung hingga Selasa, 23 Mei 2023.

Subdit Siber Ditkrimsus Polda Metro Jaya menerima laporan dari korban berinisial ANFP atas dugaan penipuan penjualan tiket konser Coldplay yang dilakukan oleh ABF (22) dan W (24). Pihak kepolisian lalu membeberkan modus pasutri pelaku penipuan jastip tiket manggung band beraliran alternatif dan pop ini melalui konferensi pers pada Senin (22/05/2023).

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

4. Pemerintah Pusat Ambil Alih Perbaikan Jalan di Lampung Dihujani Kritik, PUPR: Ini Keadaan Extra Ordinary

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka suara soal kritik terhadap kebijakan ambil alih perbaikan jalan di Lampung oleh pemerintah pusat. Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu mendesak karena keadaan yang luar biasa (extra ordinary).

"Kemarin keadaan extra ordinary. Karena Covid-19, maka dana-dana di pusat dan daerah dilimpahkan ke Covid-19 sehingga perbaikan jalan itu tak tertangani," kata Hedy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan pada Rabu, 24 Mei 2023.

Hedy menjelaskan Covid-19 telah membuat pemerintah pusat dan daerah sangat berfokus pada penanganan pandemi. Hasilnya, perawatan jalan tidak tertangani hingga kerusakan cepat terjadi. Banyak jalan yang rusak secara ekstrem karena tak ditangani.

Hedy berujar dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, apabila pemerintah daerah tak sanggup memperbaiki jalan yang sifatnya vital, maka pemerintah pusat wajib mengambil alih.

Namun sejumlah ekonom menilai langkah ini akan menimbulkan masalah baru, terutama ihwal anggaran. Menanggapi hal itu, Hedy memastikan Kementerian PUPR akan melakukan optimasi anggaran untuk menyeimbangkan kebutuhan. Dia juga berjanji pemerintah juga akan mengevaluasi kebijakan anggaran perbaikan jalan di daerah.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: 17 WNI Meninggal di Kapal Cina yang Tenggelam ...

<!--more-->

4. Kapal Cina Tenggelam di Samudera Hindia, Kemenlu Sebut Tidak Ada ABK yang Selamat, Termasuk 17 WNI

Setelah sepekan kapal Cina, Lu Peng Yuan Yu 028, tenggelam di Samudera Hindia, Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu memastikan tidak ada awak yang selamat.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Judha Nugraha menyatakan konfirmasi terakhir itu didapatkan dari Kedutaan Besar Cina di Jakarta.

Teranyar, kata Judha, ada tujuh jenazah yang ditemukan selama pencarian awak kapal Cina tersebut. "Tujuh jenazah tersebut belum dapat diidentifikasi,” ujarnya lewat pesan singkat di Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023.

Sebelumnya, untuk mengantisipasi bila jenazah yang ditemukan adalah anak buah kapal (ABK) WNI, kata Judha, Kemenlu telah berkoordinasi dengan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri untuk pengambilan sampel DNA keluarga para awak kapal Indonesia.

Adapun Kapal Lu Peng Yuan Yu 028 diawaki oleh 39 orang yang terdiri atas 17 warga Cina, 17 WNI, dan lima warga Filipina. Dari informasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Keselamatan Maritim Australia (AMSA), kapal penangkap ikan berbendera Cina, Lu Peng Yuan Yu 028, itu telah ditemukan dalam keadaan terbalik.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

5. Ternyata Segini Harta Kekayaan Perry Warjiyo, Gubernur BI yang Baru Dilantik

Gubernur Bank Indonesia atau Gubernur BI yang baru dilantik hari ini, Perry Warjiyo, memiliki harta kekayaan sebesar Rp 45,2 miliar untuk periode 2021 yang tercatat pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara pada periode tahun sebelumnya, harta kekayaan yang dilaporkan Perry sebesar Rp 35,7 miliar. Berdasarkan LHKPN periode 2021 dan 2020 itu, artinya terjadi kenaikan harta kekayaannya sebesar Rp 9,5 miliar dalam setahun.

Diketahui, pelantikan Perry hari ini sebagai Gubernur BI periode 2023-2028. Sebelumnya, ia juga menduduki jabatan yang sama untuk periode 2018-2023.

Dalam LHKPN KPK yang ditengok Tempo, Rabu, 24 Mei 2023, Perry melaporkan harta kekayaannya pada 11 Maret 2022 untuk periodik tahun 2021. Sementara untuk periode tahun 2022 belum ditemukan.

Ada pun tanah dan bangunan yang dilaporkan senilai Rp 14,9 miliar. Tanah dan bangunan yang dilaporkan tersebar di beberapa daerah, seperti Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Tangerang Selatan, Sukoharjo, Jawa Tengah dan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Baca juga: Dugaan Upselling Donat J.Co Menjadi Pembicaraan di Media Sosial

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.