TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi https://www.tempo.co/tag/pdipPDIP menyetujui pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah ihwal kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk RAPBN 2024. Sejumlah pandangan telah disampaikan oleh anggota Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, dalam rapat paripurna pada hari ini, Selasa, 23 Mei 2023.

"RAPBN 2024 merupakan APBN terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo, karena itu kebijakan fiskal 2024 menjadi strategis dalam menuntaskan program pemerintah," kata Masinton.

Fraksi PDIP berpendapat, pemerintah mengarahkan arsitektur dan kebijakan fiskal 2024 untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mempercepat transformasi ekonomi diperlukan prakondisi kinerja pada reformasi struktural, konsolidasi fiskal, dan produktivitas pemerintah yang meningkat.

Lebih lanjut, Masinton mengatakan asumsi ekonomi makro yang dirancang pemerintah harus disertai upaya dan kebijakan untuk menopang konsumsi rumah tangga. Selain itu, melalui kebijakan dari program kementerian/lembaga terkait untuk meningkaktkan produktivitas sektoral sehingga dapat menambah nilai ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta pendapatan negara.

Menurut Masinton, terdapat lebih dari 65 persen share PDB dari lapangan usaha yang berkaitan dengan kebijkan sektroal kementerian/lembaga, seperti pertanian, perikanan, pertambangan, industri konstruksi, perdagangan, dan lain-lain.

"Pertumbuhan ekonomi pada sektor itu butuh intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah bukan hanya pada mobil listrik saja, tapi pada sektor-sektor kerakyatan," ujar Masinton.

Selanjutnya: Fraksi PDIP juga menyoal belanja ...

<!--more-->

Fraksi PDIP juga menyoal belanja bantuan sosial. Ia menyebutkan, belanja bansos harus diarahkan pada perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial untuk mengentaskan masyarakat miskin dan tidak mampu.

Efektifitas subsidi bansos dapat dilakukan dengan meningkatkan akurasi basis data, serta skema perlindungan sosial yang holistik dan terintegrasi dengan program kementerian/lembaga terkait.

"Tetap ada aloksi subsisi untuk menjaga daya beli masyarakat, menopang kehidupan masyarakat tidak mampu, memperkuat produktivitas pangan, dan meningkatkan pelayanan umum transportasi dan perumahan," ujar Masinton.

Dia juga mengingatkan agar pemerintah melaksanakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dengan memperhatikan tahapan rencana induk dan mengoptimalkan ruang fiskal yang tersedia. "Serta memperluas ruang inovasi pembiayaan selain APBN," kata Masinton.

Selain poin-poin tersebut, Fraksi PDIP juga memberikan pandangan agar kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan pemerintah memperhatikan upaya menjaga inflasi, mitigasi tekanan inflasi global ke domestik, pembangunan kedaulatan pangan, upaya pembangunan iklim investasi, pengentasan kemiskinan, belanja bantuan sosial, dan sebagainya.Termasuk soal kebijakan utang dan penggunaan dana cadangan.

Pilihan Editor: Kenaikan Gaji PNS Tengah Digodok, Kemenkeu: Kita Tunggu Bapak Presiden

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini