TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan penyusunan rencana investasi komprehensif atau Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) selesai pada 16 Agustus 2023. Kajian tersebut menjadi landasan bagi keputusan komitmen pembiayaan transisi energi melalui Just Energy Transition Partnership atau JETP.

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin pada acara media briefing.

"Target publikasi CIPP JETP Indonesia adalah 16 Agustus 2023," kata Rachmat saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta pada Sabtu, 20 Mei 2023.

Lebih lanjut, dia menyampaikan penyusunan CIPP dikoordinasi oleh Sekretariat JETP Indonesia dan dimotori empat kelompok kerja, termasuk pemerintah Indonesia, lembaga nasional dan internasional, serta unsur masyarakat sipil.

Masing-masing kelompok kerja tersebut membidangi persoalan teknis, kebijakan, pendanaan, serta transisi berkeadilan.

"Dokumen CIPP akan memuat informasi teknis, pendanaan, kebijakan serta sosio ekonomi mengenai investasi transisi energi di sektor ketenagalistrikan sampai dengan tahun 2030 yang akan melandasi implementasi kemitraan USD 20 miliar di bawah JETP Indonesia," papar Rachmat.

Adapun area investasi yang sudah disepakati dalam CIPP terdiri dari pengembangan jaringan transmisi dan distribusi, pemensiunan dini PLTU batu bara, dan percepatan pemanfaatan energi terbarukan tipe baseload.

Selain itu, ada pula percepatan pemanfaatan energi terbarukan tipe variable dan membangun rantai pasok energi terbarukan.

"CIPP merupakan upaya kolaboratif antara pemerintah RI dan negara-negara anggota IPG. Dengan demikian, substansi CIPP akan disepakati bersama-sama," tutur Rachmat.

Selanjutnya: Pendanaan JETP Indonesia<!--more-->

JETP Indonesia

Seperti yang diketahui, pemerintah RI bersama negara maju yang tergabung dalam International Partners Group atau IPG telah menandatangani kemitraan pendanaan transisi energi senilai USD 20 miliar pada 16 November 2022 lalu.

Adapun IPG terdiri dari pemerintah Amerika Serikat, Inggris Raya, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, Norwegia, Denmark dan Uni Eropa.

Pendanaan JETP Indonesia terdiri dari USD 10 miliar pendanaan publik dari anggota IPG dan USD 10 miliar dolar AS dari swasta.

Institusi swasta tersebut merupakan institusi keuangan internasional anggota Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), yaitu HSBC, Citibank, Standard Chartered, Bank of America, Deutsche Bank, MUFG dan Macquarie.

Kemitraan pendanaan JETP Indonesia mengikuti kemitraan serupa IPG dengan Afrika Selatan pada 2021 sebesar USD 8,5 milyar dolar AS.

Selain itu, Vietnam juga menandatangani kemitraan JETP dengan IPG senilai USD 15,5 miliar pada Desember 2022.

Pilihan Editor: Pemerintah Tak Bisa Bergantung pada JETP, Pengamat: Butuh Investor untuk Transisi Energi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.