Buntut Gangguan Sistem BSI, Bisakah Nasabah Mendapat Ganti Rugi?

Sabtu, 13 Mei 2023 08:53 WIB

Nasabah membawa uang dolar AS usai bertransaksi di Kantor Cabang BSI Jakarta Thamrin, Jakarta, Kamis 11 Mei 2023. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyatakan bahwa layanan ATM antarbank telah kembali berangsur pulih dan dapat dilakukan nasabah melalui jaringan ATM Bersama, Jalin, PRIMA, Mandiri H2H hingga Visa. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Perbankan dan Mantan Assistant Vice President PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI Paul Sutaryono soal adanya potensi ganti rugi nasabah atas gangguan yang terjadi pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI. Bank syariah itu mengalami gangguan sejak Senin, 8 Mei 2023, lalu pada Kamis, 11 Mei 2023, pihak bank memastikan bahwa layanannya kembali normal.

“Sepengetahuan saya, selama ini bank tidak memberikan kompensasi atas jatuhnya sistem,” ujar dia saat dihubungi pada Jumat, 12 Mei 2023.

Menurut Paul, hal itu menjadi tantangan serius bagi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk mempertimbangkan usulan ganti rugi dari gangguan sistem perbankan. Sehingga, bank juga akan lebih meningkatkan upaya mitigasi risiko terutama dari sisi teknologi.

Sementara Ekonom yang juga Direktur Segara Institut Pieter Abdullah Redjalam menilai tidak perlu adanya kompensasi ganti rugi terhadap nasabah BSI yang terdampak gangguan sistem. Dia beralasan bahwa nasabah tidak bisa membuktikan pula jumlah nilai kerugiannya.

“Kecuali kalau ada nasabah yang bisa membuktikan tabungannya hilang atau bagaimana akibat masalah ini. Kalau kerugian yang sifatnya hipotetical kan tidak bisa digugat,” tutur Pieter.

Advertising
Advertising

Namun, sepengetahuan Pieter, belum pernah terjadi kelumpuhan sistem informasi sebuah bank seperti yang dialami oleh BSI. Selain itu, dia juga belum mendapatkan informasi yang utuh terutama terkait penyebab kelumpuhan sistem informasi dari bank syariah terbesar di Indonesia itu.

Selanjutnya: Risiko kelumpuhan sistem informasi BSI

<!--more-->

“Yang penting adalah adanya jaminan bahwa hak-hak dari nasabah khususnya berkenaan dengan rekening nasabah dijamin oleh pihak BSI tidak akan terganggu,” ucap Pieter.

Selain itu, dia berujar, dampak dari kelumpuhan ini juga belum bisa dianalisis seberapa besar, karena belum ada informasi utuh dari pihak BSI. Namun dia meyakini bahwa BSI tentunya akan berusaha segera memulihkan layanan mereka.

Adapun dampak kepada nasabah tentu saja ada dan cukup besar mengingat jumlah nasabah BSI tidak sedikit. “Mereka tentu saja terganggu tidak bisa memamfaatkan layanan bank dalam rangka kegiatan usaha mereka,” kata dia.

Menurut Pieter, OJK dan Bank Indonesia (BI) perlu menindaklanjuti permasalahan yang ada di BSI. Tujuannya memberikan kenyamanan kepada nasabah bank secara keseluruhan sekaligus mencegah jangan sampai terulang baik di BSI maupun di bank-bank lain.

Pilihan Editor: Layanan Perbankan Error, Dirut BSI: Tidak Ada Rush Money

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

1 hari lalu

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.

Baca Selengkapnya

Kasus Hilangnya Dana Nasabah di Bank BTN, OJK Sebut Bank Harus Bertanggung Jawab jika Terbukti Ada Kesalahan

1 hari lalu

Kasus Hilangnya Dana Nasabah di Bank BTN, OJK Sebut Bank Harus Bertanggung Jawab jika Terbukti Ada Kesalahan

OJK merespons kasus BTN dan mengingatkan agar masyarakat berhati-hati saat berinvestasi.

Baca Selengkapnya

5 Hal Tentang Paytren, Bisnis Yusuf Mansur yang Sempat Hits Kini Disanksi OJK

2 hari lalu

5 Hal Tentang Paytren, Bisnis Yusuf Mansur yang Sempat Hits Kini Disanksi OJK

Pada 13 Mei 2024 PayTren milik Yusuf Mansur harus merelakan izin usahanya dicabut oleh OJK karena melanggar sejumlah aturan Pasar Modal.

Baca Selengkapnya

OJK Cabut Izin Paytren, Yusuf Mansur: Kami Semua Mulus Jaga Amanah

2 hari lalu

OJK Cabut Izin Paytren, Yusuf Mansur: Kami Semua Mulus Jaga Amanah

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK resmi mencabut izin PT Paytren Aset Manajemen atau Paytren

Baca Selengkapnya

Ini 8 Alasan OJK Mencabut Izin Usaha Paytren Milik Ustad Yusuf Mansur

3 hari lalu

Ini 8 Alasan OJK Mencabut Izin Usaha Paytren Milik Ustad Yusuf Mansur

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencabut izin usaha PT Paytren Aset Manajemen, yang didirikan ustad terkenal Yusuf Mansur.

Baca Selengkapnya

OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen Surat Berharga Negara

3 hari lalu

OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen Surat Berharga Negara

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK sebut portofolio investasi dana pensiun didominasi SBN

Baca Selengkapnya

Satgas PASTI Hentikan 915 Entitas Keuangan Ilegal hingga April 2024

4 hari lalu

Satgas PASTI Hentikan 915 Entitas Keuangan Ilegal hingga April 2024

Satgas PASTI menutup aktivitas 915 entitas keuangan ilegal, yang terdiri 19 investasi ilegal dan dan 896 pinjol ilegal selama 1 Januari-30 April 2024.

Baca Selengkapnya

OJK Sebut Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Kuartal Pertama 2024

4 hari lalu

OJK Sebut Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Kuartal Pertama 2024

Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil

Baca Selengkapnya

OJK Tambah Kriteria Konglomerasi Keuangan di Rancangan Peraturan OJK yang Baru

4 hari lalu

OJK Tambah Kriteria Konglomerasi Keuangan di Rancangan Peraturan OJK yang Baru

Dalam Rancangan Peraturan OJK yang baru, total aset konglomerasi keuangan paling sedikit Rp 20 triliun sampai dengan kurang dari Rp 100 triliun.

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Sejumlah Modus Penipuan Baru

4 hari lalu

OJK Ungkap Sejumlah Modus Penipuan Baru

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ungkap sejumlah modus penipuan baru.

Baca Selengkapnya