Deretan Kesepakatan KTT ASEAN ke-42, Ada Soal Perdagangan Manusia

Kamis, 11 Mei 2023 15:57 WIB

Suasana Retreat Session KTT ke-42 ASEAN, di Labuan Bajo, NTT, Kamis 11 Mei 2023.POOL/ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menutup Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN 2023 yang berlangsung di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagai pemangku jabatan keketuan, Indonesia telah menyiapkan sejumlah isu yang akan diusung dan dibahas bersama para pemimpin negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia membawa 11 isu yang dirundingkan dalam ASEAN Summit ke-42.

Adapun isu-isu yang dimaksud ialah chair statement, visi pasca-2025, penguatan kapasitas ASEAN, keanggotaan Timor Leste, krisis Myanmar, pencegahan perdagangan orang, pekerja migran, pekerja perikanan, sektor kesehatan, jejaring desa, kendaraan listrik, dan pembayaran yang saling terhubung.

Hasil Kesepakatan KTT ASEAN 2023

Sejumlah isu pun telah disepakati bersama oleh para perwakilan negara. Dilansir dari laman ASEAN, berikut ada sejumlah kesepakatan dalam KTT ASEAN 2023.

Advertising
Advertising

1. Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik


Dalam KTT ASEAN 2023 disepakati penggunaan kendaraan listrik. Peran signifikan kendaraan listrik sebagai upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, percepatan transisi energi, dekarbonisasi sektor transportasi darat di wilayah tersebut, mencapai net-zero target emisi, dan meningkatkan ketahanan energi di setiap negara anggota ASEAN

Para perwakilan negara ASEAN berkomitmen mengembangkan ekosistem kendaraan listrik regional yang melibatkan seluruh anggota ASEAN dan peningkatan industri kendaraan listrik serta
membangun ASEAN sebagai pusat produksi global untuk industri kendaraan listrik.

2. Perang Terhadap Perdagangan Manusia

Para pemimpin ASEAN sepakat bekerjasama dan berkoordinasi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) akibat penyalahgunaan teknologi melalui berbagai mekanisme regional dan inisiatif ASEAN.

Selanjutnya: Termasuk di dalamnya dengan meningkatkan ...

<!--more-->

Termasuk di dalamnya dengan meningkatkan penegakan hukum di masing-masing negara anggota dan badan-badan terkait melakukan kapasitas untuk menyelidiki, mengumpulkan data dan bukti, mengidentifikasi korban, serta investigasi bersama terkait TPPO.

3. Penyelesaian Krisis Myanmar

Melalui maklumat bersama, para pemimpin ASEAN mendukung Presiden Joko Widodo atas tindakan penyerangan tim bantuan kemanusiaan regional (AHA) Center dan Tim Pengawas ASEAN di Kotapraja Hseng, negara bagian Shan, Myanmar utara. Seluruh negara mendorong implementasi Konsensus Lima Poin atas krisis Myanmar.

4. Konektivitas Pembayaran

Para pemimpin ASEAN mulai menyiapkan peluang inovasi pembayaran lintas batas. Selain itu, juga mendorong penggunaan mata uang lokal untuk transaksi regional dilakukan demi mendukung peran otoritas sektor keuangan.

Kerja sama lebih lanjut dibutuhkan dalam memajukan konektivitas pembayaran regional dan memfasilitasi interoperabilitas sistem pembayaran lintas batas, meningkatkan infrastruktur, percepatan adopsi pembayaran digital, pengembangan sumber daya manusia, penguatan keamanan siber, dan lain-lain.

5. Perlindungan Pekerja Migran

Para pemimpin ASEAN juga menyepakati perlindungan bagi pekerja migran. Kebijakan untuk memasukkan bantuan bagi pekerja migran lintas area di semua tahap kesiapsiagaan krisis, respons dan pemulihan untuk spesifik kebutuhan pekerja migran, khususnya perempuan dan keluarga yang sudah bertempat tinggal dengan mereka dalam situasi krisis.

Selain itu, kesepakatan lain adalah memberikan perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran, perawatan kesehatan, dukungan psikososial, perlindungan sosial, dukungan mata pencaharian pada saat cuti, sakit atau cedera, dan kembali ke negara asal mereka.

NIA HEPPY | MELYNDA DWI PUSPITA

Pilihan Editor: ASEAN Siap Bangun Ekosistem Kendaraan Listrik, Jokowi: Menjadi Bagian Penting Rantai Pasok Dunia

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

2 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

3 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

3 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

4 jam lalu

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

5 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

5 jam lalu

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

6 jam lalu

Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

Presiden terpilih Prabowo menilai modal utama untuk memindahkan dan membangun IKN harus dari sumber daya yang ada di dalam negeri.

Baca Selengkapnya

Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

6 jam lalu

Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

Implementasi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kelas III pasien BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

7 jam lalu

82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

Jusuf Kalla dikenal sebagai pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group, sebelum menjadi politisi, dua kali sebagai wapres.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Besaran Iuran BPJS Kesehatan setelah Diganti KRIS, Profil Grace Natalie hingga Lowongan Kerja di Kominfo

9 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Besaran Iuran BPJS Kesehatan setelah Diganti KRIS, Profil Grace Natalie hingga Lowongan Kerja di Kominfo

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 15 Mei 2024 antara lain tentang besaran iuran BPJS Kesehatan setelah diganti sistem KRIS.

Baca Selengkapnya