TEMPO.CO, Jakarta - Respons Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terhadap keluhan pesinden Soimah Pancawati menjadi berita terpopuler yang banyak mendapat perhatian pembaca Tempo.co pada Ahad, 9 April kemarin. Soimah mengeluh soal pengalamannya yang tidak mengenakan dengan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), termasuk dugaan adanya pegawai pajak yang membawa debt collector. Sri Mulyani meminta Direktorat Jenderal Pajak mengusut persoalan yang dikeluhkan Soimah tersebut.

Berita lain yang juga banyak dibaca adalah tentang Hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI menunjukkan bahwa mayoritas publik mendukung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkap kasus dugaan transaksi janggal Rp 349 triliun ke publik.

Selanjutnya adalah berita mengenai seorang warga negara asing (WNA) difabel asal Finlandia, Panu Ruokokoski, yang viral lantaran videonya saat kesulitan mengambil kiriman alat kesehatan atau alkes karena barang itu ditahan oleh Bea Cukai Ngurah Rai, Bali. Belakangan, ia akhirnya bisa memperoleh alkes untuk membantunya buang air kecil tersebut.

Kemudian berita PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daop 1 Jakarta menyediakan 2.550 tiket kereta dengan harga diskon hingga 20 persen bagi pemudik Lebaran. Tiket untuk jadwal keberangkatan 14 hingga 17 April 2023 tersebut sudah bisa dibeli mulai Ahad, 9 April kemarin.

Lalu berita mengenai hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyatakan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencapai 76,8 persen. Menurut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tingkat kepercayaan itu tertinggi selama Jokowi terpilih sebagai Presiden.

Berikut rangkuman lima berita terpopuler Tempo.co.

Selanjutnya: Sri Mulyani Minta Ditjen Pajak Usut Debt Collector Pajak Soimah ...

<!--more-->

1. Sri Mulyani Minta Ditjen Pajak Usut Debt Collector Pajak Soimah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons keluhan pesinden Soimah Pancawati. Soimah mengeluh soal pengalamannya yang tidak mengenakan dengan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), termasuk dugaan adanya pegawai pajak yang membawa debt collector. Sri Mulyani meminta Direktorat Jenderal Pajak mengusut persoalan yang dikeluhkan Soimah tersebut.

“Saya meminta tim @ditjenpajakri melakukan penelitian masalah yang dialami Bu Soimah,” cuit Sri Mulyani di akun Instagram pribadinya pada Ahad sore, 9 April 2023.

Dalam unggahan itu Sri Mulyani juga menyertakan video seorang wanita pegawai Ditjen Pajak yang mengatakan meminta maaf kepada Soimah karena ketidaknyamanan dan pengalaman yang tidak enak dengan pegawai pajak.

“Ada tiga hal yang perlu dijelaskan mengenai kasus ini. Sepertinya ada kesalahpahaman dengan Ibu Soimah. Perlu dicatat, sampai saat ini belum ada pegawai pajak yang pernah bertemu Ibu Soimah secara langsung,” kata pegawai tersebut.

Pertama, kata dia, mengenai kisah pada 2015 yang diceritakan Soimah ketika membeli rumah. Mengikuti kesaksian Soimah di notaris, pegawai itu berujar, patut diduga yang berinteraksi adalah instansi di luar kantor pajak yang berkaitan dengan jual beli aset berupa rumah.

Dia menyampaikan, kalaupun ada interaksi yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul maka hanya sebatas kegiatan validasi nilai transaksi rumah tersebut. Validasi dilakukan di kantor pajak kepada penjual, bukan kepada pembeli untuk memastikan bahwa nilai transaksi yang dilaporkan memang sesuai dengan ketentuan.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Publik Dukung Mahfud MD ungkap ...

<!--more-->

2. Survei: Mayoritas Publik Dukung Mahfud MD Ungkap Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kementerian Keuangan

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI menunjukkan bahwa mayoritas publik mendukung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkap kasus dugaan transaksi janggal Rp 349 triliun ke publik.

Mahfud MD dan Anggota Komisi III DPR RI sempat berseteru soal dibukanya ke publik data transaksi janggal Rp 349 triliun di kementerian yang dipimpin Sri Mulyani tersebut. Dalam sebuah rapat, beberapa Anggota Komisi III DPR mengatakan bahwa seharusnya informasi itu bersifat rahasia sehingga tidak disampaikan ke publik.

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI mengungkap respons masyarakat soal perseteruan itu. Dalam survei tersebut, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan pihaknya menanyakan apakah setuju dengan pendapat para Anggota Komisi III itu yang mengatakan jika membuka informasi itu terancam hukuman 4 tahun penjara.

“Ada 58,5 persen responden menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut,” ujar dia dalam konferensi pers virtual pada Ahad, 9 April 2023.

Sementara, hanya ada 26,8 persen responden yang menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa seharusnya Mahfud tidak membocorkan atau menyampaikan informasi tersebut kepada publik. “Dalam konteks ini tampaknya masyarakat lebih berada di posisi Pak Mahfud dibandingkan dengan anggota DPR,” tutur Djayadi.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Kronologi WNA Difabel di Bali ...

<!--more-->

3. Kronologi WNA Difabel di Bali Akhirnya Dapatkan Alkes Kencing yang Sebelumnya Ditahan Bea Cukai

Seorang warga negara asing (WNA) difabel asal Finlandia, Panu Ruokokoski, viral lantaran videonya kesulitan mengambil kiriman alat kesehatan atau alkes karena barang itu diduga ditahan oleh Bea Cukai Ngurah Rai, Bali. Belakangan, ia akhirnya bisa memperoleh alkes untuk membantunya buang air kecil tersebut.

Dalam video pendek yang tersebar viral di media sosial pada Kamis lalu, 6 April 2023 itu, diperlihatkan bagaimana Ruokokoski menggunakan kursi roda mendatangi Kantor Bea Cukai Ngurah Rai. Ia gagal mengambil paket kiriman dari negaranya karena terganjal aturan larangan dan pembatasan importasi alat kesehatan.

Seorang pria yang merekam video itu meyebutkan WNA tersebut tak bisa mengambil paket alkes karena harus mengurus ke Kementerian Kesehatan terselebih dahulu.

“Kasian sekali, ini niat mau ngambil alat (menampung) kencing saja di Bea Cukai dipersulit dan tidak dikasih. Ini dapat kiriman gratis dari negaranya. Dibantu oleh negaranya, sudah sampai di Denpasar, di kantor pos, malah disuruh urus di kementerian," kata pria dalam video tersebut.

Adapun paket alkes berisi kateter dan kantong urine tersebut dikirim dari Finlandia. Paket itu diduga ditahan Bea Cukai lantaran produk itu masuk dalam daftar aturan larangan dan pembatasan impor alat kesehatan.

Untuk bisa mengambil paket tersebut, penerima sebelumnya harus membawa surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2017 jo Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/234/2018.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: KAI Jakarta Sediakan 2.550 Tiket Diskon Hari Ini ...

<!--more-->

4. KAI Jakarta Sediakan 2.550 Tiket Kereta Diskon 20 Persen, Pembelian Mulai Hari Ini

PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daop 1 Jakarta menyediakan 2.550 tiket kereta dengan harga diskon hingga 20 persen bagi pemudik Lebaran. Tiket untuk jadwal keberangkatan 14 hingga 17 April 2023 tersebut sudah bisa dibeli mulai hari ini.

Kepala Humas KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa mengatakan, total sebanyak 2.550 tiket kereta diskon 20 persen yang disediakan oleh KAI Daop 1 Jakarta untuk Kereta Api Jarak Jauh kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi dengan harga diskon 20 persen tersebut.

"Untuk eksekutif sebanyak 1.800 tiket, bisnis 150 tiket dan ekonomi sebanyak 600 tiket, sehingga total sejumlah 2.550 tiket," kata Eva melalui keterangan persnya, Minggu 9 April 2023.

Eva mengatakan, untuk menikmati potongan tiket kereta harga diskon itu, masyarakat dapat membeli tiket mulai hari ini, 9 April hingga 13 April 2023. Pembelian bisa melalui aplikasi KAI Access, web kai.id, dan seluruh channel penjualan tiket yang bekerja sama secara resmi dengan KAI.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Kepuasan Publik Terhadap Jokowi ...

<!--more-->

5. Kepuasan Publik terhadap Jokowi 76,8 Persen, Bahlil: Tertinggi sejak Terpilih Presiden

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyatakan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencapai 76,8 persen. Angka tersebut naik dari sebelumnya 75,9 persen.

“Kalau saya melihat tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Jokowi ini mungkin tertinggi sejak Pak Presiden Jokowi terpilih dari 8 tahun lalu. Tolong dikoreksi kalau omongan saya salah,” ujar dia dalam konferensi pers virtual soal hasil survei LSI pada Ahad, 9 April 2023.

Bahlil menilai angka kepuasan terhadap Jokowi itu luar biasa. Apa lagi survei dilakukan pada 31 Maret - 4 April 2023 atau setelah adanya insiden pembatalan Piala Dunia U-20 oleh FIFA.

Menurut Bahlil, boleh ada masyarakat yang tidak puas dengan pemerintah, karena Indonesia negara demokrasi. “Tapi faktanya berdasarkan data survei, bukan kata Bahlil, 76,8 persen publik menilai bahwa kinerja Presiden Jokowi itu cukup memuaskan,” tutur dia.

Bahlil mengatakan bahwa saat ini Indonesia menghadapi banyak tantangan. Di saat bersamaan mengendalikan pandemi Covid-19, presiden juga harus memulihkan ekonomi pasca pandemi. Ditambah lagi dengan geopolitik global yang tidak menentu, dan harga sembako sempat naik.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Baca juga: Promo Tiket Pesawat Lion Air: Penerbangan dari Jakarta ke Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan Pontianak

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.