TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI menunjukkan bahwa mayoritas publik mendukung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkap kasus dugaan transaksi janggal Rp 349 triliun ke publik.
Mahfud MD dan Anggota Komisi III DPR RI sempat berseteru soal dibukanya ke publik data transaksi janggal Rp 349 triliun di kementerian yang dipimpin Sri Mulyani tersebut. Dalam sebuah rapat, beberapa Anggota Komisi III DPR mengatakan bahwa seharusnya informasi itu bersifat rahasia sehingga tidak disampaikan ke publik.
Hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI mengungkap respons masyarakat soal perseteruan itu. Dalam survei tersebut, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan pihaknya menanyakan apakah setuju dengan pendapat para Anggota Komisi III itu yang mengatakan jika membuka informasi itu terancam hukuman 4 tahun penjara.
“Ada 58,5 persen responden menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut,” ujar dia dalam konferensi pers virtual pada Ahad, 9 April 2023.
Sementara, hanya ada 26,8 persen responden yang menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa seharusnya Mahfud tidak membocorkan atau menyampaikan informasi tersebut kepada publik. “Dalam konteks ini tampaknya masyarakat lebih berada di posisi Pak Mahfud dibandingkan dengan anggota DPR,” tutur Djayadi.
Selanjutnya ada 43,9 persen responden yang tahu adanya atau kabar aliran dana tidak wajar itu rupanya mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) antara Mahfud dengan Komisi III DPR RI. Di antara yang mengikuti itu sebanyak 63,3 persen menyatakan lebih percaya kepada Mahfud MD.
Sedangkan yang percaya kepada Komisi III DPR RI hanya 3,6 persen, dan yang percaya kepada kedua-duanya 16,5 persen. “Jadi lagi-lagi tampaknya memang publik lebih cocok dengan sikap atau posisi Pak Mahfud MD dalam hal ini, soal aliran dana Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan,” ucap dia.
Selanjutnya: Mayoritas publik percaya ada transaksi mencurigakan ...
