TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut postur fiskal pada tahun 2024, pendapatan negara ditargetkan mencapai antara Rp 2.700 hingga Rp 2.865 triliun.

Pendapatan itu di antaranya disumbang oleh pajak dan bea cukai yang ditargetkan antara Rp 2.280,3 triliun hingga Rp 2.355 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditargetkan antara Rp 436,5 triliun hingga Rp 504,9 triliun, dan hibah antara Rp 2,3 triliun hingga Rp 4,6 triliun.

"Belanjanya di Rp 3.215 triliun hingga Rp 3.476 triliun tahun depan. Kami desain agar primary balance, mendekati sedekat mungkin balance atau nol," kata Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023, Kamis, 6 April 2023.

Bendahara negara tersebut mengaku akan menjaga defisit APBN di tahun 2024 antara 2,16 hingga 2,64 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau diprediksi akan menyentuh Rp 496,6 triliun hingga Rp 610,9 triliun

Lebih jauh Sri Mulyani mengatakan, pada tahun 2024, pemerintah akan berfokus pada belanja untuk penyelenggaraan pemilu dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara .

"Ada belanja khusus. Tahun depan itu adalah tahun benar-benar election dan itu semuanya anggarannya kami sediakan dan juga yang memang perlu untuk diperhatikan adalah pembangunan IKN," kata Sri Mulyani.

Dari total belanja negara di tahun 2024, Sri Muyani menjelaskan belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.400,7 triliun hingga Rp 2.631,2 triliun. Dalam pagu inilah dialokasikan pembiayaan pemilu dan pembangunan IKN. Kemudian, transfer daerah senilai Rp 815,0 triliun hingga Rp 845,0 triliun.

Sementara pagu indikatif belanja kementerian atau lembaga (K/L) yang dialokasikan tahun 2024 adalah sebesar Rp 999,99 triliun.

Pilihan Editor: Waskita Beton Precast Incar Kontrak Proyek IKN Tahun Ini Rp 427 Miliar

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini