TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksanaan Program (PMO) Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menyebutkan selama tiga tahun program dilaksanakan, anggaran yang diperoleh pihaknya senilai Rp 59 triliun telah disalurkan dengan baik. Bahkan, program itu dapat menyumbang Rp 237,8 miliar Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Anggaran selama 2020 hingga 2022 atau 3 tahun pelaksanaan Kartu Prakerja secara kumulatif itu Rp 59 triliun," ujar Denni dalam acara bertajuk ‘Tiga Tahun Kartu Prakerja: Gebrakan Inovasi Pelayanan Publik’ di Jakarta, Rabu 15 Maret 2023.
Sesuai dengan Keputusan Menko Perekonomian, selama ini program dijalankan dengan moda semi bansos. Adapun manfaat yang diberikan sebanyak Rp 3,55 juta per orang.
"Kalau angka Rp 3,55 juta dikalikan dengan 16,4 juta itu hasilnya Rp 58 triliun sekian. Jadi itu betul-betul disalurkan tanpa korupsi," tuturnya.
Adapun sisa dana bantuan yang tidak terserap dikembalikan ke rekening kas umum negara kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani sesuai dengan Peraturan Menko Perekonomian.
Dengan anggaran dan alokasi untuk peserta Kartu Prakerta tersebut, Denni menyebutkan bahkan Kartu Prakerja masih memberikan PNBP kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp 237,8 miliar selama tiga tahun program dilaksanakan.
Selanjutnya: Denni juga mengatakan biaya operasi...