TEMPO.CO, Jakarta - Usai muncul hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang tidak merekomendasikan impor kereta rel listrik atau impor KRL bekas dari Jepang, opsi retrofit kian menguat. Opsi upgrade teknologi KRL yang berumur tua itu disuarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kemenko Marves, Septian Hario Seto, membeberkan pihaknya telah melakukan rapat dengan eselon satu dan meminta PT KCI melakukan reviu terhadap operasi KRL saat ini dan mengoptimalkan sarana yang ada.

"Kita juga meminta untuk bisa dilakukan retrofit atas sarana-sarana yang saat ini ada atau akan pensiun," kata Seto di Kemenko Marves, Jakarta pada Kamis, 6 April 2023.

Ia menyebutkan, pada Peraturan Pemerintah (PP) No 29 Tahun 2021 disebutkan impor tidak baru terakhir dilakukan pada tahun 2018. Pada beleid yang dikutip BPKP itu juga, disebutkan impor barang bukan baru hanya bisa dilakukan jika belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri.

Seto lalu menjelaskan kalaupun impor 10 trainset dilakukan, kereta baru bisa datang secara gradual. Artinya, 10 trainset tak langsung datang bersamaan waktunya. "Sebagian besar datang pada 2024," tutur Seto.

Sedangkan, jika tak dilakukan impor dan pemerintah memilh melakukan retrofit, kereta juga akan siap pada waktu yang sama, yakni pada tahun 2024. "Karena kan waktunya (untuk melakukan retrofit) 16 bulan. Ini masalah planning," ucapnya. Pemerintah pun berkukuh mendorong untuk melakukan retrofit terhadap sejumlah KRL yang akan pensiun.

Adapun polemik rencana impor kereta rel listrik atau KRL bekas dari Jepang bermula pada awal Februari 2023. Rencana PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mendatangkan 10 gerbong kereta pada 2023 dan 19 lainnya pada tahun 2024 awalnya disuarakan oleh Vice President Corporate Secretary KCI Anne Purba.

Namun dalam perjalanannya, rencana itu ditolak oleh Kemenperin karena tidak memenuhi syarat minimal tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Keputusan impor KRL bekas kala itu disebutkan masih menunggu hasil audit yang akan dilakukan BPKP.

Selanjutnya: Dalam penjelasannya, Anne mengatakan...

<!--more-->

Dalam penjelasannya, Anne mengatakan pihaknya merencanakan 'pengadaan kereta bukan baru' untuk mengganti kereta yang rencananya akan dikonservasi mulai tahun 2023 ini. "Adapun jumlah kereta yang akan dikonservasi sebanyak 10 pada tahun 2023, dan 19 pada tahun 2024," ujarnya dalam keterangan tertulis awal Februari 2023 lalu.

KCI telah melakukan Forum Group Discussion (FGD) terlebih dulu dengan melibatkan stakeholders dari kementerian, pengamat dan komunitas pengguna commuter line. “Hasilnya, impor kereta bukan baru memang menjadi pilihan utama untuk menggantikan kereta-kereta yang dikonservasi," ujar Anne.

Menurut hitungan KCI, setelah interior dan eksterior kereta tersebut diganti, TKDN setiap trainset menjadi 40 persen. Jumlah ini berada di atas standar yang ada.

Namun Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan importasi KRL tidak boleh terulang lagi. “Catatan yang terpenting adalah perencanaan kebutuhan kereta api seharusnya lebih terstruktur dan sistematis, jangka menengah dan jangka panjang,” ujar Agus pada 4 Maret 2023.

Tak hanya itu, Agus juga menyoroti soal penggunaan produksi hasil industri dalam negeri dan tetap mendorong kebijakan retrofit atau penambahan teknologi atau fitur baru pada sistem lama agar tetap tercipta penyerapan tenaga kerja.

Belakangan BPKP dilibatkan untuk mengaudit sebelum rencana impor KRL bekas itu benar-benar direalisasikan. "Jadi barang itu dilihat nggak melalui tangan ketiga, dan kemudian nanti harganya supaya harga yang benar. Jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan harga," ucap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Pilihan Editor: Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Luhut Minta BPKP Lakukan Audit

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.