TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Tauhid Ahmad menjelaskan tantangan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) seperti energi panas bumi atau geothermal. Tantangan tersebut adalah teknolgi dan regulasi yang mendukung implementasi energi panas bumi.

“Tantangannya cukup berat. Geothermal ini diharapkan bisa mengurangi berbagai penggunaan energi yang tidak terbarukan,” ujar dia dalam diskusi virtual bertajuk “Quo Vadis Panas Bumi Indonesia?" pada Rabu, 5 April 2023.

Dia menjelaskan, untuk menghadapi tantangan tersebut butuh banyak pemikiran, pandangan, dan pendapat. Energi panas bumi, kata Tauhid, memang menjadi salah satu isu yang cukup krusial untuk bahas. Apalagi saat ini, dia mendengar banyak investor swasta yang sudah mulai masuk ke Indonesia.

“Investor tersebut ingin melihat, wait and see, bagaimana panas bumi bisa diterima banyak entitas terutama kalangan bisnis, masyarakat dan sebagainya,” tutur Tauhid.

Ditambah lagi, banyak perusahaan global yang sudah mulai mencanangkan untuk menggunakan sumber energi baru terbarukan dalam kegiatan produksi maupun usahanya. Salah satu sumbernya tentu yang diharapkan adalah geothermal yang merupakan energi ramah lingkungan.

Namun, di sisi lain, Tauhid melanjutkan, ada yang mengatakan bahwa Indonesia masih surplus listrik yang cukup besar, mengingat konsumsi litrik yang masih rendah jika dibandingkan dengan negara di ASEAN. Hal itu menjadi tantangan bagaimana panas bumi menjadi salah satu sumber yang cukup besar.

“Indef selalu berusaha mengedepankan isu ini menjadi isu publik. Tidak berhenti sampai di sini kita mendorong adanya perubahan kebijakan, perubahan mindset,” ucap dia.

Bahkan, dia menyarankan perlu adanya perubahan besar bagi para pengambil kebijakan, pelaku bisnis maupun masyarakat yang tampaknya mulai sadar bahwa perubahan lingkungan menjadi satu kebutuhan. Salah satunya mengedepankan EBT menjadi satu sumbernya.

Tauhid juga menuturkan bahwa pengembangan energi baru terbarukan Indonesia hingga 2023 masih sekitar 12-13 persen. Pencapaian itu, menurut dia, masih jauh dari target yang dicanangkan pemerintah yakni pada 2025 sekitar 23 persen.

“Ini perlu kerja keras agar dicapai dalam 2 tahun mendatang apalagi kita tahun lalu sudah memutuskan bahwa kita akan kembali ke net zero emission, yaitu pada 2060 benar-benar tidak ada lagi penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan,” kata dia.

Pilihan Editor: Cetak Rekor Tertinggi Selama Beroperasi, RMK Energy Catat Laba Rp 404,1 Miliar pada 2022

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini