Faisal Basri: Rasio Pajak Indonesia Rendah, Kasus Rafael Alun Ikut Berpengaruh

Rabu, 29 Maret 2023 09:05 WIB

Mantan pejabat eselon III kabag umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo dan istri Ernie Meike Torondek, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan selama 12 jam, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 24 Maret 2023. Rafael Alun Trisambodo dan istri Ernie Meike Torondek diperiksa untuk dimintai keterangannya terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya yang diduga dinilai tidak wajar dan telah ditingkatkan ke tahap penindakan untuk dilakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengatakan kasus pejabat Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, berdampak kepada tax ratio atau rasio pajak di Indonesia. Menurut dia, kasus pamer kekayaan dan adanya kekayaan janggal Rafael Alun menyebabkan rasio pajak Indonesia semakin rendah.

“Salah satunya gara-gara si Rafael Alun ini. Harusnya uang masuk ke penerimaan negara, ternyata masuk ke kantong sendiri. Dan itu tidak mungkin Rafael Alun melakukan sendiri. Itu berjamaah,” ujar dia dalam diskusi virtual Indef pada Selasa, 28 Maret 2023.

Rasio pajak adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto atau PDB. Saat ini rasio pajak Indonesia termasuk nomor buncit di dunia. Indonesia berada di nomor 134 dari 143 negara.

Secara umum, pengaruh dari kasus Rafael Alun Trisambodo itu bisa terlihat nanti pada 31 Maret 2023, batas akhir periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak.

Diskusi virtual yang digelar Indef merespons beberapa isu yang terjadi saat ini. Beberapa di antaranya adalah maraknya pejabat pamer harta serta kemungkinan adanya pembangkangan sipil untuk membayar pajak.

Advertising
Advertising

Menurut Faisal Basri meski banyak orang yang memprotes perilaku pamer harta para pejabat Dirjen Pajak namun masyarakat tetap akan membayar pajak. Hal tersebut karena pemerintah memiliki sistem yang bisa memaksa warga untuk membayar pajak. Segala transaksi atau pembayaran barang dan jasa sudah secara otomatis dikenai pajak.

“Kita beli rumah, beli properti, ada pajak final. Uang kita di bank dapat bunga, ada pajak final juga. Semua kena pajak. Jadi kemampuan kita untuk menghindar bayar pajak itu rendah,” ucap Faisal.

Faisal Basri juga menyorot kinerja Dirjen Pajak yang tidak prima. Menurut dia, kemampuan pemerintah untuk menghimpun pajak kian hari kian turun. “Sepanjang tahun di era Presiden Jokowi (Joko Widodo), hanya satu tahun pada 2021 karena ada tax amnesty. Saat ada tax amnesty, pendapatan pajak naik, tapi setelah itu turun lagi. Tahun ini tax ratio akan turun lagi,” tutur dia.

Baca juga: Jokowi Impor Beras 2 Juta Ton, Pengamat: Produksi Cukup tapi Bulog Tak Sanggup Menyerap

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

23 jam lalu

Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

Banyak masyarakat yang mempertanyaan fungsi dan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lantaran beberapa kasus belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

2 hari lalu

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

Berikut ini rincian tiga jenis sumber penerimaan utama negara Indonesia beserta jumlah pendapatannya pada 2023.

Baca Selengkapnya

Masih Ingin Rampas Aset Rafael Alun, KPK Serahkan Memori Kasasi ke Mahkamah Agung

7 hari lalu

Masih Ingin Rampas Aset Rafael Alun, KPK Serahkan Memori Kasasi ke Mahkamah Agung

KPK mengajukan kasasi atas putusan majels hakim tingkat banding yang mengembalikan aset hasil korupsi kepada Rafael Alun

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

7 hari lalu

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.

Baca Selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

8 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Jadi Tersangka Korupsi, Pakai Uang Pajak untuk Kepentingan Pribadi

8 hari lalu

Mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Jadi Tersangka Korupsi, Pakai Uang Pajak untuk Kepentingan Pribadi

Kejaksaan menetapkan mantan Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik Medan, Bambang Prabowo, sebagai tersangka korupsi.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ekonom Sepakat dengan Kritik Faisal Basri terhadap Menteri yang Bersaksi di Sidang MK, Puncak Arus Balik Lebaran

16 hari lalu

Terkini Bisnis: Ekonom Sepakat dengan Kritik Faisal Basri terhadap Menteri yang Bersaksi di Sidang MK, Puncak Arus Balik Lebaran

Yusuf Wibisono turut mengkritik menteri Muhadjir Effendy yang mengklaim tidak ada pengaruh bansos terhadap perolehan suara Prabowo - Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Dukung Kritik Faisal Basri terhadap 3 Menteri yang Bersaksi soal Politisasi Bansos di MK

16 hari lalu

Ekonom Dukung Kritik Faisal Basri terhadap 3 Menteri yang Bersaksi soal Politisasi Bansos di MK

Yusuf Wibisono menilai pendapat ketiga menteri di hadapan majelis hakim MK mengecewakan publik.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Tanggapi Airlangga Hartarto soal Produksi Beras Anjlok 5,88 Juta Ton karena El Nino: Bluffing Luar Biasa

18 hari lalu

Faisal Basri Tanggapi Airlangga Hartarto soal Produksi Beras Anjlok 5,88 Juta Ton karena El Nino: Bluffing Luar Biasa

Faisal Basri mengkritik statment Airlangga Hartarto dalam sidang sengketa Mahkamah Konstitusi yang menyebut produksi beras di Indonesia turun karena El Nino.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan

18 hari lalu

Faisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan

Faisal Basri menanggapi kesaksian empat menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Tiga di antaranya disebut hanya membaca pidato.

Baca Selengkapnya