TEMPO.CO, Jakarta - Banjir sempat melanda Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Utara, Kalimantan Timur pada Jumat pekan lalu, 17 Maret 2023.

Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Achmad Jaka Santos Adiwijaya, menyatakan banjir disebabkan hujan di bagian hulu. Selain itu, banjir sebagai akibat fungsi gorong-gorong yang tidak optimal, sehingga aliran permukaan meningkat.

”Lalu ada faktor erosi, sedimentasi, dan pendangkalan sungai,” kata Jaka Santos melalui keterangan resmi yang diterima pada Senin lalu, 20 Maret 2023.

Meski begitu, menurut Jaka Santos, banjir telah tertangani. Air juga sudah surut sejak Sabtu pagi, 18 Maret 2023.

Forest Watch Indonesia Sebut Banjir Bukan Cuma Karena Hujan Lebat

Juru Kampanye Forest Watch Indonesia (FWI) Agung Ady Setyawan menyatakan banjir di wilayah Ibu Kota Nusantara atau IKN tidak semata-mata terjadi karena hujan lebat. Menurut dia, ada faktor lain yang datang dari dampak pembangunan IKN.

Agung menyebut sebagian besar daerah aliran sungai (DAS) Riko Manggar masuk wilayah IKN. Luasnya sekitar 220 ribu hektare dan pada sebagian wilayahnya ada perizinan industri ekstraktif. Industri tersebut mengolah bahan baku sawit maupun produk hasil hutan tanaman industri (HTI).

"Bisa kita lihat juga mereka tentu melakukan deforestasi dalam awal melaksanakan kegiatan usahanya," kata Agung dalam diskusi bertajuk Membaca Makna Banjir Sepaku dan IKN yang disiarkan langsung di YouTube TV Desa pada Rabu, 22 Maret 2023.

Dalam catatan FWI selama lima tahun terakhir, kata Agung, setidaknya ada 18 ribu hektare hutan yang rusak. Dari analisis FWI, banjir yang terjadi di wilayah IKN pun berkaitan dengan pembangunan yang terjadi. Sebab dalam catatan FWI, ssjak pertengahan Septemb hingga Desember 2022, ada sekitar 14 ribu hektar hutan yang dibabat.

"Itu tentu cukup memperparah. Karena kalau cuma curah hujan tinggi, selagi masih banyak hutan, air akan terserap dan tidak langsung bikin banjir di hilir," ujar Agung.

Agung menjelaskan, sebetulnya ada sejumlah faktor pemicu masalah banjir yang harus diselesaikan. Namun sayangnya, sejak awal pembangunan IKN dicanangkan, pemerintah tidak banyak melibatkan partisipasi masyarakat.

Masyarakat yang dimaksud Agung adalah masyarakat secara luas, dan juga masyarakat yang bakal terdampak langsung pembangunan IKN. "Padahal, lagi-lagi yang kena dampaknya adalah masyarakat di sana," ujar Agung.

Otorita IKN: Kami Sedang Bangun Infrastruktur untuk Mitigasi<!--more-->

Jaka Santos berujar, Otorita IKN telah mengidentifikasi potensi banjir di beberapa area di Kelurahan Sepaku. Sebab, lokasi banjir di wilayah tersebut adalah daerah dataran rendah yang sudah sering terjadi banjir sebelumnya. Karena itu, pihaknya bersama dengan pemangku kepentingan lainnya sedang membangun infrastruktur untuk mengatasi banjir di kawasan sekitar IKN, khususnya Kelurahan Sepaku.

Infrastruktur yang dibangun untuk memitigasi banjir, Jaka Santos melanjutkan, di antaranya adalah bendung, embung, dan retensi kolam-kolam yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Proyek pembangunan tersebut masih berjalan hingga saat ini.

”Selain itu, dilakukan pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai dan penyusunan Rencana Pengelolaan DAS terpadu di IKN dan rehabilitasi hutan dan lahan oleh BPDAS Mahakam Berau,” kata Jaka Santos.

Selain itu, kata Jaka Santos, Otorita IKN telah telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan para pihak terkait. Kemudian hari ini, Senin, 20 Maret 2023, dijadwalkan untuk rapat koordinasi dengan seluruh pihak. Agendanya, membahas rencana penanganan jangka pendek tiga bulan kedepan, menengah sedang, akhir tahun dan jangka panjang dalam pencegahan dan penanggulangan banjir.

”Otorita IKN akan terus berkomitmen dalam memperhatikan risiko dan penanggulangan bencana, termasuk banjir di wilayah-wilayah yang terkena, seperti di Kelurahan Sepaku. Semua upaya akan terus dilakukan untuk meminimalisir dampak bencana yang terjadi dan menjaga keselamatan masyarakat,” ujar Jaka Santos.

Menteri PUPR Sempat Katakan akan Bangun Bendungan Baru di IKN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada Oktober tahun lalu mengatakan bendungan untuk IKN akan ditambah, antara lain dengan Bendungan Batu Lepek dan Bendungan Selamayu.

“Ke depan kita juga akan tambah dengan membangun Bendungan Batu Lepek dan Bendungan Selamayu, sementara untuk pengendalian banjir di IKN jaringan drainasenya sedang kita desain untuk segera dikerjakan," kata Menteri Basuki saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan kerja ke IKN, Kalimantan Timur, sebagaimana keterangan Kementerian PUPR diterima di Jakarta, Selasa 25 Oktober 2022.

RIRI RAHAYU | ANTARA

Pilihan Editor: Gaji Kepala Otorita IKN Rp172,7 Juta, Apa Saja Tugasnya Menurut UU IKN?