Dirut Pertamina Tegaskan Depo Plumpang Tak Mungkin Ditutup, Ini Alasannya

Kamis, 16 Maret 2023 15:04 WIB

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Rapat tersebut membahas tindak lanjut hasil rapat dengar pendapat pada tanggal 31 Januari 2023 terkait ketahanan energi nasional serta membahas isu-isu terkini khususnya kebakaran yang terjadi di Depo milik PT Pertamina (Persero) di Plumpang, Jakarta Utara. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menegaskan Depo BBM Plumpang tidak mungkin ditutup dalam waktu dekat. Ia berujar terminal tersebut sangat berperan vital sehingga jika ditutup akan menimbulkan masalah yang lebih besar.

"Tidak bisa ditutup begitu saja. Kalau ditutup ini masalahnya bisa jadi luar biasa," kata Nicke dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen pada Kamis, 16 Maret 2023.

Adapun permintaan penutupan Depo Plumpang muncul setelah kejadian kebakaran pada Jumat malam, 3 Maret 2023, pukul 20.11 WIB. Pipa bahan bakar minyak atau BBM di kompleks tersebut terbakar hingga api meluas ke rumah-rumah warga di Jalan Tanah Merah Bawah RT 12 RW 09 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Nicke menjelaskan Depo Pertamina Plumpang tak mungkin langsung ditutup karena merupakan penyuplai 15 persen dari seluruh stok nasional. Terminal tersebut menjadi distributor BBM untuk 19 kabupaten dan kota. Selain itu juga merupakan distributor LPG untuk 22 kabupaten dan kota.

"Kami tidak mungkin menutup atau memindahkan Depo Plumpang sekarang ini."

Selanjutnya: Dilema relokasi warga atau pemindahan Depo Plumpang<!--more-->

Advertising
Advertising

Adapun soal dilema antara relokasi warga atau pemindahan Depo Plumpang, kata Nicke, keduanya harus tetap dilakukan, namun pada jadwal yang berbeda. Ia menegaskan Terminal BBM Plumpang tak mungkin ditutup saat ini. Sementara relokasi warga di area kompleks tersebut akan tetap dilakukan pada jadwal yang berbeda.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memutuskan untuk merelokasi Depo Pertamina Plumpang ke Lahan milik PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Hal tersebut merupakan buntut dari kejadian kebakaran pada Jumat lalu, 3 Maret 2023.

Kementerian BUMN mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Pelindo. Lahan tersebut, kata dia, akan siap dibangun pada akhir 2024. Kemudian pembangunan memerlukan waktu dua sampai 2,5 tahun.

Dia mengatakan kebijakan relokasi juga mendapat dorongan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Rencananya, pemerintah akan membuat buffer zone atau wilayah aman di sekitar kilang-kilang pertamina. "Tentu tidak hanya Plumpang, tapi ada di Balongan, Semarang," kata dia.

Tetapi saat ini sebagai respons dari kejadian kebakaran akhir pekan lalu, Erick mengatakan akan fokus pada perpindahan Depo Pertamina Plumpang yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari pagar.

Pilihan Editor: Cerita Pertamina Jaga Pasokan BBM setelah Kebakaran Depo Plumpang, Nicke Widyawati: Semua Opsi Alternatif Kami Lakukan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

1 jam lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

5 jam lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

Gempa Garut, Pertamina Pastikan Operasional tetap Berjalan

11 jam lalu

Gempa Garut, Pertamina Pastikan Operasional tetap Berjalan

PT Pertamina Patra Niaga memastikan operasionalnya masih berjalan aman pascagempa di Garut, Jawa Barat pada Sabtu, 27 April 2024 lalu.

Baca Selengkapnya

Pertamina International Shipping Catat Penurunan Emisi Karbon 25.445 Ton

2 hari lalu

Pertamina International Shipping Catat Penurunan Emisi Karbon 25.445 Ton

PT Pertamina International Shipping mencatat data dekarbonisasi PIS turun signifikan setiap tahun.

Baca Selengkapnya

PGN Optimalkan Produk Gas Alam Cair

2 hari lalu

PGN Optimalkan Produk Gas Alam Cair

PGN mulai optimalkan produk gas alam cair di tengah menurunnya produksi gas bumi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

3 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

3 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

3 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Cara Mendaftar Sebagai Penerima LPG 3 Kg Bersubsidi

3 hari lalu

Cara Mendaftar Sebagai Penerima LPG 3 Kg Bersubsidi

Bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai pembeli LPG 3 kg harus menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) di pangkalan atau penyalur resmi.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

4 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya