TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati angkat bicara soal kemungkinan memilih melakukan relokasi Depo Plumpang atau warga di sekitarnya.

"Jadi kalau tadi ditanya apakah warganya yang direlokasi atau terminalnya, jawabannya 'dan', tetapi time frame yang berbeda," ujar Nicke saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI dipantau secara daring pada Selasa, 14 Maret 2023.

Ia menjelaskan, warga direlokasi tersebut adalah yang berada di lokasi penyagga atau buffer zone. "Karena Terminal Plumpang tidak bisa kita tutup. Ini bisa berpengaruh terhadap ketahanan suplai nasional," tuturnya.

Soal pembangunan buffer zone ini, menurut Nicke, sangat penting dilakukan untuk memisahkan antara Terminal BBM atau Depo Plumpang, Jakarta Utara dengan permukiman penduduk di sekitarnya.

"Pembangunan buffer zone ini penting karena opsi untuk langsung menutup (Depo Plumpang) sekarang tidak mungkin. Oleh karena itu, agar semuanya aman, termasuk masyarakat sekitar aman dan operasional suplai BBM juga aman, maka pembangunan buffer zone ini menjadi suatu hal yang urgent untuk dilakukan," ucapnya.

Lebih jauh, Nicke menjelaskan konsekuensi bila Depo Plumpang direlokasi. Di Depo Plumpang saat ini, kata dia, tidak hanya ada tangki penyimpanan BBM, namun juga ada fasilitas-fasilitas lainnya seperti LPG, Pelumas, dan lain-lain. Selain itu, Depo Plumpang juga menyuplai BBM ke 790 SPBU di 19 kabupaten/kota.

"Tidak mudah, tidak bisa serta merta kemudian kami pindahkan, dan ini (Depo Plumpang) menyimpan sekitar 15 persen dari stok nasional sehingga kalau kita lihat dengan peran strategis dari TBBM Plumpang dan ini bagian dari satu value chain. Jadi, kalau ini kemudian tiba-tiba kami off-kan, maka value chain-nya akan terputus sehingga akan mengganggu distribusi," ucap Nicke.

Selanjutnya: Nicke juga menanggapi rencana relokasi ...

<!--more-->

Nicke juga menanggapi rencana relokasi depo ke lahan PT Pelindo di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Lahan itu nantinya akan digunakan untuk mendukung program transisi energi Pertamina.

"Mengenai penjelasan adanya terminal di Kalibaru. Jadi, sekitar 3 tahun lalu, kami sudah mulai melakukan perencanaan untuk ini bahwa Pertamina harus melakukan transisi energi bahwa ke depan BBM itu mungkin akan berkurang demand-nya," kata Nicke.

Oleh sebab itu, menurut Nicke, Pertamina memerlukan fasilitas untuk membangun produk-produk baru seperti petrochemical, green/sustainable aviation fuel, hydrogen, biofuel, dan lain-lain. "Dengan adanya kebutuhan tambahan produk-produk baru ini tidak mungkin kami bangun di Plumpang," ucapnya.

Nicke menjelaskan, sejak tiga tahun lalu, Pertamina sudah bekerja sama dengan Pelindo untuk membangun di kawasan industri yang dari reklamasi. "Ada 32 hektare lahan yg dialokasikan di mana ini kami sebut sebagai green multi purpose terminal dan konsepnya green karena ini kami sesuaikan dengan transisi energi."

Adapun lahan di Kalibaru tersebut baru siap untuk dibangun pada akhir 2024. "Jadi, setelah itu baru kami siap membangun. Itu pun perlu waktu antara 2-3 tahun, sehingga terminal baru ini mungkin baru jadi nanti sekitar 4 atau 5 tahun kemudian," katanya.

ANTARA

Pilihan Editor: Depo Plumpang Tidak Bisa Segera Dipindah, Dirut Pertamina: Buffer Zone Perlu Secepatnya Dibangun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.