TEMPO.CO, Jakarta - Persoalan mandeknya proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) yang dikerjakan PT Bukit Asam Tbk. menjadi sorotan dalam rapat soal hilirisasi karbon yang dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini di Istana Negara, Jakarta. Padahal, Jokowi sudah meresmikan groundbreaking proyek ini sejak tahun lalu, persisnya 24 Januari 2022

"Tadi salah satu yang dibahas dalam PTBA (Bukti Asam) yang ada di Sumsel (Sumatera Selatan)," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat ditemui selepas rapat, Selasa, 7 Maret 2023.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, Jokowi akan segera menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres khusus. Menurut Bahlil, Perpres ini sebentar lagi akan selesai. "Ini masih ada perhitungan tentang karbon aja yang belum clear, jadi sebentar lagi akan selesai," kata Bahlil.

Perpres ini sudah diusulkan oleh Mining Industry Indonesia (MIND ID), Holding BUMN Tambang tempat Bukit Asam bernaung. Tujuannya agar batu bara untuk DME dapat subsidi.

Demi Menekan Impor LPG

Sejatinya, proyek hilirisasi batu bara menjadi DME di Bukti Asam ini diluncurkan untuk menekan impor LPG. "Ini sudah enam tahun yang lalu saya perintah, tetapi Alhamdulillah hari ini, meskipun dalam jangka yang panjang belum bisa dimulai, Alhamdulillah hari ini bisa kita mulai groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi DME," ujar Jokowi saat peresmian.

Jokowi berharap proyek ini dapat menekan impor LPG yang sangat besar yaitu sekitar Rp80 triliun dari total kebutuhan Rp 100 triliun. Untuk bisa dinikmati masyarakat dengan harga terjangkau, pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp 60-80 triliun.

"Apakah ini mau kita terus-teruskan? Impor terus? Yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain, padahal kita memiliki bahan bakunya, kita memiliki raw material-nya yaitu batu bara yang diubah menjadi DME," kata Jokowi saat itu.

Selanjutnya: BPKP Ungkap Penyebab Mandek

<!--more-->

BPKP Ungkap Penyebab Mandek

Setahun berlalu sampai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyoroti ihwal mandeknya pengerjaan proyek ini. Direktur Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan BPKP Susilo Widhyantoro mengatakan, rencana konstruksi lanjutan untuk proyek pengganti impor LPG belum juga kelihatan jelas di lapangan.

Padahal, kata Susilo, program yang ikut menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) itu sudah diresmikan Jokowi pada Januari 2022 lalu.

“Kita mau konversi batu bara ke DME saja tidak jalan-jalan, sudah setahun di-groundbreaking sama Pak Presiden tidak jalan-jalan, [padahal] financing sudah ada ini,” kata Susilo di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023.

Menurut Susilo, mandeknya pengerjaan program gasifikasi batu bara itu disebabkan karena badan usaha terkait masih belum sepakat soal hitung-hitungan investasi serta bisnisnya mendatang. “Karena tadi kita masih berkutat pada hitung-hitungan masing-masing badan usaha, loh nanti kami rugi [begitu],” kata dia.

Di sisi lain, dia berharap, pemerintah dapat meyakinkan investor serta badan usaha pelat merah yang ditugaskan untuk dapat segera mempercepat pengerjaan proyek tersebut. Menurut dia, pemerintah dapat memberi kemudahan serta insentif yang mendukung keberlanjutan proyek serta kemampuan perusahaan tersebut. “Peran para pemegang saham meyakinkan kembali perusahaan, kita bicara negara bukan lagi bicara masing-masing badan usaha,” tuturnya.

Target COD 2027

Proyek hilirisasi batu bara yang ditarget commercial operation date (COD) pada kuartal IV 2027 itu menarik investasi awal dari Air Products & Chemical Inc (APCI) sebesar US$ 2,1 miliar atau setara dengan Rp 30 triliun. Target COD itu sebenarnya molor dari target awal yang sempat ditetapkan pada 2024.

APCI menggenggam saham mayoritas mencapai 60 persen dari proyek gasifikasi itu, diikuti dengan Bukit Asam dan PT Pertamina (Persero) masing-masing 20 persen. Sementara itu, masa kontrak APCI ditenggat selama 20 tahun dengan skema opsi BOT pada akhir kerja sama.

Dengan utilisasi 6 juta ton batu bara per tahun, proyek ini dapat menghasilkan 1,4 juta DME per tahun untuk mengurangi impor LPG 1 juta ton per tahun. Nantinya, Pertamina bakal menjadi penyalur atau distributor tunggal DME yang diproduksi dari proyek tersebut. Harapannya Pertamina mendapat margin dari setiap penjualan produk substitusi LPG tersebut.

Selanjutnya: Berharap Perpres Jokowi

<!--more-->

Berharap Perpres Jokowi

MIND ID berharap pasokan batu bara untuk proyek gasifikasi PTBA ikut mendapatkan subsidi melalui skema badan layanan umum batu bara. Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan, dukungan subsidi itu menjadi krusial untuk tetap menjaga arus kas serta kinerja PTBA pada proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether.

“Pasokan feedstock batu bara membutuhkan subsidi dan yang diusulkan pasokan batu baranya dimasukkan ke dalam konsep BLU yang sedang diproses dalam pemerintah sehingga Bukit Asam tidak harus menanggung kerugian secara ekonomis,” kata Hendi saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII di DPR, Jakarta, Kamis, 24 November 2022.

Hendi mengusulkan pasokan batu bara proyek coal to DME itu dapat diatur dalam turunan Perpres yang akan dibuat untuk mempercepat penugasan Bukit Asam pada program hilirisasi emas hitam tersebut.

“Kami minta dukungan adanya Perpres serta turunannya, supaya Bukit Asam tidak mengalami kerugian dalam melaksanakan proyek DME, spesifiknya dimasukkannya suplai batu bara,” kata dia.

Menurut dia, kepastian pasokan batu bara murah itu bakal ikut mengakselerasi proyek DME yang telah dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional. Saat ini, dia mengatakan, proyek DME masih berfokus pada pemenuhan aspek condition precedent to effective date.

Bahlil Soal Mandeknya Proyek

Saat dikonfirmasi perkara badan usaha yang belum sepakat soal hitungan investasi ini, Bahlil menjawab diplomatis. Ia menyebut perkara untung rugi dalam bisnis itu biasa.

"Memang bisnis itu hitungannya untung rugi dan tidak mungkin hitung yang lain, tapi semua dalam koridor nanti saya akan sampaikan hasilnya," kata dia.

Di luar soal perkara mandeknya proyek Bukit Asam, Bahlil menyebut rapat dengan Jokowi juga membahas seputar percepatan investasi dalam DME kalori rendah. Jokowi, kata Bahlil, memerintahkan para menteri mengoptimalkan batu bara kalori rendah untuk pergantian DME.

Pilihan Editor: Dana Bansos Jelang Ramadan, Kemenkeu Berharap Bisa Disalurkan Bulan Ini

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini