TEMPO.CO, Jakarta - Rencana impor kereta rel listrik atau KRL bekas dari Jepang menuai polemik. Bermula PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) berencana mengimpor 10 gerbong kereta pada 2023 dan 19 lainnya pada 2024.

Upaya KCI untuk mengimpor KRL bekas Jepang ini diduga menemui kendala lantaran surat permohonan persetujuan impor barang modal dalam keadaan tidak baru (BMTB) ini pada bulan Januari 2023 ditolak oleh Kemenperin karena tidak memenuhi syarat minimal tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Hingga saat ini, keputusan impor KRL bekas masih belum menemukan titik terang. Keputusan impor KRL bekas ini masih menunggu hasil audit yang akan dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berikut kumpulan fakta yang dirangkum Tempo.

KCI: Impor kereta bekas menjadi pilihan utama

Vice President Corporate Secretary KCI Anne Purba mengatakan pihaknya merencanakan 'pengadaan kereta bukan baru' untuk mengganti kereta yang rencananya akan dikonservasi mulai tahun 2023 ini.

"Adapun jumlah kereta yang akan dikonservasi sebanyak 10 pada tahun 2023, dan 19 pada tahun 2024," kata Anne melalui keterangan pers yang diterima Tempo, Jumat, 3 Februari 2023.

KCI telah melakukan Forum Group Discussion (FGD) terlebih dulu dengan melibatkan stakeholders dari kementerian, pengamat dan komunitas pengguna commuterline.

“Hasilnya, impor kereta bukan baru memang menjadi pilihan utama untuk menggantikan kereta-kereta yang dikonservasi," ujar Anne.

Lebih lanjut, kata Anne, kereta bekas yang akan diimpor tidak akan langsung digunakan untuk operasional commuterline.

"KAI Commuter melakukan upgrade pada gerbong-gerbong kereta yang diimpor itu. Misalnya, mengganti AC di dalam kereta, bangku-bangku di setiap kereta, dengan barang-barang yang memiliki tingkat TKDN (Tingkat Komponen Dalam) yang tinggi," tutur Anne.

Menurut hitungan KCI, setelah interior dan eksterior kereta tersebut diganti, TKDN setiap trainset kereta menjadi 40 persen. Jumlah ini berada di atas standar yang ada.

Menperin: Importasi KRL tidak boleh terulang lagi

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan importasi KRL tidak boleh terulang lagi.

“Catatan yang terpenting adalah perencanaan kebutuhan kereta api seharusnya lebih terstruktur dan sistematis, jangka menengah dan jangka panjang,” ujar Agus lewat keterangan tertulis, Sabtu, 4 Maret 2023.

Dengan begitu, Agus menyatakan semua pemangku kebijakan sudah siap. “Ke depan kasus seperti ini, apalagi impor, tidak boleh terulang lagi,” ungkap dia.

Selain itu, Agus memberikan catatan lain. Pertama, adalah soal penggunaan produksi hasil industri dalam negeri.

Kedua, jika kebijakannya retrofit atau penambahan teknologi atau fitur baru pada sistem lama, Agus merekomendasikan tetap tercipta penyerapan tenaga kerja.

Ketiga adalah pelayanan transportasi publik tetap terjaga. “Importasi tetap ada dalam opsi, walaupun tidak prioritas (apalagi barang bekas),” tuturnya.

Selanjutnya: Pemerintah diminta tidak saling lempar tanggung jawab

<!--more-->

DPR: Pemerintah tidak saling lempar tanggung jawab

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama meminta pemerintah tidak saling lempar tanggung jawab. Sebab, hambatan pengadaan tersebut berpotensi menggerus kapasitas angkut KRL Jabodetabek yang saat ini mencapai 1,2 juta penumpang per hari. Sementara, untuk melayani 1.081 perjalanan per hari, termasuk rute pengumpan, KCI membutuhkan minimal 96 rangkaian kereta.

“Jumlah rangkaian yang berkurang pasti berpengaruh ke pelayanan. Sekarang saja penumpang sudah berdesakan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga telah meningkatkan target jumlah penumpang KRL Jabodetabek menjadi 2 juta orang per hari,” kata Suryadi melalui keterangan tertulis, Rabu, 1 Maret 2023.

Suryadi menyebut armada KRL saat ini belum memadai untuk merealisasikan target Kemenhub. Terlebih, banyak KRL yang sudah berusia di atas 50 tahun. Karenanya, selain menambah jumlah armada, KCI juga perlu melakukan peremajaan rangkaian KRL.

Marinves dan Menperin: Tunggu hasil audit

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memastikan impor KRL bekas akan diputuskan setelah hasil audit BPKP keluar.

"Mengenai KRL, jadi pertama kita audit dulu mengenai kebutuhannya dan kereta apinya dan harganya dalam 10 hari ke depan. Setelah itu, kita tentukan langkah-langkah yang tadi sudah kita sepakati subject (tergantung) kepada hasil audit," katanya ditemui di Kantor Kemenko Marves Jakarta, Senin, 6 Maret 2023.

Meski demikian, Luhut tidak mengatakan apakah nantinya akan mengimpor KRL bekas atau tidak. Ia hanya menegaskan keputusan hanya berdasarkan hasil audit BPKP.

Hal senada juga diungkapkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Agus memastikan keputusan itu tetap harus mengacu pada hasil audit nanti. "Dari audit, nanti kita lihat mana yang bisa kita retrofit, mana yang harus kita impor. Jadi hybrid kebijakannya. Tapi semua dasarnya audit," katanya. Ada pun retrofit adalah penambahan teknologi atau fitur baru pada sistem lama.

"Audit kira-kira diputuskan tadi selesai dalam waktu dua minggu. Berarti dua minggu lagi kita putuskan apakah itu retrofit, atau impor. Tapi ada opsi hybrid," ujar Menperin Agus Gumiwang.

Pilihan Editor: Polemik Impor Kereta Bekas, Berapa Perbandingan Harga KRL Baru dan Bekas?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.