TEMPO.CO, Jakarta - Sri Mulyani Indrawati panjang lebar membeberkan bagaimana kondisi Kementerian Keuangan saat pertama kali ia menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Saat itu, dia dilantik menjadi anggota Kabinet Indonesia Bersatu I pada 7 Desember 2005 menggantikan Jusuf Anwar di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Kemenkeu (saat itu) ya kayak hutan belantara saja,” ujar dia dalam wawancara khusus dengan Tempo pada Jumat siang pekan lalu, 3 Maret 2023.

Menurut Sri Mulyani, saat itu semua orang menganggap bahwa menjadi jujur adalah yang tidak mungkin. Kala itu, kata bendahara negara tersebut, korupsi menjadi kebutuhan karena gaji para pegawai tidak memungkinkan untuk menghidupi kebutuhan satu bulan.

Bahkan, sejumlah orang bisa terang-terangan melakukan korupsi. “Yang enggak korupsi malah dianggap outlier (menyimpang). Saat itu disebut zaman jahiliyah,” kata dia.

Saat pertama kali berbincang dengan pegawai di eselon satu Kemenkeu, Sri Mulyani secara terang-terangan mengajak untuk memperbaiki internal lembaganya. “Bisa enggak memperbaiki Kemenkeu? Image mengenai menjadi tempat yang korupsi, tidak jelas segala macam, kita ubah,” ucap dia.

Lantas, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan jawaban dari para pegawai eselon satu saat itu. “Wah ini rumit sekali Bu masalahnya. Ada masalah gaji, struktur, pokoknya ya Kemenkeu itu ya kayak gini saja. Ibu enggak bakalan bisa deh benerin,” kata Sri Mulyani menirukan pegawai eselon satu itu.

Ia lalu mencontohkan bagaimana proses pencairan anggaran saat itu. Bila ingin mencairkan anggaran, kata Sri Mulyani, tergantung berapa nomor mapnya, dan harus ada amplop yang menyertainya.

Jadi, yang namanya calo anggaran itu betul-betul ada secara fisik. Melihat persoalan itu, Sri Mulyani kemudian melibatkan sejumlah tokoh untuk dimintai memberikan masukan.

Dia juga menjalankan program remunerasi yang menaikkan penghasilan pegawai Kemenkeu yang berjalan per 1 Juli 2007. Saat itu, Sri Mulyani menerbitkan Keputusan Nomor 30/KMK/01/2007 dan Keputusan Nomor 289/KMK/01/02007 tentang reformasi birokrasi dan tunjangan khusus pembinaan keuangan negara. Semua pegawai Kemenkeu mendapat tunjangan berkisar Rp 1,33-46,9 juta, tergantung jabatannya.

Selanjutnya: Tapi ia pun sadar nilai remunerasi yang diberikan ...

<!--more-->

Tapi ia pun sadar nilai remunerasi yang diberikan kepada pegawai masih jauh dibanding penghasilan dari praktik ilegal seperti suap dan gratifikasi. “Jangan pernah membayangkan tunjangan kinerja bisa menghilangkan godaan ini,” kata Sri Mulyani. Namun, setidaknya tujangan kinerja yang tinggi bisa menjadi alat bagi pemerintah untuk menuntut kepatuhan.

Adapun saat ini, dia menjelaskan, struktur organisasi dan proses bisnis sudah dibenahi serta semuanya sudah menggunakan sistem IT. Sri Mulyani juga membuat pegawai di Direktorat Jenderal Bea Cukai atau Direktorat Jenderal Pajak tidak bisa bekomunikasi langsung dengan para wajib pajak.

“Maka untuk mengurangi interaksi dibuatlah front office, middle, back office yang saling independen. Ini menggunakan IT system sehingga tidak terjadi kemungkinan transaksi,” tutur Sri Mulyani.

Bahkan, sekarang, Sri Mlulyani memastikan sudah tidak ada lagi yang namanya calo anggaran. Para pegawai Kemenkeu kini sudah banyak peningkatan dan memiliki martabat.

“Staf saya punya kehormatan punya matabat, ‘oh saya kerja di Kemenkeu, saya sudah cukup, saya enggak perlu harus korupsi dan segala macam’. Mereka punya kebanggaan,” ucap Sri Mulyani.

Tapi belakangan publik menyoroti pejabat eselon III Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang kerap pamer harta dan diketahui memiliki harta tak wajar. Mereka bekerja di dua instansi di bawah Kemenkeu.

Sri Mulyani menyebutkan temuan-temuan tersebut menyadarkannya bahwa pembenahan dan pengawasan harus terus dilakukan. "Kementerian Keuangan merasa bahwa sistemnya sudah diperbaiki, organisasinya bagus. Kejadian ini to be very honest buat kita adalah merupakan wake up call lagi: Eh kamu enggak bisa merasa kamu udah bagus, buktinya ada ini," ucapnya.

MOH KHORY ALFARIZI | MAJALAH TEMPO

Pilihan Editor: Belum Beres 'Daftar Merah' Kemenkeu, Kini Bakal Ada Kasus Korupsi Baru di BUMN

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.