TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, memastikan organisasi NU di bawah kepemimpinanya akan berpihak kepada kepentingan negara. Hal itu disampaikan usai ditemui Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo pada hari ini.

“Ya, kalau untuk selain warga NU, monggo saja. Tetapi, bahwa warga NU bersama-sama dengan para ulamanya itu akan istiqomah senantiasa di pihak negara. Apa pun yang menjadi kepentingan negara, kita akan bela,” kata Gus Yahya, Kamis, 2 Maret 2023.

Pertemuan itu dilakukan usai ramai isu boikot membayar pajak akibat pamer harta di media sosial oleh Mario Dandy, anak pejabat eselon III Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Selain Mario, belakangan ada juga pejabat Ditjen Bea Cukai Kemenkeu Eko Darmanto berharta belasan miliar dan sering pamer kekayaan di media sosial.

Meski mendukung sepenuhnya kepentingan negara, Gus Yahya juga menuntut akuntabilitas pemerintah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pihaknya juga siap mengawasi dan mendorong masyarakat ikut mengontrol pemerintahan.

“Yang jelas, NU ikut menuntut akuntabilitas pemerintah demi kepentingan negara. Kita jelas menyeru kepada pemerintah, semua, organ-organ maupun aparatusnya, untuk bertindak akuntabel di dalam menjalankan tugas-tugas negara,” ungkap Gus Yahya.

Demi kepentingan negara itu pula, kata Gus Yahya, NU akan selalu siap sedia ikut mengawasi dan melakukan upaya-upaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi praktik-praktik yang dijalankan pemerintah.

“Supaya ke depan, sungguh-sungguh semua yang dilakukan betul-betul untuk kepentingan negara,” katanya.

Selanjutnya: Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menjelaskan...

<!--more-->

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menjelaskan bahwa pertemuan itu selain untuk silaturahmi juga meminta dukungan NU dan berbagai kalangan agar target penerimaan negara dari pajak dapat terpenuhi.

“Ingin mengajak kita semua, khususnya Nahdlatul Ulama, untuk terus berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan nasional, dan lebih khusus lagi menjaga Indonesia yang lebih baik melalui pembayaran pajak,” ucap Suryo.

Adapun seruan boikot pajak sebelumnya juga dilontarkan mantan Ketua PBNU Said Aqil Siradj. Ia menyebut kasus anak pejabat pajak yang melakukan penganiayaan mengingatkannya akan kasus Gayus Tambunan beberapa waktu silam.

"Keputusan para kyai bahwa kalau uang pajak selalu diselewengkan, NU akan menempuh sikap tegas, warga NU tidak usah bayar pajak, waktu itu," kata Said dalam video di Instagram pribadinya @saidaqilsiroj53, Selasa, 28 Februari 2023.

Presiden kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono, sampai akhirnya mengirim utusan menemui Said dan mempertanyakan imbauan tak membayar pajak tersebut. Said lalu mengatakan seruan tersebut berdasarkan referensi kitab kuning.

“Kalau pajak masih diselewengkan, warga NU akan diajak kyai-kyai tidak usah bayar pajak,” ujar Said.

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA | AMELIA RAHIMA SARI

Pilihan Editor: Jokowi Minta ASN DIdisiplinkan: Jangan Pamer Kekuasaan, Kekayaan, Apalagi Dipajang di Instagram

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.