Moge Milik Sri Mulyani dan Anak Buahnya yang Dilaporkan ke LHKPN
Reporter
Tempo.co
Editor
Uji Sukma Medianti
Rabu, 1 Maret 2023 10:26 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membubarkan klub moge Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bernama Blasting Rijder. Ini merupakan buntut kasus penganiayaan yang dilakukan anak mantan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo. Namun, mantan direktur Bank Dunia itu juga punya moge lho.
Harta berupa moge dengan merk Honda Rebel CMX500 tahun 2019 senilai Rp 145 juta itu dilaporkannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2021. Seperti apa spesifikasinya?
Baca Juga: Dibubarkan Sri Mulyani, Berikut Profil Klub Motor Pegawai Pajak Belasting Rijder
Rebel CMX500 milik Menkeu itu disebut sebagai moge terlaris Honda. Sejak diluncurkan pada 2017, sepeda motor kelas big bike atau moge, Honda Rebel CMX500 masih menjadi idola. Bahkan penjualannya mencapai 60-70 persen di segmen moge.
Thomas Wijaya selaku Direktur Pemasaran PT Astra Honda Motor (AHM) mengatakan jika Honda Rebel adalah moge terlaris di Tanah Air dan posisinya belum tergantikan.
"Honda Rebel menguasai 60-70 persen, kedua CB500x sebesar 13-15 persen. Yang lain hampir rata, sedangkan CB650R 3-5 persen,” ungkap Thomas dalam peluncuran Honda CB650R Neo Sport Cafe di Bandung, seperti dikutip Tempo, 10 Februari 2019.
Menurut Thomas, target pasar moge masih berada di wilayah kota besar Indonesia. Sedangkan yang paling banyak penjualannya berada di pulau Jawa dan Bali.
Moge Milik Pejabat Menkeu yang Lain juga Disorot
Model moge Honda Rebel CMX500 tersebut nyatanya cukup banyak dimiliki oleh para pejabat Kemenkeu. Selain Sri Mulyani, motor ini juga dimiliki oleh Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Mekar Satria Utama.
Selain itu, Honda Rebel CMX500 juga melengkapi koleksi kendaraan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Peni Hirjanto, Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh dan Direktur Peraturan Perpajakan I Hestu Yoga Saksama.
Tak hanya memiliki Honda Rebel CMX500, Awan Nurmawan Nuh juga punya Kawasaki Z900 tahun 2013 dengan harga sebesar Rp 110 juta. Merek Kawasaki juga dimiliki oleh Direktur Penegakan Hukum DJP Eka Sila Kusna Jaya.
Dirinya dilaporkan memiliki Kawasaki ER650H tahun 2017, hasil sendiri dengan banderol sebesar Rp 60 juta. Lalu Eka juga mempunyai Royal Enfield Bulletclasic tahun 2016 senilai Rp 55 juta di dalam garasinya.
Sementara itu Suryo Utomo diketahui memiliki dua koleksi moge, yakni Kawasaki ER6 tahun 2019 seharga Rp 52 juta dan Harley Davidson Sportster tahun 2003 senilai Rp 155 juta.
<!--more-->
Profil Klub Motor yang Dibubarkan Sri Mulyani
Dirangkum dari berbagai sumber, nama "Belasting Rijder" berasal dari istilah bahasa Belanda, yaitu "belasting" dan "rijder". "Belasting" memiliki arti pajak. Sementara itu "rijder" berarti pengendara. Karena itu, nama Belasting Rijder berarti juga para pengendara sepeda motor dari orang yang bekerja di instansi pajak.
Komunitas ini juga memiliki banyak cabang, salah satunya di Riau dan Bali. Meskipun begitu, mayoritas para anggota berdomisili di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Malang. Seluruh anggota komunitas motor gede nan mahal ini terdiri dari pegawai aktif dan non-aktif Direktorat Jenderal Pajak.
Motor yang ditunggangi pun beragam. Beberapa sepeda motor yang digunakan di antaranya Harley-Davidson Sportster, Kawasaki ER6n, Honda Rebel CMX500, Royal Enfield, Kawasaki Z900, Honda CB500X, dan lainnya. Tak hanya moge, sebagian anggota komunitas Belasting Rijder diketahui menunggangi sepeda motor matik seperti Yamaha N-Max dan Honda PCX. Bahkan, ada juga anggota yang mengendarai motor Vespa.
Secara rutin, para anggota Belasting Rijder menggelar sunday morning ride (sunmori) setiap akhir pekan. Sunmori merupakan kegiatan konvoi menggunakan tunggangan masing-masing yang jamak dilakukan oleh klub sepeda motor. Selain itu, mereka kerap menggelar konvoi melalui sebuah touring jarak jauh.
WAWAN PRIYANTO | DICKY KURNIAWAN | HANS REVANDA
Pilihan Editor: Sri Mulyani Bubarkan Klub Moge Ditjen Pajak, Bamsoet Buka Suara