TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi membantah pihaknya tak melibatkan perwakilan petani dalam memutuskan batas atas harga beras dan gabah.

"Enggak bener (petani tidak dilibatkan). Kami sudah mempertimbangkan masukan perhitungan cost structure dari perwakilan petani," ucapnya saat dihubungi Tempo pada Rabu, 22 Februari 2023.

Saat merumuskan harga, kata dia, Bapanas sudah mempertimbangkan masukan dari perwakilan dari Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Himpunan kerukunan Tani Indonesia atau HKTI. Selain itu, Arief mengaku sudah membahasnya dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), serta PT Food Station Tjipinang Jaya.

Berdasarkan dokumen lembar kesepakatan yang diterima Tempo. Bapanas telah melakukan rapat koordinasi sebelum memutuskan harga batas atas beras dan gabah ini bersama sejumlah korporasi beras besar di Indonesia. Diantaranya, PT Wilmar Padi Indonesia, PT Surya Pangan Semesta, PT Buyung Poetra Sembada Tbk, PT Belitang Panen Raya, dan Menata Citra Selaras.

Adapun harga batas atas gabah kering panen di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp 4.550 per kilogram. Kemudian GKP tingkat penggilingan Rp 4.650 per kilogram, Gabah kering giling (GKG) tingkat penggilingan Rp 5.700 per kilogram, dan beras medium di gudang Perum Bulog Rp 9.000 per kilogram.

Menurut Arief, harga tersebut justru lebih tinggi dari sebelumnya. Harga yang disepakati, lebih tinggi sekitar 8 sampai 9 persen dari harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24 Tahun 2020.

Dia mengaku telah menyebarkan surat edaran ihwal batas atas harga beras dan gabah tersebut kepada pengusaha beras di Tanah Air untuk melindungi semua kepentingan stakeholder perberasan nasional dari hulu hingga hilir.

Selanjutnya: Sekretaris Jenderal HKTI....

<!--more-->

Sekretaris Jenderal HKTI Sadar Subagyo memahami bahwa struktur harga yang ditetapkan dalam surat edaran tersebut adalah untuk melindungi petani, karena biasanya ketika panen raya harga gabah jatuh di bawah harga HPP. Ia berujar HKTI mengusulkan segera dibentuk tim untuk mengkaji HPP yang seimbang, sehingga petani mendapatkan profit memadai dan harga beras tetap terjangkau oleh konsumen.

“Sejak tahun 2020 HPP belum mengalami penyesuaian, karenanya HKTI mengusulkan segera ditetapkan HPP baru sesuai dengan biaya keekonomian,” kata Sadar.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menilai kesepakatan batas atas harga pembelian gabah dan beras itu tidak representatif karena tidak melibatkan organisasi petani dalam perumusan kebijakan.

"Kesepakatan ini menjadi tidak representatif, karena tidak ada perwakilan dari petani. Bahkan dari Kementerian Pertanian (Kementan) pun tidak dilibatkan. Sebaliknya, Bapanas justru melibatkan korporasi pangan, seperti Wilmar Padi," ucap Henry dalam keterangannya kepada Tempo, Selasa, 21 Februari 2023.

Menurut Henry, harga yang ditetapkan Badan Pangan Nasional luput mempertimbangkan sejumlah faktor seperti peningkatan biaya produksi dan modal yang ditanggung petani. Diantaranya kenaikan harga pupuk, kenaikan sewa tanah, dan kenaikan biaya upah pekerja bagi petani yang tidak mengusahakan sawahnya sendiri.

Ia mengatakan harga dalam kesepakatan itu berpotensi menjadi ruang bagi korporasi pangan skala besar untuk membeli gabah dari petani dengan harga murah. Dia memperkirakan korporasi akan mengolah dan mendistribusikan hasil panen petani dengan standar premium dan harga yang tinggi. Alhasil HPP yang ditetapkan ini berdampak buruk bagi petani maupun konsumen.

RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan Editor: Promo HUT BCA ke-66: Kredit Mobil DP 0 Persen dan Motor DP Mulai Rp 660 Ribu

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.