TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi disebut-sebut akan mencalonkan kembali Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) untuk periode kedua lima tahun ke depan. Masa jabatan Gubernur BI Perry Warjiyo akan habis pada Mei 2023.

“Tidak ada kandidat lain yang akan dicalonkan,” ujar tiga orang sumber yang mengetahui soal calon Gubernur BI baru, dikutip dari Reuters, pada Rabu, 22 Februari 2023.

Sumber-sumber yang memiliki pengetahuan mengenai proses pencalonan tersebut menolak untuk disebutkan namanya. Alasannya, karena mereka tidak memiliki wewenang untuk mendiskusikan hal ini.

Perry Warjiyo memang masuk dalam bursa calon Gubernur BI. Nama lain yang berasal dari internal bank sentral adalah Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo dan Doni Primanto Joewono. Sementara, di eksternal BI adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.

Ekonom yang juga Direktur Segara Institut Pieter Abdullah Redjalam sebelumnya mengatakan sejumlah kandidat Gubernur BI bisa jadi berasal dari internal ataupun eksternal BI. “Dari internal BI, Pak Perry sangat mungkin dipilih kembali. Kinerjanya saya kira cukup baik,” ujar dia kepada Tempo.

Namun Pieter juga menilai Sri Mulyani sangat layak untuk menjadi Gubernur BI. “Sementara Pak Purbaya menurut saya masih perlu jam terbang yang lebih panjang. Lompatannya terlalu jauh kalau langsung ke Gubernur BI,” kata Pieter.

Selanjutnya: Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menjawab...

<!--more-->

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menjawab isu yang beredar mengenai dirinya yang dikabarkan akan menjadi jadi Gubernur BI yang baru. Sri Mulyani mengatakan bahwa soal pemilihan Gubernur BI sudah diatur dalam undang-undang.

“Itu prosesnya sudah ada,” tutur dia dalam acara Konferensi Pers Hasil Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) I Tahun 2023 di Gedung Djuanda I, bulan lalu.

Dalam acara tersebut hadir pula Perry Wajiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS ) Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut bendahara negara, pihaknya bersama KSSK masih fokus menjalankan tugas yang saat ini diemban.

“Karena ini adalah tugas utama kita yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan dan menjaga pemulihan ekonomi,” kata Sri Mulyani.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) disebutkan bahwa pejabat Gubernur BI diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

MOH KHORY ALFARIZI | REUTERS

Pilihan Editor: Profil 4 Nama yang Masuk Bursa Calon Gubernur BI, Akan Diputuskan Segera oleh Jokowi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.