Pembiayaan PT Home Credit Indonesia Mencapai Rp 51 Triliun

Senin, 20 Februari 2023 18:29 WIB

Home Credit

TEMPO.CO, Jakarta - PT Home Credit Indonesia mencatatkan pertumbuhan jumlah pelanggan rata-rata 69 persen setiap tahunnya dengan total volume pembiayaan mencapai Rp 51 triliun hingga akhir tahun 2022.

Direktur Utama Home Credit Indonesia Animesh Narang mengatakan, dalam kurun waktu 10 tahun pihaknya semakin dipercaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya hingga memiliki kurang lebih 5,8 juta orang pelanggan saat ini.

"Dari hanya sekitar 30.000 pelanggan pada 2013 lalu terus bertambah hingga 5,8 juta pelanggan pada akhir 2022 dengan total volume pembiayaan mencapai Rp 51 triliun," kata Animesh melalui keterangan persnya, Senin, 20 Februari 2023.

Animesh mengatakan, pertumbuhan yang sangat signifikan tersebut juga dibarengi dengan semakin inklusifnya layanan keuangan Home Credit. Sebanyak 35 persen pelanggan layanan bertempat tinggal di luar Pulau Jawa dalam 10 tahun terakhir, serta ditandai dengan rata-rata jumlah first-time borrowers atau individu yang baru pertama kali menggunakan layanan pembiayaan formal per bulan mencapai 32 persen pada 2022.

"Melalui layanan keuangan yang terus berkembang selama 10 tahun, Home Credit berkomitmen untuk terus membuka akses masyarakat terhadap ekonomi formal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan," kata Animesh.

Advertising
Advertising

Animesh mengatakan, pihaknya masih terus mengembangkan layanan mengikuti kebutuhan masyarakat Indonesia yang dinamis. Dimulai dari tahun 2013, Home Credit menjadi pionir dalam menyediakan pembiayaan barang di toko dengan fokus terhadap keterjangkauan dan kenyamanan. Kini layanan Home Credit bisa diakses melalui aplikasi digital My Home Credit dan pelanggan bisa mendapatkan penawaran pembiayaan seperti bunga 0 persen dalam beberapa menit.

"Layanan Home Credit juga semakin adaptif dan variatif dimana selain pembiayaan barang, pelanggan bisa memanfaatkan berbagai layanan secara digital seperti pembiayaan modal usaha, asuransi, pay later hingga e-wallet melalui aplikasi My Home Credit," kata Animesh.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi mengatakan industri pembiayaan perlu terus berupaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas keuangan sekaligus memperkuat perlindungan konsumen di saat yang bersamaan.

"Industri pembiayaan juga perlu terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menghadirkan layanan keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat sekaligus melakukan edukasi atas layanan keuangan tersebut," katanya.

Pilihan Editor: Erick Thohir Ingin Bunga Nol Persen Kredit Usaha Mikro Segera Rampung Dibahas dengan BI

Berita terkait

Paytren Dicabut OJK, Yusuf Mansur Berharap Tak Kapok Coba Ide Lain

18 menit lalu

Paytren Dicabut OJK, Yusuf Mansur Berharap Tak Kapok Coba Ide Lain

Yusuf Mansyur mengklaim investasi syariah paytren tidak menjadi tempat pencucian uang, dia tidak tergoda dengan uang yang dianggap tidak benar

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

5 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

16 jam lalu

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan belum menerima permohonan merger BTN Syariah dan Bank Muamalat.

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

16 jam lalu

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

OJK mengungkap alasan yang menyebabkan angka kredit macet yang tinggi pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

16 jam lalu

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ungkap kebijakan strategis POJK baru tentang BPR dan BPRS.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

17 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

18 jam lalu

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

Bagaimana kelanjutan rencana merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat, ketika OJK belum memproses dan MUI menolaknya?

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

20 jam lalu

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

OJK mengungkap prediksi kredit bermasalah perbankan.

Baca Selengkapnya

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

2 hari lalu

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.

Baca Selengkapnya

Kasus Hilangnya Dana Nasabah di Bank BTN, OJK Sebut Bank Harus Bertanggung Jawab jika Terbukti Ada Kesalahan

2 hari lalu

Kasus Hilangnya Dana Nasabah di Bank BTN, OJK Sebut Bank Harus Bertanggung Jawab jika Terbukti Ada Kesalahan

OJK merespons kasus BTN dan mengingatkan agar masyarakat berhati-hati saat berinvestasi.

Baca Selengkapnya