TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas tentang anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun yang habis untuk banyak rapat di hotel dan studi banding. Pernyataan itu dikemukakan Anas, sapaannya, dalam acara Sosialisasi Permenpan RB No.1/2023, di Grand Sahid Raya, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Januari 2023.

Sri Mulyani mengaku belum melakukan evaluasi dan berkomunukasi soal pernyataan tersebut. Namun, jika dilihat kalau anggatan bantuan sosial atau bansos, program-program untuk mendukung pengurangan kemiskinan itu sebagian besar adalah program yang diterima langsung oleh kelompok miskin.

Baca: Sri Mulyani: Realisasi Belanja Negara 2022 Tumbuh, Ekonomi Pulih dan Dunia Usaha Bangkit

"Misalnya tahun lalu itu kan Rp 460 triliun, umpamanya dalam bentuk PKH itu enggak ada seminar-seminar, wong sudah ada by name, by address, by account number, sembako. Juga sama itu untuk jumlah targeted by name, by address, by account number juga yang dilakukan oleh Kementerian Sosial," ujar Sri Mulyani di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 31 Januari 2023

Hal itu, kata Sri Mulyani, untuk menumbuhkan pahlawan-pahlawan ekonomi nusantara dan memberikan dukungan untuk lansia yang kurang mampu. Ia menduga yang dimaksud oleh Anas adalah anggaran adalah yang digunakan untuk belanja barang, secara umum dari kementerian dan lembaga yang digunakan di antaranya untuk pejalanan dinas dan seminar.

"Sudah sering disampaikan dari zaman kabinet sebelumnya perjalanan dinas, kemudian untuk seminar, meeting segala macam itu kita minta untuk diturunkan. Dan itu sudah kita coba untuk terus turunkan."

Pada Jumat pekan lalu, Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di kementerian/lembaga. Menurut dia, anggaran tersebut hampir Rp 500 triliun, tapi penggunaannya tidak sejalan dengan target Presiden Jokowi. Dia pun menyayangkan, anggaran tersebut justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding di hotel.

Selanjutnya: "Hampir Rp 500 triliun anggaran untuk ..."

<!--more-->

"Hampir Rp 500 triliun anggaran untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (K/L), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas.

Soal perjalanan dinas, lanjut Anas, berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2022 ada puluhan triliun. Menurut dia, ini harus dipilah, mana yang perlu, mana yang tidak. Misalnya, sosialisasi kebijakan kementerian di Kemenpan RB hampir semuanya sudah daring.

“Seperti pekan lalu, kami menerima jajaran Pemkab dari Sumatera, sangat jauh daerahnya, untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan. Ada 5-10 orang. Itu baru satu daerah. Tiap hari bisa 10 daerah yang datang. Sudah berapa biayanya. Maka sekarang konsultasi dan sebagainya kami online-kan,” kata Anas.

Belakangan Anas meralat pernyataannya pada Ahad kemarin. Dia menjelaskan duduk masalah serapan anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun kementerian/lembaga. Anas menyebut tidak semua anggaran itu tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan, melainkan sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal.

"Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang lebih Rp 500 triliun habis untuk studi banding dan rapat. Arahan Bapak Presiden jelas, yaitu anggaran yang ada bisa dibelanjakan untuk program yang berdampak langsung ke warga," tutur Anas melalui keterangan tertulis, Ahad, 29 Januari 2023.

MOH KHORY ALFARIZI | AMELIA RAHIMA SARI | ANDRY TRIYANTO TJITRA

Baca juga: Sri Mulyani: Nilai Tukar Rupiah Menguat, Lebih Baik dari Malaysia, Filipina dan India

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.