TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas tentang anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun yang habis untuk rapat dan studi banding di hotel menuai kontroversi.

Pernyataan itu dikemukakan Anas, sapaannya, dalam acara Sosialisasi Permenpan RB No.1/2023, di Grand Sahid Raya, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Januari 2023. Teranyar, Anas telah memberikan klarifikasi atas pernyataannya tersebut. Bagaimana faktanya? Begini fakta selengkapnya:

Baca: Heboh Anggaran Kemiskinan Rp 500 T Bocor, Ini Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Rapat Pejabat Negara

Target Kemiskinan 2024

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2022, angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,57 persen. Angka ini menurun dibanding pada September 2021 sebesar 9,71 persen. Pada tahun depan, angka ini ditargetkan menurun lagi.

"Target kemiskinan pada 2024 adalah 7 persen. Artinya bila mengacu data per September 2022, dalam dua tahun ke depan minimal kita harus turunkan kemiskinan kira-kira 1,2 persen per tahun sehingga bisa mencapai 7 persen pada 2024. Ini tugas yang tidak ringan," ujar Anas melalui keterangan tertulis, Minggu, 29 Januari 2023.

Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginstruksikan agar seluruh komponen pemerintah, dari pusat ke daerah, bergerak selaras. Dalam konteks Kemenpan RB, kata dia, ditugaskan soal tata kelola birokrasi.

"Maka salah satu langkahnya, mulai tahun ini, berbagai penilaian reformasi birokrasi dibikin lebih terfokus melalui isu-isu tematik. Salah satunya soal penanggulangan kemiskinan," ungkap Anas.

Anas menjelaskan, reformasi birokrasi tematik mengurai aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran, penyediaan dukungan IT melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE, dan sebagainya.

Dia menegaskan, berulang kali arahan Presiden Jokowi menyatakan, semua program terkait kemiskinan harus selaras dari pusat sampai daerah. Anggaran terkait kemiskinan dengan segala ekosistemnya yang tersedia yang bila ditotal berkisar Rp 500 triliun, diharapkan menghasilkan dampak penurunan kemiskinan yang lebih signifikan.

Selanjutnya: Penggunaan Anggaran....

<!--more-->

Penggunaan Anggaran Pengentasan Kemiskinan Tak Terserap Optimal

Dalam acara Jumat lalu di Grand Sahid Raya, Jakarta, Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di kementerian/lembaga. Menurut dia anggaran tersebut hampir Rp 500 triliun, namun penggunaannya tidak sejalan dengan target Presiden Jokowi. Dia pun menyayangkan, anggaran tersebut justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding di hotel.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (K/L), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas, Jumat.

Puluhan Triliun Dikeluarkan untuk Perjalanan Dinas

Soal perjalanan dinas, lanjut Anas, berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2022 ada puluhan triliun. Menurut dia, ini harus dipilah, mana yang perlu, mana yang tidak. Misalnya, sosialisasi kebijakan kementerian di Kemenpan RB hampir semuanya sudah daring.

“Seperti pekan lalu, kami menerima jajaran Pemkab dari Sumatera, sangat jauh daerahnya, untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan. Ada 5-10 orang. Itu baru satu daerah. Tiap hari bisa 10 daerah yang datang. Sudah berapa biayanya. Maka sekarang konsultasi dan sebagainya kami online-kan,” kata Anas.

Klarifikasi Anas

Anas lantas meralat pernyataannya pada Minggu kemarin. Dia menjelaskan duduk masalah serapan anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun kementerian/lembaga. Anas menyebut tidak semua anggaran itu tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan, melainkan sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal.

"Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang lebih Rp 500 triliun habis untuk studi banding dan rapat. Arahan Bapak Presiden jelas, yaitu anggaran yang ada bisa dibelanjakan untuk program yang berdampak langsung ke warga," tutur Anas melalui keterangan tertulis, Minggu, 29 Januari 2023.

AMELIA RAHIMA SARI | ANDRY TRIYANTO TJITRA

Baca: Menpan RB Umumkan Rekrutmen CASN 2023 bakal Dibuka untuk Umum, Bagaimana Formasinya?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini