BPS Sebut 26,36 Juta Penduduk Indonesia Kategori Miskin, Apa Kriterianya?

Seorang pemulung mencari sampah pelastik di Kawasan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta, 8 Januari 2016. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin periode Maret 2015 sebanyak 28,59 juta jiwa baik di perkotaan maupun di pedesaan. Jika dibanding periode September 2014, angka penduduk miskin bertambah 27,73 juta orang. TEMPO/Aditia Noviansyah
Seorang pemulung mencari sampah pelastik di Kawasan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta, 8 Januari 2016. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin periode Maret 2015 sebanyak 28,59 juta jiwa baik di perkotaan maupun di pedesaan. Jika dibanding periode September 2014, angka penduduk miskin bertambah 27,73 juta orang. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang. Angka itu setara dengan 9,57 persen dari total populasi penduduk Indonesia.

Jumlah tersebut naik 200 ribu jiwa dibandingkan Maret 2022. Kendati begitu, Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan angka itu lebih rendah 0,14 juta dibandingkan September 2021. Lantas, bagaimana cara BPS mengukur kemiskinan dan apa kriterianya?

Baca: Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Capai 26,36 Juta Orang, Ini Lima Fakta Baru

Kriteria Orang Miskin di Indonesia

Dikutip dari laman resmi BPS, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality oleh Bank Dunia. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi makanan.

Menurut departemen survei statistik non pemerintahan ini, penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Adapun Garis Kemiskinan adalah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan.

Garis Kemiskinan terdiri dari dua kategori, yakni Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Untuk mengetahui seseorang dikategorikan miskin yaitu dengan menghitung jumlah keseluruhan pengeluaran minimumnya terkait makanan dan non makanan tersebut.

BPS biasanya menggunakan kelompok referensi (reference population) untuk mengukur Garis Kemiskinan secara keseluruhan. Jumlah sampel yang diambil adalah 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara. Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal.

Adapun cara menghitung Garis Kemiskinan Sementara yaitu dihitung berdasarkan Garis Kemiskinan periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum. Dari kelompok referensi tersebut, kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non-Makanan-nya.

Setelah kedua kategori ini dihitung dan dijumlahkan, barulah Garis Kemiskinan diperoleh untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai miskin atau tidak.

Berikut kriteria kemiskinan menurut BPS, total ada 14 kriteria yaitu:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang.

2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, atau kayu murahan.

3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester.

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain.

5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.

6. Sumber air minum berasal dari sumur, mata air tidak terlindung, sungai, atau air hujan.

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, atau minyak tanah.

8. Hanya mengonsumsi daging, susu, atau ayam dalam satu kali seminggu.

9. Hanya membeli satu set pakaian baru dalam setahun.

10. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga di bawah Rp. 600 ribu per bulan.

13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga yaitu tidak sekolah atau tidak tamat SD atau tamat SD.

14. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500 ribu seperti sepeda motor kredit atau non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

Baca juga: Kemiskinan dan Ketimbangan di Yogyakarta Tinggi Ekonomi, Ungkap Penyebabnya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.








Konsep Rumah Tumbuh dan Kelebihannya

20 jam lalu

Renovasi rumah . Foto : residencestyle.com
Konsep Rumah Tumbuh dan Kelebihannya

Salah satu solusi arsitektur untuk mewujudkan rumah impian adalah membangun rumah tumbuh yang dapat berkembang seiring perubahan kebutuhan.


Pedagang Thrift Pasar Senen Ungkap Kejanggalan Aturan Pelarangan Penjualan Pakaian Bekas

4 hari lalu

Pedagang memilah pakaian bekas yang baru dikeluarkan dari karung di Pasar Senen, Jakarta, Kamis, 3 November 2022. Fenomena berburu baju bekas (thrifting) juga berdampak pada PHK massal industri tekstil dalam negeri yang juga tengah berupaya bertahan dari ancaman resesi global.Tempo/Tony Hartawan
Pedagang Thrift Pasar Senen Ungkap Kejanggalan Aturan Pelarangan Penjualan Pakaian Bekas

Pedagang thrift Pasar Senen itu menyebut BPS setiap tahun mencatat ada pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia dengan legal dan bayar pajak.


Gubernur NTT Canangkan Budidaya Daun Kelor untuk Atasi Kemiskinan

6 hari lalu

Viktor Bungtilu Laiskodat. ANTARA
Gubernur NTT Canangkan Budidaya Daun Kelor untuk Atasi Kemiskinan

Gubernur NTT Viktor Laiskodat menyebut daun kelor sebagai tanaman ajaib yang banyak khasiatnya.


Ketua DPRD DKI Soroti Kawasan Kumuh Dekat Istana Negara, Heru Budi: Kami Tata

7 hari lalu

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kiri depan) dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memberikam keterangan pers usai Rapim Kesiapan Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan serta Idul Fitri 1444 H/2023 di Ruang Pola Bappeda DKI Jakarta, Senin, 20 Maret 2023. TEMPO/Ami Heppy
Ketua DPRD DKI Soroti Kawasan Kumuh Dekat Istana Negara, Heru Budi: Kami Tata

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi akan menata kawasan kumuh dekat Istana Negara yang disoroti Ketua DPRD DKI.


Perizinan Potongan Upah 25 Persen Disebut Legalisasi Penurunan Kesejahteraan Buruh

7 hari lalu

Massa Partai Buruh dan organisasi serikat pekerja menggelar aksi menolak Perpu Cipta Kerja di depan Gedung DPR, Senin, 13 Maret 2023/Farrel Fauzan/Tempo
Perizinan Potongan Upah 25 Persen Disebut Legalisasi Penurunan Kesejahteraan Buruh

Penerbitan izin pemotongan 25 persen upah buruh oleh Menaker dianggap telah melegalisasi penurunan kesejahteraan buruh, mengapa?


Komisi IV DPR Kecewa Kementan Tak Miliki Data Produksi Beras, Hanya Gunakan Data BPS

7 hari lalu

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 7 Juli 2020. Rapat itu membahas program strategis kementrian dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dampak COVID-19. Tempo/Tony Hartawan
Komisi IV DPR Kecewa Kementan Tak Miliki Data Produksi Beras, Hanya Gunakan Data BPS

Komisi IV DPR RI menyayangkan data produksi beras yang dimiliki oleh Kementan hanya mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).


Soal Impor Pakaian Bekas, Teten: Bisa Menggangu Pendapatan Negara

7 hari lalu

Suasana penjualan pakaian impor bekas di Pasar Senen, Jakarta, Kamis 16 Maret 2023. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan melarang bisnis baju bekas impor atau thrifting yang saat ini tengah populer di masyarakat. TEMPO/Subekti.
Soal Impor Pakaian Bekas, Teten: Bisa Menggangu Pendapatan Negara

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan maraknya aktivitas impor ilegal pakaian bekas di Indonesia bisa menganggu pendapatan negara. Pasalnya, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) berkontribusi sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB.


Prasetyo Edi Minta Heru Budi Atasi Masalah Kawasan Kumuh yang Lokasinya Tidak Jauh dari Istana Negara

10 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di Pendopo Balai Kota Jakarta, Rabu, 8 Maret 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Prasetyo Edi Minta Heru Budi Atasi Masalah Kawasan Kumuh yang Lokasinya Tidak Jauh dari Istana Negara

Heru Budi berjanji akan membenahi sejumlah masalah di kawasan kumuh Jakarta dengan membuat septic tank komunal dan program pencegahan stunting.


BPS Umumkan Ekspor per Februari 2023 Turun jadi USD 21,4 Miliar, Apa Saja Pemicunya?

12 hari lalu

Kapal pengangkut peti kemas bersiap untuk bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu, 1 September 2021.  Sementara itu, angka ekspor di kuartal II naik 31,8 persen. Tempo/Tony Hartawan
BPS Umumkan Ekspor per Februari 2023 Turun jadi USD 21,4 Miliar, Apa Saja Pemicunya?

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan nilai ekspor Indonesia per Februari 2023 mencapai US$ 21,4 miliar atau turun ketimbang sebulan sebelumnya.


Neraca Perdagangan Indonesia Kembali Surplus US$ 5,48 Miliar, BPS: Surplus 34 Bulan Berturut-turut

12 hari lalu

Truk pengangkut sejumlah mobil Kijang Innova Zenix terparkir di Toyota Plant 3, Karawang, Jawa Barat, Selasa, 21 Februari 2023. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) melakukan ekspor perdana kendaraan elektrifikasi Kijang Innova Zenix produksi dalam negeri. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Neraca Perdagangan Indonesia Kembali Surplus US$ 5,48 Miliar, BPS: Surplus 34 Bulan Berturut-turut

BPS menyebutkan bahwa Neraca Perdagangan Indonesia pada Februari 2023 mengalami surplus sebesar US$ 5,48 miliar.