TEMPO.CO, Jakarta - Mulai tahun ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pangan akan mulai mengurus 11 komoditas cadangan pangan pemerintah atau CPP. Pemerintah pun telah menetapkan anggaran untuk pengadaan stok CPP tersebut dengan total Rp 26,89 triliun.

"Ini estimasi satu tahun membutuhkan kurang lebih sekitar Rp 26 triliuin," ujar Direktur Utama Holding Pangan ID FOOD Frans Marganda Tambunan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta pada Selasa, 24 Januari 2023.

Baca: Ada Potensi Defisit Beras, Bulog: Kalau Soal Pangan Kita Jangan Alergi Sama Impor

Ia menuturkan masalah pangan seringkali bukan hanya soal supply dan demand, tetapi siapa pihak yang menguasai pasokan. Misalnya, kata dia, stok gula di Tanah Air sangat besar tetapi dikuasai 100 persen oleh perusahaan swasta, sehingga pemerintah tidak bisa mengendalikan harga dan stoknya. Alhasil, perlu ada cadangan pangan pemerintah.

Adapun tiga komoditas pangan diurus oleh Perum Bulog, yakni beras, jagung, dan kedelai. Besaran anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk beras, yaitu Rp 10,5 triliun untuk pengadaan sebanyak 1,2 juta. Sedangkan untuk jagung sebesar Rp 1,47 triliun untuk pengadaan 350 ribu ton,
dan kedelai sebesar Rp 2,69 triliun untuk pengadaan 250 ribu ton. Sehingga total anggaran yang akan digelontorkan untuk pengadaan CPP di gudang Bulog sebesar Rp 14,7 triliun.

Sedangkan ID FOOD bakal mengurus delapan komoditas, yaitu bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging ruminansia, daging ayam, telur, dan gula konsumsi. Total anggaran yang bakal dialokasikan untuk seluruh CPP komoditas tersebut adalah Rp 12,17 triliun.

Selanjutnya: Untuk mendukung program ini....

<!--more-->

Untuk mendukung program ini, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Dengan adanya aturan tersebut, Holding Pangan sebagai penyelenggara program ini mendapatkan fasilitas pinjaman dengan subsisi bunga.

Besaran subsidi bunga yang diberikan sebesar 4,75 persen. "Jadi jika kami lakukan nego dengan Himbara (Himpunan Bank Negara) bunganya 9 persen, maka kami cuma cukup bayar 4,25 persen agar kami bisa lebih leluasa melakukan prgaram stabilisasi ini," ujarnya.

Kendati demikian, Holding Pangan hingga kini masih menunggu beberapa aturan lainnya yang akan dituangkan dalam Peraturan Badan Pangan atau Perbadan untuk beberapa komoditas. Tetapi ia memastikan aturan tersebut segera rampung mengingat tenggat waktu sudah dekat. Selain itu, Holding Pangan juga tengah menunggu surat penugasan dari Kementerian BUMN.

Dia berharap pada pertengahan Februari 2023, ID FOOD dan Bulog akan resmi menjalankan program penyerapan CPP ini. Khususnya, untuk mengantisipasi persiapan stok dan stabliasai harga ketika Ramadhan pada Maret nanti. Terlebih Bank Mandiri sudah memberikan pinjaman sebesar Rp 700 miliar kepada ID FOOD.

Adapun penyaluran CPP seperti yang termaktub dalam Pasal 5 dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat. Penyaluran CPP termasuk untuk mengantisipasi, memitigasi krisis pangan, memberikan bantuan berupa pangan dan kerja sama internasional, serta memberi bantuan pangan luar negeri, dan/atau keperluan lain yang ditetapkan pemerintah.

RIANI SANUSI PUTRI

Baca: Gubernur BI Prediksi Inflasi Pangan pada Semester Pertama 2023 Masih Tinggi: Perlu Dikendalikan