TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono kembali menyampaikan rencana kunjungan Presiden Jokowi ke lokasi proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Beda dengan kunjungan-kunjungan sebelumnya, Kepala Negara kali ini dijadwalkan untuk mengecek perkembangan IKN bersama calon investor.

"Sebentar lagi mau cek yang Februari, beliau bisa ke sana atau enggak," kata Basuki usai menemani Jokowi meninjau proyek Sodetan Ciliwung di Jakarta Timur, Selasa, 24 Januari 2022.

Baca: Peluang Investasi di IKN, Kepala Otorita Sebut Lebih dari 70 Perusahaan Berminat

Sejauh ini, Basuki memastikan belum ada kendala pada pengerjaan konektivitas jalan dan land development yang menjadi tugas kementeriannya.

Tahun lalu, Basuki mengatakan pihaknya akan mengebut pembangunan infrastruktur IKN. Pemerintah akan fokus mengerjakan proyek land development dan pembangunan jalan yang akan dimulai pada Januari 2023.

“Karena triwulan kedua Bapak Presiden Joko Widodo alias Jokowi ingin mengajak para investor untuk menawarkan daerah mana saja yang akan dibangun rumah sakit dan lainnya,” ujar dia dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Senin, 28 November 2022.

Basuki juga menceritakan, dirinya telah melakukan rapat terbatas membahas pembiayaan proyek IKN. Termasuk pembiayaan Badan Otorita IKN dengan investasinya untuk prasarana dasar.

Basuki pun mendetailkan setelah adanya market sounding proyek IKN yang dilakukan Presiden Jokowi, banyak investor yang ingin masuk. Sehingga wilayah 1B dan 1C akan difokuskan lebih dulu pada land development dan pembangunan jalan aksesnya saja dulu—tidak hanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A.

Selanjutnya: “Sedangkan perumahan sebetulnya ..."

<!--more-->

“Sedangkan perumahan sebetulnya Rp 12,7 triliun ini termasuk perumahan ASN, TNI, dan Polri sebesar Rp 9,4 triliun. Sisanya itu untuk land development dan jalan,” kata Basuki.

Basuki juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengirim surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan IKN pada tahun 2023. Surat itu bernomor KU 0101-Mn/2210 tertanggal 3 November 2022.

“Kami mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan nomor perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan ibu kota negara tahun 2023 sebesar Rp 12,7 triliun,” ucap dia.

Dia menjelaskan usulan anggaran itu dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan IKN. Serta menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi untuk melaksanakan pengembangan wilayah perencanaan pusat pemerintahan zona 1B dan 1C.

“Untuk pembangunan jalan kerja logistik dan akses jalan di KIPP, serta pembangunan perumahan ASN, TNI, Polri,” kata Basuki.

Baca juga: Suharso Beberkan Progress di IKN: 8 Proyek Dikebut, Istana Negara Rampung Oktober 2024

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.