TEMPO.CO, Jakarta - Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian (Kementan) mengevaluasi pengalokasian anggaran di sektor pertanian dan perkebunan. Pasalnya, Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Sudin menilai anggaran pada dua sektor tersebut sangat besar namun hasilnya tak signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

"Kami menilai perlu dilakukan evaluasi sejauh mana kegiatan tersebut memberikan kontribusi yang signifikan pada produksi nasional," ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementan di Gedung DPR RI, Senayan pada Selasa, 24 Januari 2023.

Baca: Pengisian Jabatan Dituding Manipulatif, Kementan: Sudah Lewat Kompetisi Ketat dan Terbuka

Sudin menuturkan pada subsektor pertanian, anggaran di direktorat peternakan dari tahun ke tahun termasuk yang cukup besar. Namun ia menilai kinerjanya dalam memenuhi kebutuhan pangan, khususnya daging dalam negeri masih jauh dari harapan. Harus dievaluasi pencapaian realisasinya, kata dia, khususnya komoditas daging sapi.

Ia meminta Kementan mencatat berapa persen kontribusinya terhadap kebutuhan nasional.

Kemudian Komisi IV meminta Kementan mengevaluasi realisasi anggaran pada sektor perkebunan. Sudin mengatakan sektor ini sebetulnya diharapkan bisa menjadi andalan dalam meraih devisa. Tetapi pada kenyataannya, menurut dia, surplus komoditas ekspor pertanian adalah hasil kinerja pihak swasta.

Selanjutnya: DPR menyoroti soal anggaran pengadaan Alsintan ...

<!--more-->

"Ini kalau tidak ada pengusaha perkebunan sawit, tidak mungkin meningkat tajam. Karena faktanya pencapaian nilai ekspor dikarenakan pihak swasta. Tidak sepenuhnya dari kinerja Kementerian Pertanian," ujarnya.

Oleh sebab itu, Komisi IV DPR mempertimbangkan agar anggaran untuk Kementan yang tidak memberikan pencapaian nasional yang signifikan untuk dialihkan ke kegiatan yang lain. Misalnya, ia mencatat pada beberapa tahun ini, anggaran untuk perkebunan kopi dan kelapa cukup besar. Karena itu Kementan diminta mencermati masalah kinerjanya di lapangan.

Kemudian pada subsektor pertanian pangan. Menurutnya, realisasi anggarannya juga perlu dicermati kembali, khususnya untuk komoditas kedelai. Ia mengatakan hasil produksi di Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim) tidak realistis dengan data luas areal tanam.

Di sisi lain, Komisi IV DPR juga menyoroti soal anggaran pengadaan alat dan mesin pertanian. Anggaran tersebut diberikan pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP). Menurutnya, anggaran untuk program tersebut begitu besar sehingga harus dicermati lantaran dinilai masih kecil kontribusinya pada pertanian nasional.

RIANI SANUSI PUTRI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini