TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menanggapi tingginya tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang mencapai 76,2 persen, tertinggi sejak Januari 2015. Angka tersebut berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada 7 sampai 11 Januari 2023.

Erick Thohir menjelaskan bahwa hal itu menunjukkan pemerintah bekerja di arah yang benar. Menurut dia, visi misi presiden diterjemahkan dengan tepat oleh para menteri sebagai pelaksananya.

Baca: Jokowi Larang Ekspor Bauksit, Kemenperin Yakin Smelter di Indonesia Siap Produksi

"Bapak Presiden Joko Widodo selalu menekankan agar pembangunan dilakukan menyeluruh, menumbuhkan pusat perekonomian baru, mempermudah investasi, hilirisasi sumber daya alam, hingga pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya," ujar Erick lewat keterangan tertulis yang dikutip pada Selasa, 24 Januari 2023.

Manfaat hilirisasi sumber daya alam

Dia mencontohkan soal hilirisasi sumber daya alam, presiden ingin agar kekayaan sumber daya alam Indonesia tidak diekspor dalam bentuk bahan baku mentah, melainkan diolah lebih dulu di dalam negeri. Bijih nikel, misalnya.

Presiden, kata Erick, juga ingin Indonesia menjadi produsen baterai kendaraan listrik, EV Battery. “Dengan kebijakan hilirisasi, pengolahan bahan baku terjadi di Indonesia dan dapat membuka lapangan kerja baru."

Adapun kebijakan hilirisasi sumber daya alam bercermin dari lonjakan harga komoditas beberapa waktu lalu, di mana Indonesia tidak menikmati nilai tambahnya. Oleh sebab itu, di tahun 2017-2018 Presiden Jokowi ingin agar hilirisasi sumber daya alam harus terjadi di Indonesia.

"Dan hasil dari kebijakan itu, kita nikmati hari ini,” ucap Erick. “BUMN menerjemahkan kebijakan Presiden Jokowi dengan menerapkan hilirisasi pada industri minerba, terutama pada batubara dan nikel.”

Indonesia selama ini dikenal sebagai produsen dan eksportir nikel yang merupakan bahan baku utama baterai kendaraan listrik EV Battery. Nikel Indonesia menguasai 27 persen kebutuhan pasar global.

Kebijakan Kementerian BUMN melakukan inovasi model bisnis dalam industri itu, sekaligus meningkatkan value chain nikel Nusantara yang berlimpah. Tujuannya untuk memanfaatkan keuntungan sekaligus membangun industri baterai lithium di dalam negeri.

Selanjutnya: Kebijakan itu kemudian disambut ...

<!--more-->

Kebijakan itu kemudian disambut investor asing. Di antaranya dengan bergabungnya dua perusahaan produsen electric vehicle (EV) Battery untuk kendaraan listrik terbesar dunia dalam proyek investasi senilai US$ 20 miliar lebih untuk pengembangan rantai pasokan nikel di Tanah Air.

Sebelumnya, Mining Industri Indonesia (MIND ID) sebagai Holding BUMN Industri Minerba telah menuntaskan transaksi pembelian 20 persen saham divestasi PT Vale Indonesia Tbk (PT VI). Yang merupakan perusahan dengan aset nikel terbaik dan terbesar di dunia.

Pembelian saham PT VI oleh MIND ID itu sesuai dengan mandat BUMN untuk mengelola cadangan mineral strategis Indonesia dan juga hilirisasi industri pertambangan nasional. “Terutama nikel domestik sehingga akan menghasilkan produk domestik nilai ekonomis hingga 4-5 kali lipat lebih tinggi dari produk hulu,” tutur Erick.

Sementara di industri batu bara, BUMN melakukan akselerasi proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) atau gasifikasi batu bara. Aktivitas tersebut dilakukan di proyek gasifikasi batu bara di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Proyek gasifikasi batu bara itu dilakukan dengan melibatkan PT Pertamina (Persero), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), dan Air Products & Chemicals Inc. (APCI). Proyek itu dapat mengurangi subsidi LPG sebesar Rp 7 triliun per tahun dan memperbaiki neraca perdagangan Indonesia.

"Ini yang saya rasa mengapa Pak Jokowi sekarang mendorong lagi hilirisasi diteruskan. Pak Jokowi juga akan mendorong lagi, bisa tidak kita swasembada gula di tahun 2030. Bisa tidak gula jadi etanol—pelarut organik dan bahan baku,” kata Erick.

Subsidi BBM tunjukkan pemerintah tetap hadir

Di sisi lain, pemerintah juga menggelontorkan subsidi untuk masyarakat seperti subsidi BBM. Kebijakan subsidi itu di antaranya untuk melindungi daya beli masyarakat, terutama di pedesaan.

Hal itu juga tercermin ketika pemerintah beberapa waktu lalu merevisi harga pertamax yang turun dari Rp 13.900 menjadi Rp 12.800. Itu dilakukan karena harga BBM dunia sedang turun. Namun, jika melihat grafik tren harganya, kata Erick, ke depan bisa terus naik.

"Ini yang kita lihat juga kenapa pemerintah tetap hadir. Pemerintah tetap menyubsudi. Yang namanya solar, pemerintah masih mensubsidi Rp 6.500 per liter. Bahkan kalau kita lihat pertamax dan pertalite itu masih disubsidi juga Rp 1.000. Artinya pemerintah masih membantu," ujar Erick.

Selanjutnya: Dari sisi perdagangan internasional...

<!--more-->

Dari sisi perdagangan internasional, dia malanjutkan, Indonesia juga mencatat surplus perdagangan yang besar, mencapai US$ 51 miliar. Surplus perdagangan terjadi ketika nilai ekspor lebih tinggi dari impor. Hal itu membuat negara pesaing mewaspadai kebangkitan ekonomi Indonesia.

Selain itu, nilai ekspor Indonesia terus meningkat. Ini yang menurut Erick ditakutkan oleh negara-negara pesaing. Karena tahun 2045 Indonesia ditargetkan masuk empat besar atau lima besar ekonomi dunia. “Mereka sudah membaca data ini, makanya (mereka ingin) kita terlambat. Artinya, jangan cepat kaya lah Indonesia, gitu," kata Erick.

Kebijakan gas dan rem Jokowi

Erick pun juga menggarisbawahi bahwa membaiknya kondisi perekonomian nasional tidak terlepas dari kebijakan gas dan rem yang diambil Presiden Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19. Kebijakan itu merujuk pada istilah kendaraan bermotor yang artinya, tancap gas soal pemulihan ekonominya, rem sebentar jika kondisinya mendesak.

Sejak awal pandemi, Erick menambahkan, Presiden Jokowi menekankan untuk mempercepat akses terhadap vaksin. Kehadiran vaksin pada awal pandemi menjadi salah satu kunci keberhasilan Indonesia dalam meredam lonjakan kasus Covid-19.

"Sekarang kita sudah punya yang namanya vaksin IndoVac, buatan kita sendiri, jadi tidak impor lagi, belum lagi harga-harga produk kesehatan yang kita sudah mulai bisa membuat sendiri," tutur Erick.

Indovac diluncurkan oleh Presiden Jokowi Oktober lalu dan diproduksi oleh BUMN Biofarma. Rencananya, vaksin buatan anak negeri itu akan diproduksi 20 juta hingga 40 juta dosis. Bahkan, jika pasar masih membutuhkan, kapasitas produksinya bisa mencapai 120 juta dosis dengan target ekspor ke 153 negara di dunia.

Erick Thohir juga mendorong Indonesia menjadi hub vaksin dunia. Baru-baru ini, dia terbang ke Inggris untuk menandatangani kerja sama dengan ProFactor Pharma, perusahaan farmasi Inggris, untuk menjadikan Indonesia sebagai hub vaksin dunia.

"Yang kita tanda tangani itu untuk hemofolia, perubahan DNA darah, yang selama ini belum ada vaksinnya. Itu kita tarik ke Indonesia. Kita akan produksi full untuk kebutuhan seluruh dunia. Jadi, kita memiliki lisensi dan membeli teknologinya. Ini yang kita coba dorong ke depan bagaimana kita kembangkan vaksin-vaksin lain," ujar Erick.

Selain itu, BUMN juga mendorong bagaimana herbal medicine dikembangkan seperti yang sudah dimilai di India dan Cina. "Kalau ini bisa kita dorong, kita dapat menekan 20 persen bahan baku impor," katanya.

Lebih jauh Erick Thohir mengajak semua pihak menjaga keberlangsungan perbaikan ekonomi nasional dengan menegakkan leadership dan sistem yang telah dibangun. Dengan begitu, Indonesia bisa mencapai cita-cita menjadi negara besar secara ekonomi. "Ini yang bikin kita bisa mengurangi yang namanya korupsi itu. Leadership saja tanpa sistem bisa menjadi absolute corrupt. Jadi, keduanya harus ada".

Baca juga: Erick Thohir Ungkap Persoalan Hukum di BUMN

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.