TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo buka suara soal kritik yang disampaikan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY soal rasio utang negara. Dalam sebuah video yang diunggah akun Twitter @PDemokrat pada 18 Januari 2023, AHY menyebut utang negara terus menumpuk. Sementara, cadangan devisa semakin menipis karena harus menahan nilai tukar rupiah yang akhir-akhir ini melemah.

Melalui platform yang sama, Prastowo menyampaikan bahwa dalam kurun 2015 hingga 2019, rasio utang pemerintah terjaga di level maksimal 30 persen terhadap PDB. Namun, dia juga menunjukkan grafik bahwa rasio utang meningkat menjadi 39,36 pada 2020. Kemudian menjadi 40,73 persen pada 2021 lalu turun ke angka 37,91 persen pada 2022.

Baca: Terpopuler Bisnis: Pengembangan Potensi Wisata Pantai Selatan, Sri Mulyani Buka-bukaan Utang Pembangunan Kampus

“Saat penerimaan negara melandai dan kebutuhan pembiayaan berbagai belanja publik meningkat untuk mengejar kemajuan, maka utang menjadi salah satu pilihan. Lonjakan tinggi jelas karena pandemi Covid-19,” kata Yustinus melalui akun twitter resmi @prastow, Senin, 23 Januari 2023.

Kenaikan rasio utang dari 30 persen pada 2019 menjadi 39,36 persen pada 2020, Yustinus melanjutkan, terjadi lantaran pemerintah perlu menangani dampak kesehatan, sosial dan ekonomi akibat Covid-19. “Bukankah ini keniscayaan dan justru menunjukkan tanggung jawab pemerintah yang sekarang diapresiasi sebagai salah satu negara yang berhasil mengatasi pandemi dengan baik?” kata Yustinus.

Soal akumulasi defisit fiskal pada 2020-2021, Yustinus tidak menampik jika presentasenya mencapai 10 persen. Namun, kata dia, angka Indonesia masih lebih kecil dengan negara-negara lain pada periode yang sama. Misalnya, Thailand yang mencapai 17 persen, Filipina 22,1 persen, Cina 11,8 persen, Malaysia 13,6 persen, dan India 16,5 persen.

Dia juga mengatakan bahwa selama pandemi pemerintah merealisasikan Rp 1.635,1 triliun untuk menolong rakyat menghadapi pandemi. “Silakan dibandingkan dengan periode lain di Republik ini, kapan ada belanja publik sebesar ini?” ujar Prastowo.

Selanjutnya: Pemerintah menjaga fiskal

• 1
• 2
• Selanjutnya