Berita Terkini: Penjelasan Naiknya Biaya Haji Ketika Arab Turunkan Ongkos Paket, Erick Thohir Ungkap Persoalan Hukum BUMN

Reporter

Tempo.co

Editor

Agung Sedayu

Senin, 23 Januari 2023 18:00 WIB

Ilustrasi Ibadah Haji. Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Berita bisnis dan ekonomi terkini Tempo.co yang banyak dibaca pada Senin, 23 Januari 2023 adalah tentang penjelasan alasan Kementerian Agama mengusulkan kenaikan biaya haji tahun ini meski pemerintah Arab Saudi menurunkan tarif paket haji. Selanjutnya adalah berita tentang Menteri BUMN Erick Thohir yang mengungkap persoalan hukum di lingkungan BUMN.

Berita bisnis dan ekonomi lain yang banyak dibaca adalah tentang hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyebut publik tetap mengharapkan subsidi meski pemerintah sudah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kemudian berita tentang kunjungan Presiden Joko Widodo dan keluarga ke Solo Safari yang bakal menjadi destinasi wisata baru. Selanjutnya adalah berita tentang riset Supply Chain Indonesia yang menyebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai satu-satunya kementerian yang memiliki rantai pasok dan sistem logistik komoditas yang baik.

Berikut rangkuman berita terkini petang hari ini.

1. Usulkan Kenaikan Biaya Haji Saat Arab Saudi Turunkan Tarif Paket, Begini Penjelasan Kemenag

Kementerian Agama (Kemenag) menyebut telah memperhitungkan penurunan paket layanan haji 2023 oleh Pemerintah Arab Saudi sekitar 30 persen ketimbang harga 2022. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief menjelaskan, yang diturunkan oleh Pemerintah Arab Saudi adalah paket layanan haji. “Yang dimaksud dengan paket itu adalah layanan dari 8 sampai 13 Dzulhijjah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau yang biasa disebut juga dengan Armuzna atau Masyair,” kata Hilman dalam keterangan tertulis, dikutip Tempo, Minggu, 22 Januari 2023.

Advertising
Advertising

Hilmar menjelaskan, komponen BPIH tidak hanya paket layanan haji. Biaya yang diusulkan kepada DPR telah mencakup layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama di Arab Saudi. “Di luar Masyair, masa tinggal jemaah sekitar 30 hari, baik di Makkah maupun Madinah. Ini kita siapkan semua pelayannya,” ungkapannya.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

2. Erick Thohir Ungkap Persoalan Hukum di BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan tidak segan-segan untuk mengungkap kasus-kasus hukum di lingkungan BUMN. "Saya tidak segan-segan mendorong yang namanya kasus-kasus hukum di BUMN, kasus Jiwasraya dari 2006 itu tidak pernah dilakukan, ketegasan, tetapi Alhamdulillah saya melaporkan kepada Pak Presiden Joko Widodo dan beliau sangat mendukung," ujar Erick dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 22 Januari 2023.

Erick Thohir berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi di tubuh perusahaan pelat merah. Erick menilai pengungkapan Jiwasraya hanya permulaan lantaran banyak juga dana pensiun di BUMN yang bermasalah. "Sekarang kita mendorong investasi audit untuk dana-dana pensiun BUMN yang kemarin saya melihat bukunya ini 35 persen sehat dan 65 persen sakit. Kita harus antisipasi karena ini bisa angkanya cukup besar," kata Erick Thohir.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

3. Survei LSI: Publik Tetap Harapkan Bansos Meski PPKM Dicabut Jokowi, Ini Penjelasannya

Lembaga Survei Indonesia (LSI) memaparkan hasil temuannya mengenai dampak pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Meski telah dicabut, publik masih mengharapkan tetap mendapatkan bantuan sosial (Bansos). Kesimpulan hasil survei bertajuk "Kinerja Presiden, Pencabutan PPKM, Ketersediaan Bahan Pokok dan BBM, serta Peta Politik Terkini" itu dilansir LSI dalam laman resminya kemarin, Ahad, 22 Januari 2023.

Menurut catatan LSI, meskipun kebijakan PPKM sudah dicabut tapi 82.1 persen responden berharap agar pemerintah tetap memberikan Bansos kepada warga yang membutuhkan. Hal ini terutama karena perekonomian dianggap secara umum belum pulih dan situasi global yang memaksa pemerintah harus menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), semakin memberatkan warga yang tengah berupaya bangkit dari keterpurukan akibat pandemi.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

4. Jokowi Puji Solo Safari: Meski Belum Selesai, Kelihatan Akan Jadi Sangat Bagus

Presiden Joko Widodo atau Jokowi optimistis Solo Safari akan menjadi destinasi wisata baru di Surakarta, Jawa Tengah. "Saya lihat sangat bagus. Meskipun belum selesai, sudah kelihatan akan menjadi sangat bagus dan menjadi destinasi baru wisata di Kota Solo," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin, 23 Januari 2023.

Kepala negara mengunjungi Solo Safari bersama keluarga di sela-sela libur cuti bersama pada hari ini. Kunjungan tersebut juga sekaligus untuk memenuhi undangan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sebelumnya.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

5. SCI: Hanya KKP Kementerian yang Punya Rantai Pasok Komoditasnya Baik

Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mendorong, kementerian-kementerian harus mulai mengembangkan rantai pasok dan sistem logistik komoditas sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Pengembangan rantai pasok dan sistem logistik komoditas ini diperlukan agar Indonesia terbebas dari ancaman perlambatan ekonomi dan resesi global.

"Hingga saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan satu-satunya kementerian yang menurunkan Sislognas (sistem logistik nasional) menjadi sistem logistik berbasis komoditas yang ditetapkan dengan peraturan menteri," kata Setijadi melalui keterangan persnya, Senin 23 Januari 2023.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.







Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

2 menit lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap 3 Kapal Ikan Asing di Laut Natuna dan Selat Malaka, Berbendera Vietnam dan Malaysia

1 jam lalu

KKP Tangkap 3 Kapal Ikan Asing di Laut Natuna dan Selat Malaka, Berbendera Vietnam dan Malaysia

Dua Kapal Ikan Asing berbendera Vietnam sempat hendak kabur sehingga petugas harus mengeluarkan tembakan peringatan.

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

2 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Penjelasan Bulog atas Harga Beras Mahal, Viral Tas Hermes hingga Kekayaan Dirjen Bea Cukai

3 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Penjelasan Bulog atas Harga Beras Mahal, Viral Tas Hermes hingga Kekayaan Dirjen Bea Cukai

Penjelasan Bulog atas harga beras yang tetap mahal saat harga gabah terpuruk.

Baca Selengkapnya

Kemenag: 195.917 Visa Jemaah Haji Reguler Sudah Terbit, Keberangkatan Mulai 12 Mei

12 jam lalu

Kemenag: 195.917 Visa Jemaah Haji Reguler Sudah Terbit, Keberangkatan Mulai 12 Mei

Total kuota jemaah haji Indonesia tahun ini adalah 241.000 orang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

12 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

13 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

14 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

18 jam lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

18 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya