Usulkan Kenaikan Biaya Haji Saat Arab Saudi Turunkan Tarif Paket, Begini Penjelasan Kemenag

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) menyebut telah memperhitungkan penurunan paket layanan haji 2023 oleh Pemerintah Arab Saudi sekitar 30 persen ketimbang harga 2022. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief menjelaskan, yang diturunkan oleh Pemerintah Arab Saudi adalah paket layanan haji.

“Yang dimaksud dengan paket itu adalah layanan dari 8 sampai 13 Zulhijjah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau yang biasa disebut juga dengan Armuzna atau Masyair,” kata Hilman dalam keterangan tertulis, dikutip Tempo, Minggu, 22 Januari 2023.

Baca: Biaya Haji dalam 10 Tahun Terakhir, dari Rp 34 Juta hingga Rp 69 Juta

Untuk warga domestik, Hilman melanjutkan, Arab Saudi menawarkan empat paket layanan Masyair. Paket pertama mulai dari SAR 10.596 hingga SAR 11.841 atau sekitar Rp 43 juta – Rp 48 juta. Paket kedua mulai dari SAR 8.092 hingga SAR 8.458 atau sekitar Rp 33 juta – Rp 34,5juta. Paket ketiga, mulai dari SAR 13.150 atau sekitar Rp 53,6 juta. Saudi menawarkan juga paket keempat, mulai SAR 3.984 atau sekitar Rp 16 juta—tetapi tidak ada layanan di Mina, hanya akomodasi dan konsumsi di Arafah dan Muzdalifah.

“Itulah yang disebut paket layanan haji yang ditangani oleh Syarikah atau perusahaan di Saudi. Harganya pada tahun lalu karena alasan pandemi, naik sangat signifikan. Tahun ini Alhamdulillah diturunkan. Jadi terkait paket layanan haji di Masyair, hitungan dalam usulan Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) pemerintah juga turun, kisarannya juga 30 persen dan itu sangat signifikan,” ungkap Hilman.

Hilman menyebut paket layanan haji 2022 dipatok sebesar SAR 5.656,87. Selain turun, tahun ini Kemenag berhasil negosiasi sehingga harganya menjadi SAR 4.632,87 atau turun sekitar AR 1.024. Karenanya, ihwal usulan BPIH tahun ini, dia mengklaim pemerintah telah melakukan penyesuaian harga sesuai ketetapan Arab Saudi.

Dia menjelaskan, komponen BPIH tidak hanya paket layanan haji. Biaya yang diusulan kepada DPR telah mencakup layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama di Arab Saudi. “Di luar Masyair, masa tinggal jemaah sekitar 30 hari, baik di Makkah maupun Madinah. Ini kita siapkan semua layannya,” ungkapnya.

Selain itu, Hilman mengatakan usulan BPIH turut memperhatian kurs dolar AS dan kurs Riyal. Adapun pemerintah menggunakan asumsi Rp 15.300 per dolar AS dan Rp 4.080 per Riyal. Sedangkan pada tahun 2022, kurs yang digunakan adalah Rp 3.846 per riyal dan Rp 14.425 per dolar AS.

Aspek lain yang menjadi perhitungan pemerintah adalah komponen pesawat karena tarifnya bergantung pada harga aftur.

Kendati begitu, Hilman mengatakan usulan pemerintah mengenai biaya haji 2023 belum final dan masih terbuka untuk dibahas bersama Komisi VIII DPR. “Semoga kita bisa mendapatkan rumusan yang paling pas terkait biaya haji tahun ini,” ujarnya.

Baca: Usulan Biaya Haji Jadi Rp 69 Juta, Kemenag: Belum Final, Masih Terbuka Pembahasan dengan DPR