TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas kembali mengungkit soal keberadaan mafia beras yang menyebabkan harga beras masih melonjak.

Buwas mengaku telah menelusuri dan merekam aksi mafia tersebut dalam video. Ia menuturkan para pedagang dikumpulkan oleh mafia beras tersebut dan mendapatkan intimidasi.

Baca: Buwas Kembali Ungkit Mafia Beras, Satgas Pangan Polri Klaim Sudah Kantongi Nama Pelaku

Ia pun mengaku sudah mengantongi nama para pelaku dan alamat tempat mereka beraksi. "Saya sudah ngikutin semua. Ternyata para pedagang ini mendapatkan harga mahal. Ngapain pake ngumpulin pedagang terus intimidasi. Ada rekamannya semua, siapa yang hadir. Saya tahu di mana tempatnya. Saya tahu model apa perman-preman begini," ujarnya dalam jumpa pers yang disiarkan di Live Instagram Bulog, Jumat, 20 Januari 2023.

Karena itu, Bulog menyatakan akan menjual stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudangnya secara terbuka. Artinya penjualan dilakukan tanpa koordinator atau perantara. Sehingga pedagang bisa mendapatkan harga Rp 8.300 per kilogram, sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah.

Ia menuturkan setiap pedagang beras berhak mendapatkan pasokan dengan harga yang murah. Dengan harga pembelian Rp 8.300 per kilogram, ia menilai seharusnya harga beras paling tinggi di tingkat konsumen hanya Rp 9.000 per kilogram. "Tapi yang terjadi apa? Harganya tetap tinggi," kata dia.

Kenaikan harga beras murni akibat mafia

Buwas menilai tak ada lagi penyebab lain atas kenaikan harga beras selain keberadaan mafia yang mengerek harga beras di level pedagang. Apabila pedagang mendapat harga yang tinggi, tutur dia, tentu harga di level konsumen akan melonjak.

Di sisi lain, ia menepis kabar yang menuding dirinya sebagai pihak yang memonopoli perdagangan komoditas beras. Buwas menekankan Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah secara langsung menugaskannya untuk menggelontorkan sebanyak mungkin stok CBP untuk meredam kenaikan harga beras.

"Jadi tidak ada monopoli terus penguasaan. Tidak benar bahwa saya yang paling utama yang mendapatkannya, saya paling berhak. Nggak ada," ujarnya.

Sebagai Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, kata Buwas, ia sebetulnya sudah tahu sejak lama keberadaan mafia beras itu. Namun, kini sebagai Direktur Utama Bulog, Buwas tak bisa bertindak apa-apa.

Selanjutnya: Buwas mengatakan mafia beras ini...

<!--more-->

Lebih lanjut, Buwas mengatakan mafia beras ini juga telah mengancam pemerintah dan merasa menguasai pendistribusian beras di seluruh wilayah Indonesia. Dia pun menegaskan beras ini adalah milik pemerintah, sehingga tidak boleh ada yang merasa menguasainya. "Jangan merasa hebat, pakai ancam-ancam. Negara kok diancam, berani ngancam negara." kata dia.

Sementara itu, Buwas mengatakan akan menyerahkan laporannya kepada Satgas Pangan Polri agar diselidiki lebih lanjut. Ia berjanji akan menyerahkan seluruh barang bukti, termasuk video rekaman berisi intimidasi kepada pedagang.

Tidak sekali ini Buwas ungkit mafia beras

Laporan Buwas soal mafia beras ini telah disampaikan berkali-kali selama beberapa tahun belakangan. Pada 2018, ia mengungkapkan dugaan sindikat penyimpanan dalam tata niaga beras.

Kemudian pada 2019, Buwas menyinggung soal adanya mafia dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Di tahun yang sama Buwas mengatakan harga beras naik lantaran mafia beras yang coba mengendalikan harga beras dengan sistem kartel.

"Sudah pasti ada (oknum), maka kita lawan di operasi pasar," kata Buwas di Kantor Pusat Bulog, Jakarta, Selasa 24 September 2019.

Sebelumnya, pada 2015 Menteri Perdagangan Rachmat Gobel saat itu meminta Bulog melakukan audit besar-besaran lantaran terjadi kenaikan harga yang disebabkan adanya mafia beras.

Pada 2020, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga memberi peringatan kepada mafia beras untuk tidak memainkan harga. Erick tak ingin para mafia menaikkan harga beras di tengah ancaman virus corona saat itu.

"Dalam bisnis itu boleh untung, tapi tapi yang tidak boleh dimafiakan," kata Erick saat meninjau Gudang Bulog di Kelapa Gading, Jakarta Utara, bersama Buwas pada 4 Maret 2020 silam.

Baca juga: Mafia Beras Tak Lekang Dimakan Zaman, Ini Deretan Faktanya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.