TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso alias Buwas kembali mengungkapkan soal mafia beras. "Sebenarnya saya sudah tahu dan saya tidak bodoh-bodoh amat kalau tanda kutip ada mafia. Memang ada," kata Buwas di Gedung Bulog, Jakarta pada Jumat, 20 Januari 2023. Buwas menegaskan sudah mengantongi nama siapa oknum-oknum tersebut yang membuat harga beras terus tinggi.
Dia mengungkapkan saat awal-awal jadi Dirut Bulog, dirinya pun sudah menindak oknum-oknum internal yang menyelewengkan wewenangnya. Namun, saat itu masalah diselesaikan secara persuasif agar cepat selesai.
Baca juga : Buka-bukaan Soal Mafia, Buwas: Kalau Harganya Jadi Mahal, Kesalahan Bukan di Bulog
Akan tetapi, Buwas memastikan dirinya tidak akan lagi persuasif jika ada ada oknum-oknum pejabat Bulog yang berjiwa mafia. "Saya tahu permainan-permainan di Bulog. Saya gak ada ragu-ragu untuk memecat yang bersangkutan," katanya.
Keberadaan mafia beras di Indonesia seakan tak lekang dimakan zaman. Tiap tahun, kejadiannya selalu berulang. Ikuti rangkuman Tempo berikut ini.
2020: Mafia Beras di Masa Pandemi Corona
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberi peringatan kepada mafia beras untuk tidak memainkan harga beras. Erick tak ingin para mafia menaikkan harga beras di tengah ancaman virus corona saat ini dan juga menurunkan harga beras saat panen raya bulan beberapa minggu lagi.
"Dalam bisnis itu boleh untung, tapi tapi yang tidak boleh dimafiakan," kata Erick saat meninjau Gudang Bulog di Kelapa Gading, Jakarta Utara, bersama Dirut Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas pada Rabu, 4 Maret 2020.
Erick membenarkan saat ini masih ada mafia beras di Indonesia. Tapi, dia tidak mengungkap identitas dari mafia beras yang dia singgung. "Kalau mafia di semua bisnis ada, justru kami ingin menyadarkan," kata dia.
2019: Mafia Beras Menguasai Pasar dengan Sistem Kartel
Dugaan mafia beras juga terjadi pada September 2019. Saat itu, Buwas mengatakan, harga beras saat ini mulai mengalami kenaikan. Ia menyebut ada para oknum mafia beras yang coba mengendalikan harga beras dengan sistem kartel.
"Sudah pasti ada (oknum), maka kita lawan di operasi pasar," kata Buwas di Kantor Pusat Bulog, Jakarta, Selasa 24 September 2019.
Dia menjelaskan bahwa beberapa perusahaan swasta sudah menguasai pasar dengan menjadi penampung beras sebanyak-banyaknya. Menurut Buwas, pemerintah dalam hal ini Bulog tidak boleh tinggal diam untuk melawan para mafia beras. "Makanya dia simpan sekarang barang itu, kalau kami lemah, mereka (mafia beras) mempermainkan," ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, Bulog harus melawan para mafia beras itu dengan membuat operasi pasar di beberapa tempat, guna mengendalikan harga dari bahan pokok tersebut.
Baca juga : Dirut Bulog: Cadangan Beras Pemerintah 600 Ribu Ton Lebih, Cukup untuk Puasa dan Lebaran
2019: Mafia dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak tepat sasaran dinilai karena adanya permainan mafia beras. Kala itu Buwas mengungkapkan, anggota Satgas Pangan telah menyebar ke seluruh daerah yang terindikasi ada mafia BPNT untuk memeriksa temuan-temuan mereka. Buwas menuturkan, dirinya tidak boleh terlibat lagi dan harus percaya dengan Kepolisian.
"Saya kira ada, karena informasi kemarin ada temuan-temuan baru dari Satgas. Karena saya hanya melaporkan dan bukti awal yang pertama, dan pembuktian semuanya akan diberikan kepada Satgas," kata Buwas di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat, 1 November 2019.
2015: Mendag Rachmat Gobel Minta Bulog Audit Besar-besaran
Kelangkaan beras di beberapa wilayah di tanah air pada 2015 disinyalir akibat adanya mafia beras. Oleh karena itu Menteri Perdagangan Rachmat Gobel saat itu menyatakan ia telah meminta pihak Perum Bulog untuk melakukan audit besar-besaran.
“Saya sudah minta kepada Bulog untuk lakukan audit secara keseluruhan mulai dari proses pengambilan keputusan, dikeluarkan, lalu penunjukan pedagang dan sampai kemana beras itu disalurkan,” ujar Rachmat, seperti dikutip dari laman Kemenhan.go.id, Rabu, 25 Februari 2015.
Dalam hal ini, Mendag juga mengaku bekerjasama dengan TNI dan Polri terkait pemberantasan mafia beras. Apalagi, kata dia, jika ada yang bermain dengan beras dalam operasi pasar. Jika benar ada pihak yang terlibat menjadi mafia beras, Rachmat mengaku tak segan-segan memidanakannya. Termasuk yang memainkan harga beras tidak sesuai dalam aturan.
Baca juga : Salah Urus Kebijakan Beras Impor
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
