Pengisian Jabatan Dituding Manipulatif, Kementan: Sudah Lewat Kompetisi Ketat dan Terbuka

Sabtu, 21 Januari 2023 11:17 WIB

Kantor Kementerian Pertanian. pertanian.go.id

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) buka suara soal penilaian politikus DPR yang menuding ada unsur manipulasi dalam pengisian jabatan di kementerian tersebut.

Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono mengklaim seleksi jabatan pimpinan tinggi lingkup Kementan telah dilakukan secara terbuka dan kompetitif.

Baca: DPR Sebut Pengisian Jabatan di Kementan Manipulatif: yang Salah justru Naik Pangkat

Ia mengatakan Kementan baru saja melantik 31 pejabat pimpinan tinggi pratama pada pekan lalu. ”Para pejabat terpilih melalui kompetisi yang ketat dan terbuka sehingga besar harapan kami yang terpilih adalah the right man in the right place,” kata Kasdi dalam keterangannya, Jumat, 20 Januari 2023.

Menurut Kasdi, pengisian jabatan pimpinan tinggi di kementeriannya telah memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas.

Advertising
Advertising

Selain itu, kata dia, persyaratan jabatan lain sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses seleksi dalam pengisian jabatan

Ia menuturkan seleksi dilakukan melalui rangkaian proses, dimulai dari pelamaran, penelusuran rekam jejak jabatan, serta seleksi kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi bidang teknis yang dilakukan dengan metode tertulis dan presentasi.

”Jadi mereka terpilih melalui rangkaian seleksi yang panjang,” jelas Kasdi.

Pelaksanaan seleksi itu juga sudah mengacu pada peraturan yang telah disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), yaitu PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian JPT Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Selain itu, seleksi telah sesuai Surat Edaran MenPANRB Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian JPT Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Selanjutnya: ”Seleksi dilakukan secara terbuka..."

<!--more-->

”Seleksi dilakukan secara terbuka. Dari awal, pengumuman dapat diakses oleh publik melalui website resmi kami. Jadi semua bisa mengakses,” ujar Kasdi.

Setiap tahap seleksinya pun, menurutnya, selalu diumumkan secara online pada website Kementerian Pertanian dengan alamat http://simasn.pertanian.go.id/jptpratama/.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Sudin mengungkapkan sejumlah kasus di Kementan dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian, Perum Bulog, Dirut PT RNI dan PT Pupuk Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan pada Senin, 16 Januari 2023.

Menurut dia, kementerian yang dipimpin Syahrul Yasin Limpo itu memiliki kinerja yang buruk sekaligus banyak masalah.

Pejabat dinilai tak punya latar belakang mumpuni

Salah satu yang dipersoalkan Sudin adalah pengisian jabatan tinggi di Kementan yang diisi oleh seseorang yang tak memiliki latar belakang yang sesuai dengan pekerjaannya.

"Salah satu contoh, si A kemampuannya tukang nipu tapi malah diangkat. Si A melakukan pembiaran, meloloskan barang yang harusnya dikarantina, tetapi malah dipindahkan ke Jakarta naik pangkat. Saya bicara dengan data," tuturnya.

Sudin juga menyinggung hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang menunjukan adanya kegiatan program yang bermasalah di Kementan. Bahkan, kata dia, ada program yang gagal atau tidak mencapai target.

Salah satu program itu adalah food estate yang gagal di beberapa tempat. Komisi IV sudah menyiapkan panitia kerja (panja) khusus untuk menganalisis kegagalan program itu. "Bahkan teman-teman mengusulkan bikin Pansus (panitia khusus) karena di situ banyak data yang palsu," kata Sudin.

Baca juga: Data Produksi Beras Kementan Diragukan, DPR: Surplus Terus Kok Impor

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

2 jam lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya

Saksi Ungkap Kementan Keluar Uang Rp 3 Juta per Hari untuk Makan Online dan Laundry di Rumah Dinas SYL

6 jam lalu

Saksi Ungkap Kementan Keluar Uang Rp 3 Juta per Hari untuk Makan Online dan Laundry di Rumah Dinas SYL

Saksi mengungkapkan Kementan kerap keluar uang Rp 3 juta per hari untuk keperluan makan online dan laundry di rumah dinas SYL.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

9 jam lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Baca Selengkapnya

Berkas Kasus Firli Bahuri Mandek di Polda Metro, Penyidik Tak Kunjung Penuhi Permintaan Jaksa Penuntut Umum

1 hari lalu

Berkas Kasus Firli Bahuri Mandek di Polda Metro, Penyidik Tak Kunjung Penuhi Permintaan Jaksa Penuntut Umum

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta merasa tak ada kedala menangani kasus dugaan pemerasan oleh eks Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

IM57 Nilai Tak Ada Lagi Alasan Penyidik Polda Metro Jaya Tidak Menahan Firli Bahuri

2 hari lalu

IM57 Nilai Tak Ada Lagi Alasan Penyidik Polda Metro Jaya Tidak Menahan Firli Bahuri

Sebaiknya, kata IM57, persidangan SYL dan Firli Bahuri itu berjalan bersamaan sehingga masalah pemerasan ini bisa saling terkonfirmasi.

Baca Selengkapnya

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

2 hari lalu

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup

3 hari lalu

Dewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup

Dewas KPK akan memulai sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi di Kementan.

Baca Selengkapnya

Top 3 Hukum: Uang Judi Online Tembus Rp 327 Triliun, Syahrul Yasin Limpo dan Uang Hanan Supangkat yang Disita KPK

4 hari lalu

Top 3 Hukum: Uang Judi Online Tembus Rp 327 Triliun, Syahrul Yasin Limpo dan Uang Hanan Supangkat yang Disita KPK

Nilai agregat perputaran uang dari judi online di Indonesia pada tahun 2023, menurut catatan PPATK, mencapai Rp327 triliun.

Baca Selengkapnya

Pihak Syahrul Yasin Limpo Belum Bahas Dugaan Uang Hanan Supangkat yang Disita KPK Berhubungan dengan NasDem

4 hari lalu

Pihak Syahrul Yasin Limpo Belum Bahas Dugaan Uang Hanan Supangkat yang Disita KPK Berhubungan dengan NasDem

Kuasa hukum bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan kliennya belum ada membahas soal penggeledahan KPK di rumah Hanan Supangkat.

Baca Selengkapnya

Novel Baswedan Khawatir Penanganan Kasus Firli Bahuri Lambat karena Unsur Politis

5 hari lalu

Novel Baswedan Khawatir Penanganan Kasus Firli Bahuri Lambat karena Unsur Politis

Novel Baswedan mengakhatirkan proses yang lama itu akibat munculnya unsur politis dalam menangani kasus Firli Bahuri yang memeras SYL.

Baca Selengkapnya