10 Provinsi Kaya di Indonesia, DKI Jakarta Pertama

Reporter

Andika Dwi

Editor

Agung Sedayu

Jumat, 20 Januari 2023 18:54 WIB

Foto udara suasana lalu lintas dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Pinisi, di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin, 9 Januari 2023. Menurut data dari perusahaan konsultasi global untuk real estate, pariwisata, dan pembangunan ekonomi, Resonance Consultancy, Jakarta berada di peringkat ke-89 terbaik di dunia tahun 2023 atau 'World's Best Cities' 2023. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan dari total 34 provinsi di Indonesia terdapat 10 provinsi yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar pada 2021. Menurut catatan BPS, APBD terbesar dimiliki oleh provinsi DKI Jakarta. Dengan begitu, DKI Jakarta menduduki peringkat pertama sebagai provinsi terkaya di Indonesia.

Berdasarkan hasil catatan BPS terkait jumlah APBD di masing-masing provinsi, mayoritas APBD tertinggi di Indonesia berada di Pulau Jawa. Meski begitu tetap ada juga sejumlah provinsi di luar Jawa yang masuk dalam daftar provinsi kaya di Indonesia. Hasil pengukuran tersebut salah satunya didasarkan dari indikator berupa Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB.

Baca juga : Jalan Berbayar Diterapkan agar Masyarakat Beralih ke Angkutan Umum, DKI Tingkatkan Kapasitas

Adapun 10 provinsi yang masuk dalam daftar provinsi tajir di Indonesia berdasarkan APBD tahun 2021 adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Papua, Aceh, Sumatera Utara, Banten, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan.

Sepuluh Provinsi Kaya di Indonesia

Lantas berapa kekayaan yang dimiliki oleh tiap provinsi? Berikut adalah data rincian anggaran pendapatan pada 10 provinsi tajir di Indonesia berdasarkan besaran APBD masing-masing daerah.

Advertising
Advertising

1. DKI Jakarta

Selain dikenal sebagai kota metropolitan, Ibu Kota Indonesia ini juga menjadi pusat ekonomi. Provinsi dengan jumlah populasi sebanyak 10.609.700 jiwa ini pada tahun 2021 memiliki pendapatan sebanyak Rp 72,18 triliun.

Jumlah anggaran yang dimiliki DKI Jakarta tersebut naik drastis dibanding tahun 2020 yaitu sebesar Rp 55,8 triliun. Selain anggaran pendapatan, DKI Jakarta juga mendapat pembiayaan lebih dari Rp 12 triliun.

2. Jawa Barat

Posisi kedua diduduki oleh Jawa Barat. Provinsi pimpinan Gubernur Ridwan Kamil ini memiliki anggaran pendapatan senilai Rp 41,47 triliun pada 2021. Selain itu, provinsi yang memiliki populasi sebanyak 48.782.400 jiwa ini memiliki anggaran penerimaan sebanyak pembiayaan sebesar Rp 3.243 triliun.

Baca juga : APBD 2022 Mengendap di Bank Rp 123 T, Jokowi Berikan Strategi Anggaran ke Pemda

3. Jawa Timur

Pada tahun 2021, Provinsi Jawa Timur memiliki anggaran pendapatan sebesar Rp 31,2 triliun. Jumlah pendapatan provinsi yang beribu kota di Surabaya ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang nilainya adalah Rp 31,6 di tahun 2020. Provinsi yang memiliki populasi penduduk sekitar 40.878.800 jiwa itu kemungkinan mendapatkan PDRB sebanyak Rp 2.454 triliun di tahun 2022

4. Jawa Tengah

Meski UMR Jawa Tengah masuk dalam daftar gaji terendah di Indonesia, namun anggaran pendapatan yang dihasilkan oleh Jawa Tengah cukup tinggi. Di tahun 2021, provinsi yang berpenduduk sekitar 36.742.500 jiwa ini memiliki anggaran pendapatan senilai mencapai Rp 26,7 triliun. Pendapatan tersebut naik dari tahun 2020 yang hanya sebesar Rp 25,39 triliun. Kemungkinan PDRB Jawa Tengah mencapai Rp 1.420 di tahun 2022.

5. Aceh

Provinsi yang letaknya paling Barat di Indonesia ini masuk dalam daftar provinsi terkaya di Indonesia yang daerahnya berada di luar Pulau Jawa. Pada tahun 2021, Aceh memiliki pendapatan sebanyak Rp 13,8 triliun. Pendapatan tersebut tersebut terbilang menurun karena pada 2019 pendapatan Aceh nilainya sebesar Rp 15,7 triliun dan pada tahun 2020 Aceh memiliki pendapatan sebanyak Rp 14,4 triliun.

6. Sumatera Utara

Provinsi yang terkenal dengan kain ulosnya ini memiliki pendapatan Rp 13,5 triliun pada tahun 2021. Jumlah pendapatan Sumatera Utara cukup naik dari tahun 2020 yang hanya sebesar Rp 12,9 triliun. Sementara itu pada tahun 2019, provinsi yang memiliki populasi penduduk sebanyak 14.936.200 jiwa memiliki pendapatan sebanyak Rp 13,07 triliun.

Baca juga : APBD 2022 Rp 123 Triliun Tak Terserap, Jokowi: Daerah Bisa Mulai Tabung Dana Abadi

7. Banten

Provinsi yang letaknya berbatasan langsung dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat ini memiliki pendapatan sebanyak Rp 11,6 triliun. Pendapatan tersebut meningkat dibanding tahun 2020 yang hanya sebesar Rp 10,3 triliun. Tak hanya itu saja, provinsi yang dikenal akan Suku Baduy ini juga memiliki anggaran pembiayaan senilai Rp 4,38 triliun.

8. Sulawesi Selatan

Pada tahun 2021, Sulawesi Selatan memiliki anggaran pendapatan mencapai Rp 10,7 triliun. Anggaran pendapatan yang diperoleh provinsi dengan populasi sebesar 9.139.500 jiwa ini naik drastis dibanding tahun sebelum-sebelumnya yaitu sebesar Rp 9,36 triliun pada 2020 dan Rp 9,57 triliun pada 2019.

9. Sumatera Selatan

Urutan ke-10 ditempati oleh Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi ini memiliki anggaran pendapatan sebanyak Rp 10,2 triliun. Anggaran provinsi yang memiliki populasi sebanyak 8.550.900 jiwa ini terbilang naik daripada tahun sebelumnya yang hanya berkisar Rp 9,27 triliun pada tahun 2019 dan 2020.

Baca juga : Jokowi Kritik ABPD Mengendap di Bank Rp 123 Triliun, Wali Kota Bogor: Bukan Sengaja

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

17 Bandara Internasional Turun Status, BPS: Hanya Digunakan 169 Wisatawan Mancanegara

53 menit lalu

17 Bandara Internasional Turun Status, BPS: Hanya Digunakan 169 Wisatawan Mancanegara

BPS mencatat hanya 169 wisatawan mancanegara yang menggunakan 17 Bandara yang kini turun status menjadi Bandara domestik.

Baca Selengkapnya

BPS: Inflasi Indonesia Mencapai 3 Persen di Momen Lebaran, Faktor Mudik

4 jam lalu

BPS: Inflasi Indonesia Mencapai 3 Persen di Momen Lebaran, Faktor Mudik

Badan Pusat Statistik mencatat tingkat inflasi pada momen Lebaran atau April 2024 sebesar 3 persen secara tahunan.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

6 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.

Baca Selengkapnya

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

7 hari lalu

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.

Baca Selengkapnya

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

7 hari lalu

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

Sejak abad ke-16, Kota Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga secara resmi berubah menjadi DKI Jakarta, terakhir DKJ.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

8 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

9 hari lalu

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

Dukcapil DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa sebanyak 92.432 NIK akan dinonaktifkan karena berbagai faktor.

Baca Selengkapnya

Neraca Perdagangan Kita Surplus 47 Bulan Berturut-turut, Apa Penyebabnya?

9 hari lalu

Neraca Perdagangan Kita Surplus 47 Bulan Berturut-turut, Apa Penyebabnya?

Indonesia memperpanjang rekor surplus neraca perdagangan dalam 47 bulan terakhir pada Maret 2024

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Putusan MK Pengaruhi IHSG, Bandara Sam Ratulangi Mulai Dibuka

10 hari lalu

Terkini Bisnis: Putusan MK Pengaruhi IHSG, Bandara Sam Ratulangi Mulai Dibuka

Pembacaan putusan sengketa Pilpres di MK memengaruhi IHSG. Perdagangan ditutup melemah 7.073,82.

Baca Selengkapnya

Impor Maret 2024 Turun 2,6 Persen, Impor Bahan Baku Turun tapi Barang Konsumsi Naik

10 hari lalu

Impor Maret 2024 Turun 2,6 Persen, Impor Bahan Baku Turun tapi Barang Konsumsi Naik

BPS mencatat impor pada Maret 2024 turun 2,6 persen secara bulanan. Impor bahan baku dan bahan penolong turun, tapi barang konsumsi naik.

Baca Selengkapnya