Komisi V DPR Desak Kemenhub Evaluasi Rencana Pembangunan Bandara di 21 Daerah Terpencil

Rabu, 18 Januari 2023 15:59 WIB

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kedua dari kanan) terlihat meninjau proses pembangunan Bandara Mentawai Baru, di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, Sabtu (20 November 2021). (Kementerian Perhubungan)

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama menyoroti pembangunan bandara di 21 daerah terluar, terpencil, dan tertinggal (3T) yang diinisiasi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Ia mengungkapkan bandara yang sudah dibangun pun belum aktif beroperasi bahkan pembangunannya dinilai tidak efektif.

"Saya kira perlu ada evaluasi ulang karena beberapa bandara kita yang sudah terbangun ini belum beroperasi bahkan belum efektif," ujar Suryadi dalam rapat kerja bersama Komisi V di DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan pada Rabu, 18 Januari 2023.

Kendati demikian, ia tak menampik Kemenhub mengalami kekurangan anggaran untuk membangun dan membiayai berbagai program. Tetapi di sisi lain, ia pun mengungkapkan ada pemborosan sehingga perlu dievaluasi.

Salah satu bandara yang sepi adalah Bandara Kertajati, Majalengka. Adapun Kemenhub saat ini tengah menawarkan saham Bandara Kertajati pada Arab Saudi dan India. Tawaran saham tersebut diharapkan bisa menambah ketertarikan masyarakat internasional untuk mengembangkan konektivitas di Kertajati.

Kemenhub pun sempat mendorong pengembangan angkutan kargo dan pemeliharaan pesawat/maintenance, repair, and overhaul (MRO) di bandara yang luas gedung terminal kargo 4.480 m2 agar lebih optimal.

Advertising
Advertising

Saat ini tengah dilakukan sejumlah upaya optimalisasi angkutan kargo yaitu pengembangan e-commerce hub (cargo village) dan kegiatan penerbangan kargo rutin oleh Asia Kargo.

Adapun Kemenhub telah mengejar sejumlah proyek di 3T sejak beberapa tahun lalu. Maskapai yang melayani wilayah-wilayah 3T ini umumnya pesawat regional jarak pendek berjenis ATR.

Trayek penerbangan ATR itu umumnya tersebar di wilayah Indonesia bangian barat sisi kepulauan, Kalimantan, dan Indonesia bagian timur. Sementara itu, frekuensi penerbangan masing-masing trayek berbeda.

Baca Juga: AP I Sebut Bandara I Gusti Ngurah Rai Bandara Tersibuk Sepanjang 2022

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Kemenhub Bebastugaskan Kepala Bandara Wilayah X Merauke yang Tersandung Dugaan KDRT

1 jam lalu

Kemenhub Bebastugaskan Kepala Bandara Wilayah X Merauke yang Tersandung Dugaan KDRT

Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membebastugaskan sementara Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke

Baca Selengkapnya

Kesalahan saat Belanja Bahan Makanan yang Bikin Pengeluaran Membengkak

2 jam lalu

Kesalahan saat Belanja Bahan Makanan yang Bikin Pengeluaran Membengkak

Belanja cerdas adalah kunci untuk berhemat. Berikut kesalahan belanja bahan makanan yang biasa terjadi dan bikin pengeluaran lebih banyak.

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

3 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

3 jam lalu

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

4 jam lalu

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

6 jam lalu

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

Komisi X DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

6 jam lalu

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

6 jam lalu

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

7 jam lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

8 jam lalu

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

Meski menyetujui revisi UU Kementerian Negara dibahas pada tingkat selanjutnya, namun PDIP mesti memberikan catatan.

Baca Selengkapnya