TEMPO.CO, Jakarta - Komisi IV DPR RI mengkritik kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program yang menjadi sorotan, di antaranya soal solar dan pupuk bersubsidi untuk nelayan. Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sudin mengatakan solar dan pupuk bersubsidi tersebut masih kurang, sehingga berdampak pada hasil perikanan.

Baca juga : Tegur KKP, Komisi IV DPR Ingatkan Pajak Tangkapan Ikan Merugikan Nelayan

"Kurangnya solar bersubsidi bagi nelayan kecil di berbagai daerah yang membuat nelayan kesulitan melaut, khususnya di daerah kepulauan dan sentra-sentra nelayan," ujarnya dalam rapat kerja bersama Menteri Kelautan dan Perkanan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa, 17 Januari 2023.

Lebih lanjut, ia menyarankan pada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membuka kesempatan bagi investor yang ingin membangun stasiun pengiriman solar untuk nelayan. "Jangan semua pakai uang pemerintah," kata dia.

Sudin juga menilai hingga kini regulasi pengalokasian pupuk bersubsidi belum siap. Regulasi yang ia maksud adalah pupuk bersubsidi bagi pembudi daya ikan tradisional tahun 2022. Padahal, kata dia, Komisi IV DPR sudah membela agar program yang sebelumnya diurus Kementerian Pertanian, ditarik ke KKP.

"Di lapangan tidak ada pasokan pupuk bersubsidi ke tambak sehingga produksi perikanan terhambat," ujarnya.

Baca juga : Menteri Trenggono Tampung Aspirasi Nelayan tentang PNBP Pascaproduksi

Adapun KKP bekerja sama dengan Pertamina dan BPH Migas dalam melaksanakan program bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan kecil. Sedangkan untuk skala industri, telah diterapkan harga BBM khusus untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zaini Hanafi mengatakan Pertamina akan memenuhi kuota untuk nelayan kecil sesuai kebutuhan. “Koordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas intensif kita lakukan dan sudah disetujui kebutuhan nelayan 2,2 juta kilo liter,” ujar Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zaini Hanafi melalui keterangan tertulis pada 2 September 2022.

KKP pun menyatakan akan terus mengupayakan agar Pertamina memberikan harga terbaik untuk nelayan. Zaini menyebutkan untuk memanfaatkan BBM subsidi, nelayan diwajibkan mendapat rekomendasi dari pelabuhan perikanan atau dinas perikanan setempat dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini