TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menanggapi soal rencana kocok ulang menteri Jokowi atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya, beredar kabar soal Syahrul akan terkena reshuffle. Politikus PDIP sempat menyebutkan kinerja Syahrul perlu dievaluasi.

"Reshuffle itu urusan presiden dan itu haknya. Saya cuma kerja," kata Syahrul saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan pada Senin, 16 Januari 2023.

Baca: Tanggapi Isu Reshuffle, Mentan Syahrul Yasin Limpo: Itu Urusan Presiden, Saya Cuma Kerja

Politikus Partai NasDem itu membantah kinerjanya di Kementerian Pertanian membuat presiden mempertimbangkan untuk mengganti posisinya. Syahrul pun menepis kabar bahwa kinerja pertanian memburuk sehingga pemerintah terpaksa melakukan impor pangan untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Ia mengatakan apapun kritik yang datang, harus menunjukan data yang valid. Menurutn Syahrul, data yang valid soal pertanian hanya berasal dari data Badan Pusat Statistik (BPS). "Apapun, kalian harus pakai data, produktivitas dan lain-lain harus pakai data. Datanya dari BPS, itu perintah UU kalau kau enggak percaya data mau percaya apa," ucapnya.

Terlebih, kata dia, pemerintah maupun masyarakat seharusnya sudah percaya pada transparansi data digital dan metode artificial Intellegence yang digunakan Kementan dan BPS untuk menghitung hasil produksi.

Dia juga menilai, seharusnya pertanyaan soal produktivitas dan ketersediaan bahan pangan tidak ditujukan padanya. Pasalnya, tutur Syahrul, data BPS sudah menunjukan hasil kinerja dia di Kementeria Pertanian.

"Jadi kalau masalah reshuffle, aku cuma kerja. aku ini berkarir dari bawah," ucapnya.

Ketika ditanya soal desakan untuk mundur dari jabatan Menteri Pertanian, Syahrul menggeleng pelan. Dia tak ingin menjawab lebih lanjut soal itu. "Aku ndak mau jawab kalau itu," tuturnya.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat sebelumnya mengusulkan agar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dievaluasi. Djarot menyebut usulan ini tidak hanya didasarkan pada kinerjanya.

“Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya mengundurkan diri,” kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.

RIANI SANUSI PUTRI

Baca: Data Produksi Beras Kementan Diragukan, DPR: Surplus Terus Kok Impor

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini