TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realiasai belanja negara di anggaran pendapatan dan belanja nasional atau APBN mencapai Rp 3.090,8 triliun. Angka tersebut meningkat 10,9 persen dari realisasi belanja tahun 2021, sejalan dengan strategi kebijakan APBN yang berperan sebagai shock absorber.

“Anggaran belanja tersebut ditujukan untuk melindungi perekonomian dan masyarakat terhadap dampak risiko ketidakpastian global,” ujar dia dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui akun YouTube Kementerian Keuangan atau Kemenkeu pada Selasa, 3 Januari 2023. Penyerapan belanja negara tersebut mencapai 99,5 persen dari Perpres Nomor 98 Tahun 2022.

Sri Mulyani merinci, realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp2.274,5 triliun (98,8 persen dari Perpres 98) atau meningkat 13,7 persen dari realisasi tahun 2021. Jumlah tersebut tediri dari Rp1.079,3 triliun (114,1 persen dari Perpres 98).

Realisasi belanja dipengaruhi oleh peningkatan pagu belanja kementerian dan lembaga untuk mendukung Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) di bidang kesehatan dan perlindungan sosial.

“Juga tambahan belanja di bidang kesehatan utamanya untuk penanganan pasien Covid-19, pembayaran insentif tenaga kesehatan, pengadaan obat-obatan, dan vaksin penanganan Covid-19,” kata Sri Mulyani.

Selanjutnya: tambahan belanja di bidang perlindungan sosial ...

<!--more-->

Selain itu, ada tambahan belanja di bidang perlindungan sosial utamanya untuk menjaga daya beli dan meringankan beban pengeluaran masyarakat melalui beberapa program. Di antaranya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, BLT BBM, dan Bantuan Subsidi Upah, serta untuk penanggulangan bencana alam di beberapa daerah.

Adapun realisasi belanja non-kementerian dan lembaga mencapai Rp1.195,2 triliun (88,2 persen dari Perpres 98) meningkat 47,6 persen jika dibandingkan realisasi tahun 2021. Jumlah tersebut antara lain terdiri dari pembayaran bunga utang yang mencapai Rp386,3 triliun (95,2 persen dari Perpres 98) dan subsidi energi serta kompensasi sebesar Rp551,2 triliun (109,7 persen dari Perpres 98/2022).

“Angka ini meningkat 192,7 persen dari realisasi tahun 2021, terutama dipengaruhi oleh lebih tingginya harga ICP dan konsumsi BBM dan Listrik yang meningkat,” ucap Sri Mulyani.

Bendahara negara itu juga membeberkan realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) tahun 2022 yang mencapai Rp816,2 triliun (101,4 persen dari Perpres 98). Angka tersebut meningkat 3,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2021.

Realisasi anggaran TKD tersebut antara lain dipengaruhi oleh peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH). Serta kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, juga pelaksanaan program BLT Desa.

“Pembiayaan anggaran tahun 2022 difokuskan pemerintah untuk menutup defisit yang realisasinya mencapai Rp583,5 triliun atau 69,5 persen dari Perpres 98 sebesar Rp840,2 triliun. Anggaran defisit utamanya untuk membiayai kegiatan dalam rangka keberlanjutan Program PC-PEN,” tutur dia.

Selain itu, anggaran defisit juga berperan dalam mendukung kenaikan belanja negara untuk melindungi perekonomian dan masyarakat, dalam rangka menghadapi ketidakpastian global. Realisasi pembiayaan utang di tahun 2022 mencapai Rp688,5 triliun atau 73,0 persen dari Perpres 98 sebesar Rp943,7 triliun.

“Realisasi pembiayaan utang tersebut sebagian dimanfaatkan untuk pembiayaan investasi sebesar Rp106,8 triliun,” kata Menteri Keuangan.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini