Kaleidoskop 2022: 10 Kebijakan Ekonomi Paling Berpengaruh Sepanjang Tahun

Jumat, 30 Desember 2022 12:13 WIB

Suasana rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Desember 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

3. Kenaikan tarif Borobudur dan TN Komodo

Pemerintah sempat berencana menaikkan harga tiket masuk Candi Borobudur pada pertengahan 2022. Rencana itu dinyatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Sabtu, 4 Juni lalu. Ia menyebutkan akan ada pembatasan jumlah pelancong sehingga wisatawan domestik dikenai tarif Rp 750.000 per orang, dan US$ 100 untuk wisatawan mancanegara.

Rencana itu mendapatkan banyak kritik, mulai dari pelaku UMKM, ahli sejarah, hingga pemuka agama Budha. Akhirnya pemerintah membatalkan rencana tersebut. Luhut menyatakan akan mengkali kembali mengenai besaran tarif masuk namun tetap berniat membatasi jumlah pengunjung ke Candi Borobudur.

Hal yang serupa juga terjadi pada Taman Nasional (TN) Komodo. Pemerintah berencana menaikkan harga tiket masuk hingg Rp 3,75 juta. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan keputusan itu sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Sebelumnya, kenaikan tarif disebut akan berlaku mulai 1 Januari 2023, namun pada 8 Agustus lalu Sandiaga menunda kenaikan tersebut. Kemudian pada 19 Desember ia resmi membatalkan kenaikan tarif lantaran mendapat sorotan negatif dari dunia internasional.

4. Kewajiban pendaftaran PSE

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mewajibkan seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang beroperasi di Indonesia untuk mendaftarkan platformnya. Perintah itu tercantum dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 tahun 2022 tentang Tanggal Efektif Pendaftaran Penyelenggaran Sistem Elektronik Lingkup Privat yang dirilis pada 14 Juni 2022.

Kominfo memberi tenggat waktu pendaftaran pada 20 Juli 2022. PSE yang belum mendaftar sampai batas waktu lalu diputus aksesnya sementara atau diblokir oleh Komifo. Pemutusan akses pun terjadi pada sejumlah PSE asing, seperti PayPall, Epic Games, Dota, hingga Steam.

Pemblokiran sejumlah platform tersebut ramai menjadi perbincangan di media sosial Twitter. Warganet memprotes kebijakan Kominfo hingga tagar #BlokirKominfo menjadi trending topic. Namun setelah beberapa hari usai pemblokiran, PSE tersebut akhirnya mendaftarkan platformnya kepada Kominfo dan akses pun terhubung kembali.

5. Kenaikan harga BBM

Ahad, 3 September pukul 13.00, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengumumkan kenaikan tarif bahan bakar minyak (BBM) di Istana Negara, Jakarta. Harga Pertalite naik menjadi Rp 10.000 per liter dari semula Rp 7.650 per liter. Sedangkan harga solar subsidi dari Rp 5.150 per liter naik menjadi Rp 6.800 per liter. Harga Pertamax non subsidi juga naik dari Rp12.500 per menjadi Rp14.500 per liter.

Keputusan pemerintah dalam menaikkan harga BBM mengalami perjalanan panjang. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan gambaran bahwa anggaran subsidi energi bisa membengkak menjadi Rp 700 triliun sampai akhir 2022 jika harga BBM tak naik. Anggaran ini melebar sebanyak Rp 198 triliun dari sebelumnya Rp 502 triliun.

Kebijakan pemerintah ini menuai banyak protes mulai dari ekonom, anggota DPR, pelaku usaha, hingga pengemudi ojek online. Alhasil, pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM.

Berita terkait

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

15 jam lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

1 hari lalu

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

1 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

1 hari lalu

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

1 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

Sri Mulyani juga menyampaikan tantangan Bea Cukai di era pesatnya perkembangan teknologi.

Baca Selengkapnya

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

2 hari lalu

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

Chatib Basri menilai konflik yang terus-menerus di Timur Tengah berpotensi membuat defisit APBN hingga Rp 300 triliun.

Baca Selengkapnya

Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

2 hari lalu

Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

Bea Cukai terus menuai kecaman publik karena dianggap berkinerja buruk. Sri Mulyani belum berhasil menangani. Kini Jokowi turun tangan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Bertemu SBY, Jusuf Kalla dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Ini yang Dibahas

2 hari lalu

Sri Mulyani Bertemu SBY, Jusuf Kalla dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Ini yang Dibahas

Sri Mulyani mengungkapkan pertemuannya dengan SBY membahas berbagai hal

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

3 hari lalu

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Bea Cukai Masih Kebanjiran Kecaman, Sri Mulyani Kembali Gelar Rapat Pimpinan

3 hari lalu

Bea Cukai Masih Kebanjiran Kecaman, Sri Mulyani Kembali Gelar Rapat Pimpinan

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar rapat dengan pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait maraknya kritik terhadap lembaga tersebut.

Baca Selengkapnya