TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas blak-blakan soal rencana pemerintah kembali membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun 2023.

Pemerintah, kata Anas, pada tahun depan bakal memprioritaskan rekrutmen dengan prioritas formasi hakim dan guru. Adapun rekrutmen CASN 2023 nantinya akan terdiri atas calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca: Kemendag Buka Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan, Simak Syarat dan Ketentuannya

"Pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan rekrutmen CPNS dan PPPK pada tahun 2023," ujar Anas dalam keterangan resmi, dikutip Selasa, 27 Desember 2022.

Untuk seleksi CPNS tahun depan, Anas menjelaskan, prioritas pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan profesi tertentu meliputi hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya.

Di dalamnya juga termasuk talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 45/2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk rekrutmen PPPK, kata Anas, akan difokuskan pada pemenuhan tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya.

Ia juga meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN 2023 yang prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing. “Berdasarkan usulan kebutuhan dari kementerian, lembaga, dan pemda akan ditetapkan formasi dengan memerhatikan pendapat menteri keuangan dan pertimbangan teknis kepala BKN,” tuturnya.

Untuk mendukung transformasi sumber daya manusia dalam proses rekrutmennya, Anas merinci sedikitnya ada empat arah kebijakan yang jadi pegangan:

Pertama, adalah fokus pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan. Fokus tersebut dilakukan juga untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN secara optimal.

Kedua, adalah kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital dan data scientist secara terukur.

Ketiga, yakni merekrut CPNS secara sangat selektif.

Keempat, adalah mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Saat ini, pemerintah masih menganalisis jabatan mana saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital.

Anas memastikan rekrutmen CASN 2023 nantinya bakal mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM. Hal ini untuk mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran.

Tak hanya itu, kata Anas, pemerintah juga telah menyiapkan kajian terkait penataan dan pemenuhan formasi ASN Papua dan Papua Barat, serta DOB Papua.

BISNIS

Baca juga: Terbaru tentang PPPK 2022, Mulai dari Jadwal Seleksi, Formasi, Syarat dan Gaji

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.