TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah memberikan insentif bagi pembelian kendaraan listrik yakni mobil listrik dan sepeda motor listrik. Menurut Arsjad, kebijakan itu harus sejalan dengan rencana transisi menuju energi hijau atau energi bersih.

“Insentif kendaraan listrik akan mempercepat elektro mobilitas di Indonesia sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk dekarbonisasi di sektor transportasi,” ujarnya melalui keterangan tertulis pada Kamis, 22 Desember 2022.

Baca: Subsidi Mobil Listrik Tak Masuk APBN 2023, Ini Kata DPR, Menperin, Menkeu, hingga Gaikindo

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah akan memberikan subsidi kendaraan listrik guna mendukung peran Indonesia dalam menurunkan emisi karbon. Nilai insentif itu Rp 80 juta untuk mobil listrik dan Rp 40 juta bagi mobil listrik berbasis hybrid. Sementara motor listrik baru diberi insentif Rp 8 juta dan motor konversi Rp 5 juta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa rencana pemberian insentif tersebut masih dalam perhitungan. Kelak, keputusannya akan dibahas bersama dengan DPR.

Insentif kendaraan listrik diharapkan tak parsial

Lebih jauh Arsjad berharap agar kebijakan tersebut tidak parsial, dalam arti sekadar insentif untuk produk kendaraan listrik. Ia menuturkan kendaraan listrik merupakan bagian dari program peralihan menuju ekonomi hijau. Karena itu, dia menekankan rencana pemberian insentif dapat sejalan dengan roadmap jangka panjang menuju energi hijau.

“Dengan begitu, antara satu kebijakan dengan kebijakan lain saling terkait dan menjadi lebih komprehensif dalam mendukung transisi energi menuju net zero carbon,” kata Arsjad.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga telah memiliki Grand Strategi Energi Nasional. Kebijakan ini menjadi peta jalan bagi transisi energi. Pada puncaknya, Indonesia akan mencapai bebas emisi atau net zero emission pada 2060.

Tak hanya memberikan insentif, ia menilai pemerintah juga harus membuat regulasi untuk mencapainya. Menurut dia perlu banyak pemangku kepentingan yang terlibat, dari masyarakat sebagai konsumen, pabrikan kendaraan bermotor, hingga ke penyedia listrik.

Selanjutnya: Regulasi yang kondusif untuk ...

<!--more-->

Regulasi yang kondusif untuk mendukung pencapaian target energi bersih, katanya, sangat penting. Misalnya, regulasi yang memungkinkan energi terbarukan dapat diakses oleh industri. “Kalau semakin sulit diakses, harganya akan mahal dan daya serap masyarakat akan rendah,” tutur Arsjad.

Selain itu, ia menuturkan pendanaan dan teknologi adalah kendala lain dalam pengembangan ekonomi hijau. Untuk itu, menurut dia, kerja sama dan kemitraan antara publik dengan swasta dapat menjadi kunci menghadapi kedua tantangan ini.

Insentif kendaraan listrik akan dorong EBT

Pemberian insentif seperti pajak dan tarif juga dinilai penting untuk mengakselerasi pemberdayaan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia. Hal itu dilakukan agar EBT lebih kompetitif dibandingkan dengan energi fosil dan membentuk pasar yang menarik bagi investor.

Sementara itu,Insentif untuk kendaraan listrik sudah tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan. Lewat beleid ini, kendaraan listrik di Indonesia ditargetkan ada 2 juta unit pada 2025.

Perpres itu juga menyebutkan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif berupa insentif fiskal dan insentif non fiskal untuk mempercepat program KBL Berbasis Baterai untuk transportasi jalan. Selain itu, pembangunan fasilitas manufaktur KBL Berbasis Baterai di dalam negeri dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Kadin mencatat per 25 Oktober 2022 ada total sebanyak 31.827 unit kendaraan listrik yang telah memiliki Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT). Arsjad optimistis berbagai insentif akan memuluskan jalan menuju target 2 juta kendaraan listrik pada 2025.

Arsjad Rasjid memaparkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang memperlihatkan lonjakan signifikan kepemilikan kendaraan listrik. Misalnya, pada Juli 2022 penjualan mobil listrik hanya 131 unit, Kemudian melonjak sekitar 15 kali lipat pada November, yaitu terjual 1.965 unit.

Baca juga: Menperin Sebut Subsidi Mobil Listrik Rp 80 Juta, Sri Mulyani: Kita Akan Hitung

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.